Presiden Jokowi Berpidato Pertama Kali di PBB, Tekankan Kemerdekaan Palestina
›
Presiden Jokowi Berpidato...
Iklan
Presiden Jokowi Berpidato Pertama Kali di PBB, Tekankan Kemerdekaan Palestina
Untuk pertama kali sejak memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB. Di forum virtual itu, ia menyuarakan dorongan pada kemerdekaan Palestina dan pentingnya multilateralisme.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memanfaatkan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Indonesia juga menekankan pentingnya multilateralisme dan kerja sama global untuk menghadapi aneka tantangan di masa kini. Hal itu, antara lain, pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya pada sidang Majelis Umum PBB yang digelar secara virtual di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2020) waktu setempat atau Rabu pagi WIB.
Sebelumnya, sejak menjabat presiden tahun 2014, Presiden Jokowi—panggilan akrabnya—belum pernah hadir dan tampil berpidato pada sidang Majelis Umum PBB. Pada sidang-sidang itu, Indonesia biasanya diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Baru kali ini, saat sidang Majelis Umum (MU) PBB untuk pertama kalinya digelar secara virtual akibat pandemi Covid-19, Presiden menyampaikan pidato pada sesi sidang tersebut.
Pidato Presiden direkam sebelumnya di Jakarta dan ditayangkan di ruang sidang Majelis Umum di Markas Besar PBB, New York, saat Indonesia mendapat giliran menyampaikan pidato tersebut. ”Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya,” ujar Presiden dalam sidang MU PBB.
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia sejak lama menyuarakan persamaan derajat semua bangsa. Lewat Konferensi Asia Afrika pada 1955, Indonesia menyampaikan soal persamaan itu.
Pernyataan Presiden disampaikan di tengah protes Palestina kepada negara-negara Arab, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, yang memutuskan mengakui kedaulatan Israel. Bahkan, solusi dua negara—konsensus sebagian besar masyarakat internasional dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel—tidak disinggung dalam kesepakatan Bahrain-Uni Emirat Arab dengan Israel. Padahal, Inisiatif Damai Arab dan aneka resolusi Dewan Keamanan PBB menekankan solusi dua negara sebagai cara penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Seperti semua negara anggota lain di PBB, pidato Presiden Jokowi juga direkam lalu disiarkan oleh PBB. Sebelum Presiden Jokowi, PBB, antara lain, menyiarkan pidato Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping.
Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.
Presiden Jokowi mengingatkan, dunia yang dicita-citakan para pendiri PBB 75 tahun lalu belum tercapai. Alih-alih bersatu, bekerja sama, dan damai, dunia kini dipenuhi konflik, persaingan, dan perpecahan. ”Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, saya khawatir, pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna,” ujar Presiden dalam pidato yang disampaikan dalam bahasa Indonesia itu.
Perpecahan dan permusuhan itu merugikan kala dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, lanjut Presiden, virus ini tidak mengenal batas negara dan bisa menginfeksi siapa pun.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpendapat senada. ”Kala negara-negara menggunakan jalan masing-masing, virus akan ke mana-mana,” ujarnya.
Ia juga menyindir negara-negara yang sibuk mengamankan vaksin untuk kepentingan sendiri. Padahal, sedang ada kerja sama untuk mengembangkan vaksin dan obat untuk Covid-19. ”Nasionalisme vaksin bukan hanya tidak adil, melainkan juga cara membuat kita kalah (dari virus),” ujarnya.
Sementara Trump kembali melontarkan tudingan kepada China. ”Kita harus meminta pertanggungjawaban kepada bangsa yang melepaskan wabah ini kepada dunia: China. Pada masa awal virus, China melarang perjalanan domestik dan mengizinkan penerbangan untuk meninggalkan China, lalu menginfeksi dunia,” ujarnya.
Ia juga menyalahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ”Pemerintah China dan WHO menyatakan bahwa tidak ada bukti penularan sesama manusia. Belakangan, mereka mengatakan, orang tanpa gejala tidak akan menularkan penyakit. PBB harus meminta pertanggungjawaban China,” ujarnya.
Reformasi PBB dan multilateralisme
Isu lain yang disinggung Jokowi adalah reformasi PBB dan multilateralisme. ”PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi,” ujarnya.
Indonesia mendorong PBB lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Semua negara bertanggung jawab dalam penguatan PBB agar lembaga itu tetap relevan.
”PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, tetapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama semua bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan multilateralisme. Multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan,” tuturnya.
Tentang multilateralisme, Guterres mengungkap pentingnya sistem multilateral yang terus berinovasi, membawa manfaat bagi warga dunia, serta melindungi bumi. ”Multilateralisme abad ke-21 harus berjejaring,” ujarnya.
Krisis yang dipicu Covid-19 tidak bisa diatasi sendirian oleh setiap negara. ”Untuk mengatasi kerentanan dan tantangan, kita memerlukan lebih banyak kerja sama internasional, memperkuat lembaga multilateral dan tata kelola global yang lebih baik, bukan kebebasan yang kacau,” ujar Guterres.
Sementara Trump mengatakan, PBB harus fokus pada masalah dunia. Bagi AS, masalah itu adalah terorisme, pemberangusan hak perempuan, kerja paksa, perdagangan narkotika, perdagangan manusia, tekanan pada kebebasan beragama, dan pemberangusan hak minoritas.
Di sisi lain, Trump mengakui telah membawa AS bertindak unilateral. Ia menyinggung keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan Paris tentang perubahan iklim. AS juga keluar dari kesepakatan nuklir Iran. (*/AP)