Pemerintah Cari Tambahan Komitmen Pasokan Vaksin Covid-19

Komitmen pasokan vaksin Covid-19 yang diperoleh pemerintah masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 268,58 juta rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah terus berusaha menambah komitmen pasokan itu dari luar negeri.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan dan fasilitas milik Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020). Bio Farma adalah badan usaha milik negara yang akan memproduksi vaksin Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mencari komitmen penyediaan vaksin Covid-19 dari sejumlah pihak di luar negeri. Sampai saat ini, komitmen yang diperoleh pemerintah masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia yang berjumlah 268,58 juta jiwa.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (24/9/2020), mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat upaya penanganan Covid-19. Hal ini ditempuh dengan berbagai langkah, antara lain mempercepat ketersediaan vaksin Covid-19.

Sejauh ini, vaksin Covid-19 belum ditemukan. Berbagai lembaga di sejumlah negara tengah melakukan penelitian. Guna mengamankan ketersediaan vaksin, pemerintah berupaya mengikat komitmen dengan lembaga-lembaga penelitian. Langkah serupa dilakukan oleh beberapa negara lainnya di dunia.

Sehubungan dengan hal itu, Erick melanjutkan, pemerintah berupaya mempercepat ketersediaannya lewat jalur bilateral dan multilateral. Saat ini, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan farmasi Pfizer, Johnson & Johnson, dan Novafax. Penjajakan sebelumnya telah dilakukan dengan Genexine, CanSino, dan AstraZeneca.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat ditemui di Jakarta, Jumat (21/2/2020)

”Ditambah mekanisme kerja sama multilateral dengan Unicef dalam kerangka Covax Facility, yakni berupa jaminan akan kecepatan, ketersediaan, dan pengiriman vaksin, maka usaha kita untuk menyegerakan ketersediaan vaksin demi melindungi masyarakat sudah di jalur yang tepat,” ujar Erick Thohir.

Komitmen yang sejauh ini sudah diperoleh pemerintah adalah dari dan Sinovac (perusahaan biofarmasi asal China) dan G42 (perusahaan teknologi di Abu Dhabi). Komitmen penyediaan vaksin dari kedua lembaga tersebut sebanyak 330 juta ampul yang akan dikirim pada akhir 2020 dan 2021.

Baca juga: Indonesia Kembali Amankan Pasokan Vaksin Covid-19

Jika satu orang membutuhkan dua ampul, komitmen tersebut baru bisa memenuhi kebutuhan 165 juta jiwa penduduk Indonesia. Sementara total penduduk Indonesia mencapai 268,58 juta jiwa. Artinya, Indonesia kekurangan vaksin untuk kebutuhan 103,58 juta jiwa penduduk atau 207,17 juta ampul.

Sebagaimana pernah disampaikan Erick dalam ”Kompas Collaboration Forum” (KCF), Jumat (4/9), bagaimanapun komitmen yang telah diperoleh itu tetap harus disyukuri karena kapasitas produksi vaksin dunia untuk 2020-2022 masih kurang. Kebutuhan dunia terhadap vaksin Covid-19 untuk 2-3 tahun ke depan, merujuk WHO, sekitar 16 miliar vaksin. Adapun kapasitas total dunia baru 6 miliar vaksin.

Baca juga: Pemerintah Targetkan 70 Persen Penduduk Dapatkan Vaksin Covid-19

Selain mempercepat ketersediaan vaksin, Erick melanjutkan, pemerintah juga berupaya menambah kemampuan tes spesimen, menyiapkan dan menambah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit serta ruang isolasi, dan meningkatkan standardisasi penanganan kasus dan pasokan obat terapi penyembuhan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas medis bersiap mengambil sampel lendir dari hidung dan tenggorokan pelanggan rumah sakit dalam tes reaksi rantai polimerase (PCR) untuk mendeteksi Covid-19 secara drive thru di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (19/9/2020).

Untuk spesiman, pemeriksaan harian per 23 September mencapai 38.181 spesimen alias melebihi standar WHO. Untuk ketersediaan tempat tidur dan ruang isolasi, pemerintah menyiapkan Wisma Atlet di Jakarta serta hotel-hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta dan daerah lainnya.

”Sekaligus hal ini meringankan beban rumah sakit, mengurangi beban tenaga medis supaya tidak kewalahan dan kelelahan. Dan, yang juga penting membatasi penyebaran virus dan penularan dari OTG (orang tanpa gejala),” kata Erick.

KPCPEN, Erick menambahkan, juga berkoordinasi dengan BUMN holding rumah sakit untuk mendorong standardisasi terapi kesembuhan pasien Covid-19. Standardisasi ini penting agar para dokter di wilayah yang jauh dari kota-kota besar bisa mengikuti prosedur medis sesuai dengan standar dan memiliki rujukan dalam perawatan pasien, baik yang bergejala ringan, sedang, maupun berat.

Terkait dengan farmasi, mengutip siaran pers yang sama, KPCPEN mendorong kemampuan perusahaan farmasi dalam negeri dalam penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan esensial untuk terapi penyembuhan pasien Covid-19. Beberapa obat antiviral yang amat diperlukan dalam penanganan pasien Covid-19 masih impor. Misalnya, remdesivir. Namun, dua perusahaan farmasi nasional, Indofarma dan Kimia Farma, tengah berupaya memproduksi obat antiviral lokal.

Kompas/AGUS SUSANTO

Warga antre test cepat Covid-19 yang diadakan oleh Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 di lokasi parkir Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/4/2020).

Saat ini Indofarma memproduksi antiviral oseltamivir, yang sebelumnya diimpor. Sementara itu, Kimia Farma siap memproduksi favipiravir dan sekarang tengah memproses registrasi ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam keterangan pers di Jakarta, mengingatkan adanya tren peningkatan kasus Covid-19 di kluster keluarga. Ia mengimbau kepada semua keluarga di Indonesia untuk benar-benar berhati-hati dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

Kementerian PPPA bersama sejumlah jaringan lembaga pemberdayaan perempuan di Indonesia selanjutnya akan mengampanyekan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Lembaga yang akan digandeng, antara lain, adalah PKK dan Forum Anak.

”Berkaitan dengan kluster keluarga, ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita, yakni bahwa kunci disiplin mematuhi protokol kesehatan tidak saja pada saat kita keluar rumah. Perempuan sebagai manajer rumah tangga yang selalu harus mengingatkan keluarganya walaupun di dalam rumah. Kami sarankan untuk tetap memakai masker. Apalagi jika di rumah itu ada kelompok rentan, seperti anak balita dan lansia,” kata Darmawati.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawanti menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membahas penanganan kasus kekerasan terhadap anak, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Kementerian PPPA berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, lanjut Darmawati, juga akan segera menyusun protokol kesehatan keluarga guna mencegah penyebaran Covid-19 di dalam dan di luar rumah. Protokol kesehatan keluarga juga akan mengatur langkah-langkah yang diperlukan manakala terdapat anggota keluarga yang terinfeksi Covid-19.

”Kepada keluarga di Indonesia, kami sarankan pada masa pandemi untuk mengurangi atau menghindari pertemuan-pertemuan dengan keluarga besar secara off-line. Seandainya ada hajatan, kami imbau hindari off-line, tetapi lakukan secara daring,” kata Darmawati.