UMNO Kembali Desak Perlu Pemilu Sela
Meski menyokong pemerintahan Muhyiddin Yasin, UMNO bolak-balik mendorong percepatan pemilu yang berarti mengakhiri kekuasaan Muhyiddin lebih cepat.
Seorang wanita melihat ponselnya di simpul transportasi Kuala Lumpur pada 23 September 2020. Situasi politik di ”Negeri Jiran” itu memanas setelah tokoh senior oposisi, Anwar Ibrahim, mengklaim telah mendapat dukungan lebih banyak anggota parlemen dan raja sehingga merasa layak untuk menggantikan PM Muhyiddin Yasin.
Suhu politik Malaysia memanas. UMNO dan pakar mendesak perlu pemilu sela sebagai jalan keluar atas situasi yang muncul setelah Anwar ”menggoyang” posisi PM Muhyiddin.
KUALA LUMPUR, KAMIS — Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO di Malaysia kembali mendorong pemilu sela atau percepatan pemilu negara itu. Mantan partai penguasa tersebut memanfaatkan pengumuman politisi senior oposisi, Anwar Ibrahim, yang mengklaim telah mendapat dukungan lebih banyak anggota parlemen daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan mengatakan, percepatan pemilu adalah solusi untuk masalah sekarang. ”Parlemen dengan perbandingan 113:109 tidak stabil. Jalan keluarnya? Kembalikan ke rakyat dan selenggarakan pemilu yang dipercepat,” tulisnya di media sosial, Kamis (24/9/2020).
Pada Mei dan Juni 2020, Ahmad dan beberapa petinggi UMNO juga menyuarakan percepatan pemilu. Padahal, UMNO mendukung pemerintahan Muhyiddin. Setiap PM Malaysia harus disokong sedikitnya 112 dari 222 anggota parlemen Malaysia.
Bila kurang dari itu, pemerintahan akan bubar seperti dialami Mahathir Mohammad pada Februari 2020. Dengan jadwal normal, pemilu Malaysia seharusnya digelar pada 2023.
Baca juga: Suhu Politik Malaysia Memanas Lagi, Anwar Coba Lengserkan PM Muhyiddin
Pandemi Covid-19, kata Ahmad, bukan kendala untuk menggelar percepatan pemilu. Korea Selatan dan Singapura juga telah menggelar pemilu di tengah pandemi.
Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, duduk pakai jas biru, berbicara dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, Rabu, 23 September 2020. Anwar mengatakan mendapatkan mayoritas suara di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru yang kuat dan stabil.
Ahmad menyuarakan lagi percepatan pemilu setelah politik Malaysia kembali mendapat peluang ketidakstabilan. Tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan disokong lebih banyak anggota parlemen dibanding Muhyiddin.
Walakin, Anwar tidak menunjukkan bukti, seperti daftar nama anggota parlemen yang menyokongnya. Berbeda dengan Mahathir yang pernah menunjukkan daftar penyokongnya di parlemen setelah ia digulingkan awal 2020.
Terpisah, Ketua Umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyebut sejumlah anggota parlemen asal UMNO dan mitra koalisinya mengisyaratkan dukungan pada Anwar. ”Saya menghormati pilihan mereka,” kata Ketua Barisan Nasional, koalisi pimpinan UMNO, itu.
Baca juga: UMNO Kembali ke Pemerintahan Malaysia
BN dan UMNO, menurut Zahid, tidak bisa mencegah aspirasi politik anggotanya di parlemen. ”UMNO dan Barisan secara resmi tidak menjadi bagian Perikatan Nasional (koalisi pembentuk pemerintahan Muhyiddin). Dukungan untuk pemerintahan Perikatan berdasarkan sokongan perorangan,” ujarnya sebagaimana dikutip The Star.
Selain UMNO, sejumlah pakar juga menilai situasi saat ini lebih baik diselesaikan dengan percepatan pemilu. Bagi Anwar dan koalisi yang dipimpinnya, Pakatan Harapan, percepatan pemilu akan membuat mereka terhindar dari termakan tudingan sendiri.
”Dulu mereka (PH) menuding PN sebagai pemerintahan diam-diam karena mengambil kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya (PH). Jadi, hal terbaik adalah menggelar pemilu dan biarkan rakyat memilih siapa yang akan menjadi pemerintah,” kata pengacara kasus tata negara Malaysia, Sivahnanthan Ragava, sebagaimana dikutip Malay Mail.
Foto dokumentasi. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin (kiri) berbicara selama konferensi pers di kantor perdana menteri di Putrajaya, Malaysia, Senin, 16 Maret 2020.
Pilihan Raja
Pakar pada Singapore Institute of International Affairs Oh Ei Sun menilai, Muhyiddin pun cenderung mendorong Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI untuk membubarkan parlemen sehingga percepatan pemilu digelar. Memang pilihan itu berisiko bagi Muhyiddin karena Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinannya tidak benar-benar kuat di parlemen dan kinerjanya diragukan di pemilu mendatang.
Baca juga: Pemerintah Malaysia Bubar
”Walau terkenal, dia tidak kuat di parlemen. Tidak semua di UMNO mendukung Muhyiddin. Kalau dia yakin pada perundingan soal kursi, dia pasti akan mendorong percepatan pemilu untuk menangkal Anwar masuk Putrajaya (pusat pemerintahan Malaysia,” kata pakar politik Malaysia, Awang Azman Awang Pawi, seraya menekankan penting bagi Muhyidin untuk menyelesaikan perundingan dengan UMNO dan BN serta Partai Islam Malaysia (PAS) yang kini menyokong PN.
Selain pembubaran parlemen yang memungkinkan percepatan pemilu, menurut Oh, raja juga bisa saja menunjuk Anwar sebagai PM dan menggantikan Muhyiddin. Pilihan itu tergantung pada kesediaan raja menemui Anwar dan dalam pertemuan itu Anwar menunjukkan bukti bahwa sokongan padanya lebih banyak dibandingkan Muhyiddin.
PM Malaysia Muhyiddin Yassin saat menghadiri sidang parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 13 Juli 2020. Posisinya kini ”digoyang” pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, yang pada Rabu, 23 September, mengklaim telah didukung mayoritas parlemen untuk menggantikan Muhyiddin.
Masalahnya, Kepala Rumah Tangga Istana Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin telah mengumumkan raja tidak bisa menemui Anwar. Sebab, raja masih dirawat di Institut Jantung Negara (IJN). Belum diketahui kapan raja keluar dari IJN dan lebih tidak pasti lagi kapan Anwar bisa bertemu raja.
Anwar tidak bisa berharap percepatan kesempatan lewat pertemuan dengan wakil raja. ”Raja tidak dalam situasi wakilnya bisa mengambil alih,” kata Ketua Komite Hukum Tata Negara pada Persatuan Advokat Malaysia Andrew Khoo kepada Malay Mail
Baca juga: Perseteruan Politik Malaysia Meletus Lagi
Kontitusi Malaysia mengatur, wakil raja bisa menjalankan kekuasaan bila raja sepenuhnya tidak dapat menjalankan tugas sekurangnya 15 hari berturut-turut. Kini, meski dirawat, raja masih terus bertugas, antara lain, dengan memberikan pernyataan melalui Kepala Rumah Tangga Istana.
Penundaan
Dalam pernyataan selepas permohohan pertemuan disampaikan Anwar, raja juga kembali mengulangi isyarat penolakan pergantian pemerintahan. Menurut Ahmad, Raja meminta semua pihak memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Isyarat sejenis pernah disampaikan raja kala Mahathir menyatakan disokong lebih banyak anggota parlemen dibandingkan Muhyiddin. Raja tidak memberikan kesempatan Mahathir untuk menghadap dan menunjukkan bukti dukungan.
Meski kekuasaannya simbolis, konstitusi Malaysia menetapkan PM ditunjuk raja. Setiap anggota parlemen yang diyakini raja telah disokong mayoritas sejawatnya di parlemen dapat ditunjuk menjadi PM.
Cara lain untuk membuktikan sokongan adalah lewat sidang paripurna parlemen. Selama pandemi Covid-19, parlemen Malaysia menggelar sidang paripurna pada 18 Mei 2020 dengan agenda tunggal pidato raja. Sidang paripurna selanjutnya dijadwalkan pada 2 November 2020.
Baca juga: Menanti Ujung Tarung di Negeri Jiran
Jika harus menunggu selama itu, Anwar bisa kembali kalah. ”Penundaan bisa memberi Muhyiddin waktu untuk mencoba dan membujuk mereka yang sekarang mungkin mendukung Anwar. Dia (Anwar) harus berharap dukungannya tidak berkurang selama penantian,” kata Khoo.
Dalam foto yang diambil pada Rabu, 23 September 2020, tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (duduk kedua dari kiri) saat jumpa pers di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia.
Kini, hanya ada 91 anggota parlemen yang secara terbuka menyokong Anwar. Selain dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpinnya, sokongan pada Anwar juga diberikan oleh Partai Aksi Demokrasi (DAP) dan Partai Amanah. Bahkan, DAP mengisyaratkan dukungannya bersyarat yakni Anwar harus meyakinkan raja agar ditunjuk jadi PM.
Dari 109 kursi oposisi, 42 diduduki DAP, 38 dikuasai PKR, 11 dimenangi Amanah, 9 diduduki Warisan, 5 dikuasai Pejuang. Sisa 4 kursi dikuasai oleh 3 partai. Hingga Kamis pagi, sebagaimana dilaporkan Malay Mail, Shafie Abdal yang memimpin Warisan belum mau berkomentar soal pengumuman Anwar.
Ia beralasan sedang berkonsentrasi pada pemilu Sabah yang dipercepat dari 2023 menjadi pada Sabtu (26/9/2020) ini. Sekali pun disokong Warisan, Anwar masih kekurangan 12 kursi untuk memenuhi syarat minimal membentuk pemerintahan.
Baca juga: Mengelola Guncangan di Tengah Pandemi
Oh juga mengingatkan, bukan kali ini saja Anwar mengklaim disokong lebih banyak anggota parlemen dibanding PM yang berkuasa. Anwar melakukan hal serupa pada 2008 dan 2014. ”Jadi orang bertanya, apakah ini cuma pengulangan. Orang bertanya, tunjukkan (bukti sokongan) mayoritas,” ujarnya. (AFP/REUTERS)
