Tertinggi, Partisipasi Desa-desa di Kalteng untuk Cegah Kebakaran

Kalimantan Tengah menjadi provinsi paling tinggi partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilihat dari kesediaan pemerintah desa mengalokasikan anggarannya daripada tujuh provinsi prioritas restorasi gambut.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Anggota Masyarakat Peduli Api di Desa Bagendang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, memeriksa peralatan pemadaman kebakaran, Selasa (22/9/2020).

SAMPIT, KOMPAS — Kalimantan Tengah menjadi provinsi paling tinggi dalam partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilihat dari kesediaan pemerintah desa mengalokasikan anggarannya dibandingkan dengan tujuh provinsi prioritas restorasi gambut lainnya. Meskipun demikian, pemerintah masih perlu memberikan solusi untuk petani yang tak lagi membakar.

Sejak dilanda kebakaran hebat pada 2015, pemerintah kemudian membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk merestorasi gambut di tujuh provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. BRG kemudian bermitra dengan Lembaga Kemitraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di desa dalam menjaga lahan gambut.

Tahun 2018, di Kalimantan Tengah, Lembaga Kemitraan kemudian membentuk fasilitator desa, total 46 fasilitator desa, di 6 kecamatan dan 46 desa/kelurahan. Setahun kemudian, ada penambahan satu desa di Kabupaten Kapuas. Tahun ini, terdapat penambahan 29 desa/kelurahan di lima kabupaten.

Baca juga: Polda Kalteng Ingatkan Pemegang Izin Antisipasi Kebakaran Lahan

Direktur Program Sustainable Governance Lembaga Kemitraan Hasbi Berliani mengungkapkan, Kemitraan yang didukung BRG membuat program desa peduli gambut di tujuh provinsi yang merupakan wilayah kerja BRG. Tujuan utamanya tidak hanya untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan saja, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga lahan gambut.

”Tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah desa sangat tinggi dilihat dari respons mereka dalam membuat anggaran,” kata Hasbi saat dihubungi dari Sampit, Selasa (22/9/2020).

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Kepala Desa Bagendang Tengah Untung Sukardi memeriksa peralatan untuk memadamkan api di desa mereka, Selasa (22/9/2020).

Hasbi menambahkan, dari tujuh provinsi, total anggaran desa yang dialokasikan untuk pencegahan karhutla mencapai Rp 8,8 miliar. Sekitar Rp 4,5 miliar dari total anggaran tersebut berasal dari Kalimantan Tengah saja. ”Artinya, masyarakat dan pemerintah desa mulai melihat gambut menjadi bagian penting yang harus dijaga,” katanya.

Tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah desa sangat tinggi dilihat dari respons mereka dalam membuat anggaran.

Pada Selasa pagi, Kompas mengunjungi salah satu wilayah di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng. Di desa ini, pemerintah desa menganggarkan Rp 41,7 juta untuk kegiatan pencegahan karhutla yang masuk dalam anggaran darurat.

Baca juga: Kalteng Antisipasi Kebakaran Gambut Kering dengan Operasi Pembasahan

Kepala Desa Bagendang Tengah Untung Sukardi mengungkapkan, pada 2019, setidaknya ada 1.200 hektar lahan pertanian di wilayahnya terbakar. Padahal, kedalaman gambut di kawasan itu tidak mencapai 1 meter, sangat tipis. Sejak saat itu, pihaknya diingatkan pemerintah daerah dan aparat untuk tidak boleh lagi membuka lahan dengan cara membakar.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Pangkoh Sari memeriksa kesiapan sumur bor yang dibuat sejak 2019 oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Lembaga Kemitraan, Senin (21/9/2020). Selain memeriksa, mereka juga membasahi lahan gambut yang mulai mengering.

”Kami juga tidak mau bencana berlangsung berlama-lama, apalagi penyebab kebakaran di lahan pertanian desa ini sumbernya dari desa lain,” kata Untung.

Untung mengungkapkan, seusai kejadian tahun 2019 itu, pihaknya kemudian membuat anggaran khusus untuk mencegah kebakaran. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional Masyarakat Peduli Api (MPA) saat menangani kebakaran atau pembasahan lahan yang kering.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Tak Ganggu Anggaran Karhutla di Kalteng

”Tapi, itu tentunya berdampak pada pertanian. Kami berharap ada solusinya agar masyarakat bisa tetap bertani seperti biasa,” kata Untung.

Kompas

Fasilitator desa dari Lembaga Kemitraan Karolika Suriyana membasahi gambut sekaligus memeriksa sumur bor di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (21/7/2020).

Anggota Kelompok Tani Lancang Mandiri di desa itu, Gatot Purwanto (53), mengungkapkan, salah satu kesulitan kelompok tani menanam padi karena tak ada saluran irigasi untuk membuat sawah. Jadi, ladang yang selama ini dikelola masih dikerjakan dengan cara membakar.

”Kami akhirnya hanya menanam semangka, sayuran, cabai, dan lainnya. Tidak bisa menanam padi. Kalau dipaksa pasti gagal juga,” kata Gatot.

Gatot mengungkapkan, kelompok taninya mengikuti perintah pemerintah untuk tidak membakar. Namun, ia juga berharap pemerintah memberikan alternatif lain agar mereka bisa tetap menanam padi.