Raja Malaysia harus dirawat sampai pekan depan dan tidak bisa ditemui siapa pun. Hal itu membuat Anwar Ibrahim tidak bisa menghadap raja dan menyatakan punya dukungan lebih banyak dibandingkan dengan Muhyiddin
Oleh
kris mada
·3 menit baca
REUTERS/LIM HUEY TENG
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin saat mengikuti sidang di majelis rendah parlemen, di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Juli 2020.
KUALA LUMPUR, JUMAT — Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin mendapat kesempatan lebih panjang untuk menggalang dukungan dari anggota parlemen. Sebab, Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI memastikan tidak akan menemui politisi mana pun sampai sepekan ke depan.
Istana memastikan raja harus beristirahat di Institut Jantung Negara (IJN). ”Yang Mulia disarankan dokter untuk tetap (di rumah sakit) sampai tujuh hari untuk pemantauan. Dengan demikian, sampai nanti, beliau tidak ada pertemuan apa pun,” kata Kepala Rumah Tangga Istana Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin, Jumat (25/9/2020), di Kuala Lumpur.
Raja masuk ke IJN sejak beberapa lalu. Kala raja dirawat, tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan telah disokong lebih banyak anggota parlemen dibandingkan dengan Muhyiddin. Anwar telah mengajukan permohonan menghadap raja untuk menyampaikan sokongan itu. Sayangnya, karena alasan kesehatan, raja tidak bisa menemui Anwar.
Karena itu, Anwar tidak punya kesempatan meyakinkan raja untuk mengganti PM. Bahkan, kini Anwar harus menunggu lebih lama lagi setelah pengumuman Ahmad Fadil. ”Penundaan bisa memberi Muhyiddin waktu untuk mencoba dan membujuk mereka yang sekarang mungkin mendukung Anwar. Dia (Anwar) harus berharap dukungannya tidak berkurang selama penantian,” kata Ketua Komite Hukum Tata Negara pada Persatuan Advokat Malaysia Andrew Khoo kepada Malay Mail.
AFP/MOHD RASFAN
Foto yang diambil pada 23 September 2020 ini memperlihatkan pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim berbicara dalam konferensi pers di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Malaysia.
Di sela kampanye pemilu Sabah, Muhyiddin menyatakan dirinya masih PM. Sampai sekarang, Muhyiddin belum menerima pemberitahuan dari raja bahwa ia bukan lagi PM. Meski kekuasaannya simbolis, konstitusi Malaysia memberi kewenangan raja untuk menunjuk PM.
Di sisi lain, konstitusi Malaysia tidak memberi kewenangan kepada raja untuk mencopot PM yang sedang menjabat. Konstitusi Malaysia hanya menetapkan PM harus mundur apabila dukungannya tidak memenuhi syarat minimal. Kini, dengan 222 anggota Dewan Rakyat, PM harus disokong sedikitnya 112 anggota parlemen. Apabila sokongannya kurang dari itu, PM harus mundur atau meminta raja membubarkan parlemen sehingga percepatan pemilu bisa digelar. ”Tidak ada ketentuan di pasal 43 yang memberi kewenangan raja mencopot PM,” kata anggota parlemen dari Gabungan Partai Serawak (GPS), Wan Junaidi Tuanku Jaafar, sebagaimana dikutip The Star
Mantan ketua parlemen Malaysia itu juga mengatakan, tidak ada aturan tegas tentang kondisi kekurangan dukungan pada PM. Kegagalan mendapat dukungan parlemen untuk pengesahan APBN bisa dipandang sebagai tanda PM tidak disokong mayoritas. ”Akan tetapi, hal itu tidak bermakna parlemen punya kekuasaan untuk mencopot PM,” ujar penyokong Muhyiddin ini.
AP PHOTO/VINCENT THIAN
Seorang warga berjalan melewati deretan bendera nasional Malaysia yang dipasang sebagai bagian dari perayaan Hari Malaysia. Foto diambil di Kuala Lumpur pada 16 September 2020.
Bersama 17 temannya di GPS, Junaidi termasuk salah satu dari 112 anggota parlemen yang menyokong Muhyiddin. Sokongan mereka membuat Muhyiddin punya total 113 kursi di parlemen.
Kepastian
Sementara penyokong lain di pemerintahan Muhyiddin, Partai Islam Malaysia (PAS) menuntut Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menegaskan sikap. Sekjen PAS Takiyuddin Hassan mengatakan, UMNO telah melanggar kesepakatan dan pemahaman bersama Mufakat Nasional. MN merupakan koalisi yang dibentuk UMNO dan mitra koalisinya di Barisan Nasional dengan PAS. Kala Mahathir Mohammad terpaksa mundur, MN mendukung Muhyiddin yang membentuk Perikatan Nasional (PN).
Selepas pengumuman Anwar, Ketua Umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyebut sejumlah anggota parlemen dari UMNO menyokong Anwar. Pengumuman Zahid itu dinilai Hassan mengkhianati kesepakatan MN. ”Harus diingat bahwa piagam Mufakat Nasional dibuat berdasarkan tujuan menyatukan Muslim dan Pakatan Harapan yang dipimpin PKR, DAP, Amanah,” ujarnya mengacu pada Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar, Partai Aksi Demokrasi (DAP), dan Partai Amanah yang kini menguasai 91 kursi di parlemen.
Hassan menuding dukungan UMNO pada pengumuman Anwar sama saja dengan penggulingan PN yang disokong MN. ”PAS berharap penjelasan dari UMNO, sebagai mitra di Mufakat Nasional, dan meminta UMNO menegaskan kehendak dan komitmennya pada kesepakatan yang telah disetujui,” ujarnya.
MOHD RASFAN/AFP
Seorang anggota partai oposisi Malaysia, United Malays National Organization (UMNO), berjalan di depan logo UMNO selama Sidang Majelis Umum UMNO di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 30 September 2018.
Sementara Sekjen Barisan Nasional Annuar Musa memastikan akan terus mendukung Muhyiddin. Ia menyebut, Anwar hanya dijadikan umpan untuk mendorong percepatan pemilu. ”Siapa yang memancing dan dipancing tidak jelas. UMNO dan MN punya sikap jelas, tidak ada Anwar tidak ada DAP. Siapa pun yang mau ikut mereka, silakan. Siapa pun yang mau ikut MN, silakan,” ujarnya.
Adapun Sekjen PN Hamzah Zainudin menyebut, pengumuman Anwar Cuma mimpi. ”Mungkin dia punya bermimpi setiap September, jadi dia membayangkan dan membuat cerita,” ujarnya.
Seluruh mitra koalisi PN meragukan klaim Anwar. ”Kami punya mitra koalisi dan mereka menolak bersama Anwar. PAS menyatakan tidak waktu kami tanya dan mereka sedang mencari penjelasan karena jika benar ada anggota UMNO bersama Anwar, mereka akan meninggalkan Mufakat Nasional,” ujarnya. (AFP/REUTERS)
