Pengawasan Tahapan Kampanye di Papua Diperketat

KPU Papua memperketat pengawasan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan kampanye pilkada di 11 kabupaten di Papua.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Anggota KPU Papua Divisi Teknis, Melkianus Kambu

JAYAPURA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memperketat pengawasan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan kampanye pilkada di 11 kabupaten di daerah itu. Penyelenggara pemilu akan membubarkan kampanye yang melanggar protokol kesehatan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Divisi Teknis, Melkianus Kambu, di Jayapura, Kamis (24/9/2020), memaparkan, pihaknya telah membentuk tim khusus di 11 daerah yang melaksanakan pilkada serentak di Papua tahun ini. Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

KPU telah melaksanakan tahapan pengambilan nomor urut bagi 31 pasangan calon yang tersebar di 11 kabupaten, yakni Yahukimo, Asmat, Supiori, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, Nabire, Yalimo, Keerom, Merauke, dan Boven Digoel.

Terdapat tiga pasangan calon bupati-wakil bupati di Yahukimo dan Keerom yang tertunda penetapannya karena ada sejumlah bakal calon yang baru sembuh dari Covid-19.

HUMAS POLDA PAPUA

Kepolisian mengamankan jalannya pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (6/9/2020).

”Tim ini terdiri dari KPU bersama gugus tugas penanganan Covid-19 dan aparat keamanan. Tim akan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, salah satunya pada tahapan kampanye dalam ruangan hanya bisa dihadiri lima orang,” papar Melkianus.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan KPU dan Bawaslu untuk menertibkan pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

Baca juga : 31 Paslon Ditetapkan dalam Pilkada 11 Kabupaten di Papua

Ia pun menyatakan pelaksanaan tahapan pengambilan nomor urut pasangan calon di 11 kabupaten berjalan kondusif hingga Kamis sore. Tak ada aksi massa yang mengganggu tahapan ini.

”Kami telah mendapatkan Peraturan KPU Nomor 13 dari Mabes Polri. Peraturan ini terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada. Kami akan membantu KPU dan Bawaslu apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan,” ujar Paulus.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw

Ketua Harian Satuan Tugas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Welliam Manderi mengatakan, dirinya telah meminta tim gugus tugas di 11 kabupaten yang menggelar pilkada agar bersiaga.

Ia pun menegaskan, tim akan memantau pelaksanaan pilkada, khususnya di daerah zona merah Covid-19. Berdasarkan data hingga Rabu (23/9/2020), tiga daerah peserta pilkada masuk dalam zona merah Covid-19, yakni Nabire dengan 83 orang dirawat, Keerom dengan 21 orang dirawat, dan Merauke dengan 11 orang dirawat.

”Apabila tidak ada pengawasan protokol kesehatan yang ketat, agenda pilkada dapat menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 di daerah tersebut,” kata Welliam.

Baca juga : Protokol Kesehatan dalam Pilkada di Papua Belum Optimal