Sri Mulyani: Anggaran Pilkada Terealisasi Rp 14,2 Triliun

Alokasi anggaran Pilkada 2020 meningkat menjadi Rp 20,46 triliun dari sebelumnya Rp 15,23 triliun. Anggaran pilkada sampai dengan awal September terealisasi Rp 14,2 triliun atau 69,4 persen dari pagu.

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian besar anggaran pilkada telah terealisasi kendati penyelenggaraan dipastikan kemarin. Realisasi anggaran pilkada mencapai Rp 14,2 triliun atau 69,4 persen dari pagu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, anggaran pilkada dialokasikan dalam APBN dan APBD. Total alokasi anggaran pilkada 2020 sebesar Rp 20,46 triliun atau meningkat dari sebelumnya yang sebesar Rp 15,23 triliun. Kenaikan anggaran untuk kebutuhan penerapan protokol kesehatan.

Anggaran pilkada yang bersumber dari APBD senilai Rp 15,23 triliun dan dari APBN Rp 5,23 triliun. Dari jumlah itu, anggaran pilkada akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Rp 15,01 triliun, Badan Pengawas Pemilu Rp 3,93 triliun, dan pengamanan pemilu Rp 1,52 triliun.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikut rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020). Rapat tersebut, antara lain, membahas antisipasi kebutuhan bahan pokok. Pemerintah terus mengupayakan harga komoditas bahan pangan tetap stabil.

”Anggaran pilkada yang sudah terealisasi per awal September sekitar Rp 14,2 triliun, sisanya dalam proses pencairan,” kata Sri Mulyani dalam telekonferensi pers, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Suara Publik Diabaikan

Pemerintah, Komisi II DPR, dan penyelenggara pemilu memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020. Dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020), tahapan pilkada serentak di 270 daerah diputuskan tetap dilanjutkan tahun ini.

Penyelenggara pemilu dinilai mengabaikan desakan publik yang ingin Pilkada 2020 ditunda hingga pandemi Covid-19 dapat dikendalikan. Desakan penundaan itu berlandaskan kemungkinan terjadi kerumunan dalam tahapan-tahapan pilkada yang bisa menjadi kluster baru penularan Covid-19 di sejumlah wilayah (Kompas, 21/9/2020).

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, anggaran pilkada telah dialokasikan sejak UU APBN 2020 disahkan sebelum pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan bertugas menyiapkan kebutuhan anggaran, terlepas dari keputusan politik yang mendasarinya.

”Kalau masalah keputusan politik tanyakan ke institusi yang lain. Kemenkeu fokus untuk bagaimana menjalankan dari sisi pelaksanaan keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

anggaran pilkada telah dialokasikan sejak UU APBN 2020 disahkan sebelum pandemi Covid-19

Sebagian besar anggaran pilkada memang dialokasikan dalam APBD. Sejauh ini lebih dari 246 daerah sudah merealisasikan anggaran 100 persen. Hanya sebagian kecil daerah yang realisasi anggaran pilkadanya belum 100 persen. Kemenkeu terus memantau realisasi anggaran pilkada oleh pemda.

Baca juga: Desakan Penundaan Pilkada 2020 Menguat

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, penyelenggaraan pilkada akan mengungkit perekonomian nasional pada akhir tahun. Pilkada akan mendorong peningkatan konsumsi belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Namun, penyelenggaraannya harus dibarengi protokol kesehatan yang ketat.

”Akan disiapkan regulasi terkait pilkada agar tidak terjadi pandemi di kluster pilkada,” kata Airlangga.

Baca juga: Pilkada Berisiko Memperparah Pandemi