Saat Pidato Jokowi Jadi ”Tagline” di Sidang Umum PBB
Pada Sidang Ke-75 Majelis Umum PBB 2020, Presiden Jokowi berpidato pada sesi debat umum, Selasa (22/9/2020) malam waktu New York, AS, atau Rabu pagi WIB. Itulah pertama kalinya Presiden ”hadir” berpidato di PBB.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk disiarkan dalam sesi Debat Umum Sidang Ke-75 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York, Amerika, Selasa (22/9/2020). Pandemi Covid-19 membuat pertemuan digelar secara daring dan fisik dengan peserta terbatas. Pemimpin dunia menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya dari negara masing-masing.
Untuk pertama kalinya, Presiden Joko Widodo ”hadir” dan berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah lima tahun absen dan mendelegasikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, periode 2014-2019.
Pada Sidang Ke-75 Majelis Umum PBB tahun ini, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya pada sesi debat umum, Selasa (22/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat, atau Rabu (23/9/2020) pagi waktu Indonesia bagian barat.
Tak berapa lama, sepenggal dari isi pidato Presiden Jokowi pun diunggah di situs PBB dan dijadikan tagline Sidang Majelis Umum (MU) PBB, Selasa. ”The UN is not a building in New York city, it is our commitment to future generations, Indonesian President tells world leaders”. Tagline itu kemudian beredar hingga ke Jakarta, di antara para menteri kabinet.
Dari rekaman yang memperlihatkan pidato Presiden seusai Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani menyampaikan pengantarnya di sidang yang dipimpin Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir, Jokowi menyampaikan pandangan, kritik, serta seruan Pemerintah RI kepada PBB dan dunia. Pidato diawali dengan mengingatkan kembali tujuan PBB. Selain mewujudkan kedamaian, stabilitas, dan kesejahteraan, PBB juga bertujuan mencegah perang besar, seperti Perang Dunia II.
Baca juga: Pidato Perdana di Sidang Umum, Presiden Kembali Serukan Reformasi PBB
Dengan mengenakan setelan jas berwarna biru lengkap dengan peci hitam, Kepala Negara mengajak semua pemimpin dunia menjawab pertanyaan, apakah cita-cita pembentukan PBB itu sudah tercapai. ”Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum,” jawab Jokowi.
Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum.
Buktinya, hingga kini, konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan, bahkan kelaparan, juga masih dirasakan di banyak negara. Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional juga masih diabaikan, termasuk penghormatan atas kedaulatan serta integritas wilayah.
Perdamaian dan stabilitas, kata Jokowi, bahkan semakin jauh saat pandemi Covid-19 melanda. Saat semua bangsa dituntut bersatu padu dan bekerja sama melawan pandemi, perpecahan dan rivalitas semakin menajam. Jika kondisi itu dibiarkan, cita-cita dunia yang damai, stabil, dan sejahtera, yang dicita-citakan pun, semakin sulit terwujud.
Karena itu, Presiden kembali mengingatkan pentingnya pembenahan dan penguatan kelembagaan PBB. ”PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, melainkan sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa mencapai perdamaian dunia dan generasi penerus,” ujar Presiden Jokowi.
PBB pun diminta harus lebih responsif dan efektif menyelesaikan berbagai tantangan global. Bukan hanya itu, organisasi bangsa-bangsa dunia itu pun harus mendorong penguatan kepemimpinan kolektif global. Sebab, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, dibutuhkan kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat.
Presiden Joko Widodo berbicara dalam pesan rekaman yang diputar pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika, Selasa (22/9/2020). Pandemi Covid-19 membuat pertemuan digelar secara daring dan fisik dengan peserta terbatas. Pemimpin dunia menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya dari negara masing-masing.
Tak lupa, Presiden juga menyampaikan komitmen RI untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan itu diberikan sebagai wujud pelaksanaan amanah konstitusi yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York, melainkan sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa mencapai perdamaian dunia dan generasi penerus.
Sejarah baru
Di tengah pandemi Covid- 19 ini, untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, Sidang MU PBB digelar dalam format virtual dan tatap muka dengan peserta yang terbatas. Dalam ruang sidang hanya ada perwakilan negara-negara anggota PBB, salah satunya Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani.
Pertemuan tingkat tinggi pada Sidang Majelis Umum Ke-75 PBB digelar pada 21-26 dan 29 September di New York, AS. Sidang tahun ini mengusung tema ”Masa Depan Yang Kita Inginkan, PBB Yang Kita Butuhkan: Menegaskan Kembali Komitmen Kolektif Kita kepada Multilateralisme–Mengonfrontasi Covid-19 Melalui Tindakan Multilateral yang Efektif”.
Para pemimpin negara-negara anggota tak berpidato satu per satu secara langsung di mimbar gedung Sidang MU PBB sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gantinya, Sekretariat PBB memutar video rekaman pidato para pemimpin yang beberapa hari sebelumnya telah dikirim setiap negara. Rekaman video itu selanjutnya diputar sesuai jadwal di gedung Sidang MU PBB yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota dengan mengikuti protokol kesehatan.
Baca juga: Wapres Kalla Hari Kamis Pidato Bela Palestina di Sidang Umum PBB
Karena sifatnya virtual, di sela-sela Sidang MU PBB pun tak ada forum tematis ataupun bilateral seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kegiatan aktif Presiden Jokowi sebatas rekaman pidato di Istana Merdeka, Jakarta, untuk kemudian disiarkan di sesi debat umum di gedung Sidang MU PBB.
Sesi Debat Umum yang selalu menjadi sorotan utama masyarakat dunia, tahun ini digelar selama enam hari, yakni 22-26 September, dan disimpulkan secara keseluruhan pada 29 September. Ketentuan normatifnya, setiap pemimpin berpidato maksimal selama 15 menit. Namun, tak sedikit pemimpin negara yang durasi pidatonya melampaui ketentuan itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mewakili Indonesia saat menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum, yang merupakan acara utama Sidang Umum Ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa, 27 September 2019, di New York. Dalam periode pertama kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo belum pernah menghadiri Sidang Umum PBB.
Karena sifatnya virtual, di sela-sela Sidang MU PBB pun tak ada forum tematis ataupun bilateral seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kegiatan aktif Presiden Jokowi sebatas rekaman pidato di Istana Merdeka, Jakarta, untuk kemudian disiarkan di sesi debat umum di gedung Sidang MU PBB.
Mengingat besarnya, tentu pidato pemimpin negara-negara adidaya yang selalu menjadi perhatian utama dunia. Negara-negara di luar orbit adidaya bisa menjadi perhatian dunia manakala sosoknya kontroversial atau ketika negara tersebut sedang dalam sorotan dunia karena menjadi medan pertarungan kepentingan tarikan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Selain berpidato pada sesi Debat Umum, sejumlah kepala negara biasanya menyampaikan kebijakan negara pada sejumlah isu-isu tertentu pada forum-forum tematis yang lebih kecil. Biasanya forumnya adalah forum tematis dalam rangkaian Sidang Umum PBB ataupun acara sampingan. Sejumlah kepala negara biasanya juga memanfaatkan waktu di sela-sela acara untuk menggelar pertemuan bilateral dengan mitra-mitranya.
Sebelumnya, selama lima tahun, pada bulan September, Presiden menugaskan Wapres Kalla mewakilinya di PBB, mengikuti berbagai sesi sidang ataupun pertemuan bilateral dengan sejumlah negara. Bahkan, saat kampanye pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada Sidang MU PBB tahun 2016, Wapres Kalla-lah yang hadir. Didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Kalla mengajak para pemimpin negara sahabat memberikan dukungan kepada Indonesia agar bisa terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, 2019-2020.
Peluncuran kampanye yang digelar di lantai empat Gedung Persidangan PBB, Kamis (22/9/2016) malam, dihadiri Presiden Sidang Majelis Umum PBB (saat itu) Peter Thomson, sejumlah menteri luar negeri, dan anggota misi diplomatik negara sahabat.
Kalla pula yang selama lima tahun berturut-turut menyampaikan pidato pada sesi debat umum. Pada Sidang Ke-74 MU PBB tahun lalu, misalnya, Kalla menyampaikan pidato tentang multilateralisme. Tentu kampanye yang konsisten dilakukan Indonesia di mimbar yang sama, yakni seruan merdeka untuk negara Palestina.
Kalla juga menjadi salah satu narasumber pada tiga forum tematis. Di antaranya forum yang membahas tentang penanggulangan terorisme, inisiatif mengantisipasi perubahan iklim, dan jaminan kesehatan nasional.
Tak hanya itu, Kalla pun melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra. Di antaranya adalah Presiden International Committe Of The Red Cross (ICRC) Peter Maurer dan Ratu Belanda Maxima selaku Pengacara Khusus Sekretaris Jenderal Pembiayaan Inklusif untuk Pembangunan PBB.
Kurang jelas
Banyak yang menaruh harapan, pidato perdana Presiden Jokowi di hadapan Majelis Umum PBB akan memperjelas arah dan kebijakan luar negeri sekaligus posisi Indonesia dalam berbagai isu internasional. Namun, harapan itu tinggallah harapan karena banyak isu internasional yang luput disampaikan.
”Seharusnya Jokowi menjadikan forum itu sebagai momentum untuk informasi kepada dunia tentang kebijakan luar negeri di era post Covid-19, tetapi hal itu tak terlihat,” kata pengajar Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, M Faisal Karim.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (tengah) menyampaikan pernyataan di Sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (11/2/2020).
Baca juga: Sidang Majelis Umum PBB Berubah karena Covid-19
Untuk isu Palestina pun, Kepala Negara hanya menyinggung komitmen dukungan terhadap kemerdekaan Palestina yang merupakan amanah konstitusi. Jokowi sama sekali tak menyampaikan posisi tegas Indonesia di tengah keputusan negara-negara Arab untuk merapat ke Israel. Isu internasional lain, seperti demokrasi, hak asasi manusia, kerja sama selatan-selatan, dan lainnya, tidak disinggung dalam pidato selama 10 menit tersebut. Padahal, menurut Faisal, semestinya Jokowi menjadikan kesempatan pidato perdana itu sebagai momentum untuk memberikan konsepsi tentang posisi yang jelas Indonesia dalam berbagai isu internasional.
Di akhir jabatannya pada 2019, Jokowi juga ingin berangkat ke PBB, tetapi akhirnya urung kembali dan menugaskan lagi Wapres Kalla.
Ingin berangkat sendiri
Presiden Jokowi dalam catatan Kompas, pada 2015, ingin berangkat dan tak menugaskan Wapres Kalla. Namun, dengan pertimbangan kondisi dalam negeri, Jokowi memilih menugaskan Kalla. Di akhir jabatannya pada 2019, Jokowi juga ingin berangkat ke PBB, tetapi akhirnya urung kembali dan menugaskan lagi Wapres Kalla.
Akhirnya, meski tak mendengar suara tepuk tangan pemimpin dan diplomat negara lain yang biasa terdengar di akhir pidato, pidato perdana secara virtual Presiden Jokowi mencatat sejarah sebagai tagline baru di awal Sidang MU PBB.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk disiarkan dalam sesi Debat Umum Sidang Ke-75 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2020). Pandemi Covid-19 membuat pertemuan digelar secara daring dan fisik dengan peserta terbatas. Pemimpin dunia menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya dari negara masing-masing.
