Pidato Perdana di Sidang Umum, Presiden Kembali Serukan Reformasi PBB
›
Pidato Perdana di Sidang Umum,...
Iklan
Pidato Perdana di Sidang Umum, Presiden Kembali Serukan Reformasi PBB
Presiden Joko Widodo meminta PBB lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global serta mendorong penguatan kolaborasi dan kepemimpinan kolektif untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (23/9/2020) pagi WIB. Dalam pidato perdananya di hadapan Majelis Umum PBB itu, Presiden kembali menyerukan pentingnya reformasi dan revitalisasi di tubuh organisasi bangsa-bangsa dunia tersebut.
”PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi,” ungkap Presiden dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB dari Istana Merdeka, Jakarta.
Kehadiran Presiden Jokowi secara virtual merupakan kehadiran perdananya dalam sidang Majelis Umum PBB. Selama lima tahun pertama pemerintahan, Presiden selalu mendelegasikan kehadiran dalam sidang Majelis Umum PBB kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setiap tahun, Wapres Kalla-lah yang menyampaikan pidato pada sesi debat umum di markas PBB di New York, Amerika Serikat.
Presiden mengawali pidatonya pada Selasa (22/9/2020) malam waktu New York dengan mengingatkan kembali tujuan pembentukan PBB 75 tahun yang lalu. PBB dibentuk untuk mencegah perang besar, seperti Perang Dunia II, terulang kembali.
Presiden menyampaikan bahwa PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera karena perang tak menguntungkan siapa pun.
”Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam,” ujarnya.
Karena itulah, di hadapan para pemimpin dunia, Presiden mengajak semua menjawab pertanyaan apakah cita-cita pembentukan PBB itu sudah tercapai ataukah belum. ”Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum,” ujar Jokowi.
Perdamaian dan stabilitas pun semakin jauh untuk diraih saat pandemi Covid-19 melanda dunia. Saat semua bangsa dituntut untuk bersatu padu dan bekerja sama melawan pandemi, perpecahan dan rivalitas justru semakin menajam.
Buktinya, sampai saat ini, konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan, bahkan kelaparan, juga masih terus dirasakan di banyak negara. Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional juga masih banyak diabaikan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan serta integritas wilayah.
Perdamaian dan stabilitas pun semakin jauh untuk diraih saat pandemi Covid-19 melanda dunia. Saat semua bangsa dituntut untuk bersatu padu dan bekerja sama melawan pandemi, perpecahan dan rivalitas justru semakin menajam. Jika rivalitas terus terjadi, RI khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian lestari akan goyah, bahkan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera yang dicita-citakan negara-negara anggota PBB pun akan semakin sulit terwujud.
Karena itu, dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini, Presiden kembali mengingatkan pentingnya pembenahan serta penguatan kelembagaan PBB. ”PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tetapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan generasi penerus,” ujar Presiden.
PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Bukan hanya itu, organisasi bangsa-bangsa dunia itu pun harus mendorong penguatan kepemimpinan kolektif global. Sebab, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dibutuhkan kolaborasi serta kepemimpinan global yang lebih kuat.
”Kami paham bahwa dalam hubungan antarnegara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, jangan lupa, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia,” ujar Jokowi.
PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Bukan hanya itu, organisasi bangsa-bangsa dunia itu pun harus mendorong penguatan kepemimpinan kolektif global.
Kemerdekaan Palestina
Selain reformasi PBB, Kepala Negara juga menyampaikan komitmen untuk terus memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. RI akan memainkan peran sebagai bagian dari solusi.
”Spirit kerja sama yang akan selalu dikedepankan Indonesia adalah spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind,” ujar Presiden menegaskan.
Prinsip persamaan derajat itulah yang ditekankan Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1955. Prinsip-prinsip dalam Dasasila Bandung yang dihasilkan KAA masih sangat relevan, terutama untuk penyelesaian perselisihan secara damai, kemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Dari 24 negara yang hadir dalam KAA, Palestina menjadi satu-satunya negara yang sampai saat ini belum menikmati kemerdekaan. Karena itu, menurut Presiden, RI terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak sebagai bangsa dan negara yang merdeka.
Komitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia juga dilakukan RI bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya. Presiden menyampaikan bahwa pada hari jadi yang ke-53, tepatnya pada 8 Agustus 2020 lalu, ASEAN kembali menegaskan untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.
”Spirit kerja sama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik, melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” katanya.
Sidang Majelis Umum PBB tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya semua pemimpin negara hadir langsung di ruang sidang Markas Besar PBB, kali ini hanya perwakilan saja yang hadir.
Dalam sesi debat, Senin sore waktu New York, hanya Wakil Tetap RI di PBB Dian Triansyah Djani yang hadir di ruang sidang. Sementara pidato Presiden Jokowi ditayangkan langsung melalui layar besar di ruang sidang Markas Besar PBB di New York.
Triansyah menyampaikan, presiden majelis umum ke-75 tahun ini adalah Turki. Dalam sesi debat umum itu, Presiden Jokowi menyampaikan pidato di urutan ke-30 pada Selasa malam waktu New York. ”Slot itu kami upayakan supaya bisa ditonton di Jakarta pagi hari,” ujarnya.