Progres Seksi I Jalan Tol Padang-Pekanbaru Capai 25 Persen

Pekerja tidak dapat leluasa membangun Seksi I Tol Padang-Pekanbaru karena baru pada titik 0-4,2 kilometer lahan yang resmi dibebaskan dari total 36,6 kilometer.

DOKUMENTASI HUTAMA KARYA

Kondisi di pintu jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin yang berbatasan dengan Jalan By Pass di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (16/9/2020).

PADANG, KOMPAS — Progres pembangunan Seksi I Tol Padang-Pekanbaru hingga pekan keempat September 2020 mencapai 25 persen. Pengerjaan Seksi I yang menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 36,6 kilometer itu tersendat karena masih proses pembebasan lahan.

Direktur Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Marthen Robert Singal, di Padang, Rabu (23/9/2020), menjelaskan, progres 25 persen itu diukur dari pengerjaan fisik jalan dan kesiapan bahan baku.

”Real fisik jalan yang kami kerjakan sekitar 8 persen. Adapun semua kebutuhan barang yang sudah kami datangkan atau produksi di lokasi, antara lain, adalah tiang pancang, girder, dan barrier, nilainya sekitar 17 persen,” kata Marthen.

Seksi I Padang-Sicincin, yang mulai dibangun pada 9 Februari 2018, memiliki panjang total 36,6 kilometer. Jalan tersebut terbentang dari Jalan By Pass di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, hingga Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman.

DOKUMENTASI HUTAMA KARYA

Kondisi di Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (16/9/2020).

Menurut Marthen, pengerjaan fisik 8 persen itu berada di titik 0-4,2 kilometer. Sepanjang 1,2 kilometer yang terpisah di dua titik (500 meter dan 700 meter) sudah berbentuk jalan tol. Sisanya dalam proses pengerjaan ataupun pemadatan tanah.

Marthen melanjutkan, pekerja tidak dapat leluasa membangun Seksi I karena baru pada titik 0-4,2 kilometer lahan yang resmi dibebaskan dari total 36,6 kilometer. Pada titik 4,2-36,6 kilometer masih tahap pembebasan lahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumbar.

Pada titik 0-4,2 kilometer itu, kata Marthen, juga tidak langsung bisa dibangun. Sebab, di lokasi tersebut, banyak titik-titik tanah rawa sehingga butuh perbaikan tanah dasar. Proses pengeringan dan pemadatan tanah itu butuh waktu sekitar 3-4 bulan tiap titik dengan penurunan tanah sekitar 1,2-1,5 meter.

”Kami tidak bisa bekerja kencang karena lahan yang kami olah terbatas, sementara lahan yang kami olah ada yang harus menunggu pemadatan atau tidak bisa dikerjakan karena basah oleh hujan. Jika bahan sudah bebas, kami bisa kerjakan semua, frontal, sehingga waktunya bisa lebih cepat,” tutur Marthen.

Kami tidak bisa bekerja kencang karena lahan yang kami olah terbatas.

Walaupun lahan yang resmi dibebaskan masih sedikit, lanjut Marthen, perusahaan berupaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Sejumlah titik di lokasi 4,2-36,6 kilometer itu sudah ada yang mulai dikerjakan atas seizin pemilik lahan meskipun belum resmi dibebaskan.

Baca juga: Penyelesaian Seksi I Tol Padang-Pekanbaru Menunggu Pembebasan Lahan

KOMPAS/YOLA SASTRA

Direktur Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Marthen Robert Singal di Padang, Sumatera Barat, Rabu (23/9/2020).

”Target awalnya Seksi I Padang-Sicincin selesai pada 2020. Namun, tidak terkejar. Kalau proses pelepasan lahan sekarang berjalan lancar, paling cepat bisa selesai 2022,” kata Marthen.

Jalan Tol Padang-Pekanbaru memiliki panjang sekitar 255 kilometer. Pembangunan terbagi atas enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi IV Bangkinang-Pekanbaru.

Keberadaan jalan Tol Padang-Pekanbaru bakal memangkas waktu tempuh menjadi 2,5-3 jam. Pada jalur saat ini, sekitar 300 kilometer, perjalanan Padang-Pekanbaru membutuhkan waktu tempuh 8-9 jam.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Saiful mengatakan, proses pembebasan lahan pada titik 4,2-36,6 kilometer itu terus berjalan secara simultan. Untuk pengukuran keliling lahan, sudah dilakukan 27,85 kilometer atau 86 persen dari total 32,4 kilometer. Adapun berdasarkan dokumen perencanaan, di lahan sepanjang 32,4 kilometer itu terdapat 732 bidang.

Saiful melanjutkan, proses inventarisasi dan identifikasi (pengukuran dan pendataan tanaman, bangunan, ruang atas, dan ruang bawah) sebagian sudah diumumkan. Lokasi yang sudah diumumkan antara lain Nagari Kasang 24 bidang, Nagari Sungai Buluh Selatan 57 bidang, Nagari Buaian 70 bidang, dan Nagari Parit Malintang 151 bidang.

Sementara itu, lokasi yang sudah diinventarisasi dan diidentifikasi, tetapi belum diumumkan, adalah Sungai Buluh Barat 93 bidang, Kapalo Hilalang 182 bidang (sedang proses), Sicincin 17 bidang, dan Sungai Buluh Utara 53 bidang.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Alat berat digunakan untuk memadatkan tanah di titik 450 meter Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (27/2/2020) sore. Pembangunan Seksi I sepanjang 36,6 kilometer baru dapat dikerjakan pada titik 0-4,2 kilometer karena terhambat pembebasan lahan yang belum selesai.

”Jumat-Sabtu ini, kami mengadakan musyawarah dengan masyarakat terkait bentuk ganti rugi terhadap 71 bidang tanah, yaitu 24 bidang di Nagari Kasang dan 57 bidang di Nagari Sungai Buluh Selatan,” kata Saiful.

Menurut Saiful, sejauh ini belum ada kendala dalam proses pembebasan lahan. Biasanya, penolakan baru muncul saat proses pembayaran jika ada yang tidak setuju dengan bentuk ganti rugi. Ia berharap ganti rugi yang ditawarkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Saiful menambahkan, kantor wilayah mulai ditugaskan untuk pembebasan lahan pada titik penentuan lokasi (penlok) II kilometer 4,2-36,6 pada 12 Juni 2020. Target pembebasan lahan selama satu tahun. ”Kalau bisa, pembebasan lahan selesai tahun ini,” ujar Saiful.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pembangunan Jalan Tol Seksi I Padang-Sicincin sempat tersendat, terutama pada titik penlok I Kilometer 0-4,2. Kondisi itu dipicu harga ganti rugi yang dinilai tidak layak oleh masyarakat pemilik lahan. Tim penilai (appraisal) dinilai asal-asalan dalam menetapkan harga ganti rugi tanah warga.

Baca juga: Pembangunan Tol Trans-Sumatera Berlanjut

KOMPAS/YOLA SASTRA

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit ditemui di kantornya, Padang, Sumbar, Selasa (9/6/2020).

Menurut Nasrul, untuk titik penlok II, Pemprov Sumbar sudah menunjuk tim penilai baru. Penetapan harga oleh tim penilai harus menghitung semua komponen sehingga tidak merugikan masyarakat. Unsur pimpinan mulai dari kabupaten, kecamatan, wali nagari, hingga setingkat jorong juga dilibatkan dalam proses penilaian di lapangan.

Penetapan harga oleh tim appraisal harus menghitung semua komponen sehingga tidak merugikan masyarakat.

”Tidak seperti dulu, pada penlok I kilometer 0-4,2, mereka (tim appraisal) datang sendiri, tanpa sepengetahuan orang. Tiba-tiba angka ganti rugi keluar. Pemilik lahan merasa dirugikan. Jadi, masalah sampai sekarang,” kata Nasrul.

Nasrul menambahkan, keberadaan Tol Padang-Pekanbaru bakal berdampak positif bagi perekonomian di Sumbar karena mobilitas masyarakat antara Padang dan Pekanbaru akan semakin lancar. Selain itu, keberadaan jalan tol juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama di wilayah Bukittinggi.

Baca juga: Dilema Infrastruktur