Presiden Instruksikan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban
›
Presiden Instruksikan...
Iklan
Presiden Instruksikan Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban
Proyek Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, menjadi bagian dari upaya menciptakan koridor ekonomi di kawasan pantai utara Jawa. Proyek pembangunan pelabuhan tahap pertama ditargetkan tuntas pada Oktober 2020.
Oleh
FX LAKSANA AS
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya menciptakan koridor ekonomi di kawasan pantai utara Jawa.
”Kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwa pantai utara Jawa yang sudah tersambungkan dengan jalan tol harus menjadi superkoridor ekonomi kita karena fasilitas-fasilitas infrastruktur sudah relatif lebih siap sehingga setiap kawasan industri, kawasan pariwista, dan sentra-sentra pertanian harus tersambungkan dengan jalan tol ini,” kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/09/2020).
Sejalan dengan itu, Presiden melanjutkan, pemerintah akan mempercepat pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga pada saatnya akan mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Pengembangannya diharapkan saling mengisi dengan Pelabuhan Tanjuk Priok di Jakarta. ”Komplementer bukan kompetitor,” kata Presiden.
Mendampingi Presiden dalam rapat virtual tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju hadir. Di antaranya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
”Yang kita harapkan, jika Pelabuhan Patimban ini selesai terbangun, segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan kawasan industri di Bekasi Karawang, dan Purwakarta, saling terkoneksi dan saling mendukung satu sama lain sehingga memiliki daya saing, terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi untuk produk otomotif,” tutur Presiden.
Presiden mengingatkan agar pembangunan seluruh pelabuhan di Indonesia, termasuk Pelabuhan Patimban, terkonsolidasi agar pengembangannya konkret dan jelas. Konsolidasi tersebut diharapkan mempercepat pertumbuhan sentra-sentra perekonomian regional, mempercepat pelayanan di bidang logistik, serta membuat produk-produk ekspor Indonesia semakin efisien dan kompetitif.
Tidak lupa Presiden mengingatkan agar kementerian terkait memperhatikan dampak sosial ekonomi pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap keluarga nelayan.
”Tolong dilihat betul, kalau memerlukan dukungan sarana dan parasana, untuk kapal, misalnya, bagi para nelayan yang terdampak, agar KKP bisa memberikan bantuan kepada para nelayan,” kata Presiden.
Budi dalam keterangan pers usai rapat, menyatakan, Pelabuhan Patimban kemungkinan akan menjadi pelabuan terbesar di Indonesia. Untuk tahap pertama, kapasitasnya adalah 7 juta TEUs. Namun ke depan, kapasitasnya bisa dikembangkan sampai menjadi 14 juta TEUs.
Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama ekspor-impor selama ini, diakui Budi, mengalami kendala pada distribusinya karena lalu-lintas macet. Untuk itu, akan ada kolaborasi antara Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban. Logistik dari Bekasi Timur dan Karawang akan dikirim melalui Pelabuhan Patimban. Sementara logistik dari Bekasi Barat dan Tangerang tetap melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1, menurut Budi, ditargetkan selesai November 2020. Operator adalah kerjasama badan usaha dalam dan luar negeri dengan pemilikan saham mayoritas dalam negeri.
Melalui langkah tersebut Budi berharap Pelabuhan Patimban menjadi hub dari sejumlah pelabuhan di sebelah timurnya. Sementara ini, ekspor ke Eropa, Amerika Serikat, dan China diharapkan melalui hub di Pelabuhan Patimban.
Total investasi seluruh pembangunan Pelabuhan Patimban, Budi menambahkan, mencapai Rp 43 t. Pembangunan tahap 1 membutuhkan dana Rp 14 triliun, dari APBN dan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency. Targetnya tuntas 2021.
Selanjutnya untuk tahap 2, periode 2021-2023, kebutuhan dananya mencapai Rp 9,5 triliun. tahap berikutnya, adalah pembangunan yang diharapkan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. ”Artinya kita akan lelang. Ada satu kesempatan bagi swasta untuk berkpirah di sana. Kita tidak gunakan APBN lagi,” kata Budi.
Ekspor perdana dari Pelabuhan Patimban, menurut Budi, akan dilakukan pada Desember 2020. Produknya berupa otomotif. Adapun terkait aksesibilitas, Kementerian Pekerjaan Umum sudah membangun jalan yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Pantai Utara Jawa.
Namun demikian, pemerintah juga segera mulai membangun jalan tol sepanjang 30 kilometer yang menghubungkan antara Pelabuhan Patimban dan jalan tol kawasan Pantai Utara Jawa yang sudah tersedia selama ini. Ketersediaan tanah seluas 360 hektar sudah tahap finalisasi.
Mengutip berita laman resmi Kementerian Perhubungan, pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1 dibagi ke dalam tiga tahapan besar. Pembangunan tahap pertama akan menghasilkan kapasitas layanan 3,75 juta TEUs per tahun. Tahap kedua akan meningkatkan kapasitas layanan menjadi 5,5 juta TEUs per tahun. Tahap ketiga akan meningkatkan kapasitas menjadi 7 juta TEUs.
Selain layanan peti kemas, Pelabuhan Patimban juga memiliki terminal kendaraan bermotor untuk layanan kendaraan bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. Kapasitas tampung hingga 600 ribu kendaraan per tahun.
Dengan adanya Terminal Kendaraan Bermotor tersebut, Pelabuhan Patimban dapat mengurangi kepadatan lalu lintas khususnya untuk ekspor-impor produk kendaraan bermotor di Pelabuhan Tanjung Priok. Selama ini, kendaraan berat termasuk angkutan ekspor-impor kendaraan menyumbang kemacetan lalu lintas, khususnya ruas Bekasi-Tanjung Priok, Jakarta.
Keberadaan Pelabuhan Patimban juga diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan. Pelabuhan juga diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat sekitar dan ekonomi nasional.