Tak Ada Toleransi untuk Pelanggar Protokol Kesehatan

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah dan DPR memilih memperketat protokol kesehatan daripada menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Salah satunya, penerapan ketat protokol kesehatan berikut sanksinya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas menghitung jumlah surat suara dalam kegiatan simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (12/9/2020). Melalui kegiatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) penyelenggaraan pilkada di tengah adanya pandemi Covid-19.

JAKARTA,  KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memilih memperketat protokol kesehatan daripada menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Selain melakukan pengawasan ketat, penyelenggara pemilu bersama aparatur pemerintahan dan negara juga tidak akan memberikan toleransi kepada peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan.

Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam jumpa wartawan virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa  (22/9/2020), menegaskan, pelaksanaan protokol kesehatan dalam pilkada sudah dijamin melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 yang telah diperbarui menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

PKPU tak hanya mengatur kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan ketat pada setiap tahapan serta aktivitas pilkada, tetapi juga keterlibatan penyelenggara pemilu, Satgas Penanganan Covid-19, dan dinas kesehatan setempat dalam melakukan pengawasan. Pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pilkada juga melibatkan bantuan aparatur negara lain, seperti Kepolisian Negara RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Aktivitas politik yang melanggar protokol kesehatan pun tidak akan diberikan toleransi. ”Kami tidak bisa menoleransi terjadinya aktivitas politik yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi meningkatkan penularan,” kata Wiku.

Baca juga: Menimbang Pilkada Era Covid-19

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menyelenggarakan rapat pleno hasil rekapitulasi daftar pemilih untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang di Hotel Patra Jasa, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2020). Rapat tersebut dihadiri dari perwakilan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan instansi pemerintah. Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember tersebut diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19.

Wiku juga menegaskan, peserta pilkada dan para pendukungnya dipersilakan melakukan aktivitas politik dengan syarat tak menimbulkan kerumunan dan potensi penularan. ”Setiap kematian, setiap korban, adalah hal yang harus dihindari, apa pun kegiatannya,” ujar Wiku menjelaskan.

Kami tidak bisa menoleransi terjadinya aktivitas politik yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi meningkatkan penularan.

Sanksi tegas juga akan diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan karena keselamatan bangsa merupakan hal yang utama. Semua pihak harus menjaga keselamatan seluruh bangsa dari penularan Covid-19.

Seperti diketahui sebelumnya, banyak desakan agar pemerintah dan DPR menunda pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 karena pandemi Covid-19 belum terkendali. Pilkada dikhawatirkan menjadi kluster penularan baru karena aktivitas politik menjelang kontestasi sulit dilakukan tanpa ada pengerahan massa.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas membuka kotak suara dalam kegiatan simulasi pemungutan suara pilkada serentak 2020 di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (12/9/2020). Melalui kegiatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara (TPS) penyelenggaraan pilkada di tengah adanya pandemi Covid-19.

Namun, desakan itu tak digubris oleh pemerintah dan DPR. Kedua lembaga tersebut sepakat untuk melanjutkan penyelenggaraan pilkada dengan mengatur pengetatan protokol kesehatan dalam setiap tahapan dan aktivitas pilkada.

Tak lakukan pengerahan massa

Kami juga telah meminta Bawaslu dan Polri membubarkan kerumunan massa ilegal yang melanggar protokol kesehatan.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, anggota KPU Provinsi Banten, Eka Satialaksmana, menjelaskan, KPU di semua kabupaten/kota di provinsi tersebut akan menerapkan protokol kesehatan ketat di setiap tahapan pilkada. KPU juga telah meminta bakal pasangan calon untuk tidak melakukan pengerahan massa saat pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan pada 23-24 September.

Baca juga: Covid-19 Iringi Pilkada 2020

”Kami juga telah meminta Bawaslu dan Polri membubarkan kerumunan massa ilegal yang melanggar protokol kesehatan,” kata Eka. Saat ini terdapat dua wilayah zona merah Covid-19 di Banten yang menyelenggarakan pilkada, yakni Kota Cilegon dan Tangerang Selatan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintasi baliho sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan di depan Kantor Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (1/8/2020). Seperti diketahui, pilkada serentak yang awalnya akan digelar pada September 2020 harus mundur ke Desember 2020 karena pandemi Covid-19. Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan sejumlah penyesuaian dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.