Janji Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menambah alat PCR untuk pemeriksaan Covid di Papua belum terealisasi. Fasilitas PCR hanya tersedia di dua kabupaten hingga kini.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Janji pemerintah pusat menyediakan tambahan fasilitas pemeriksaan Covid-19 dengan polymerase chain reation atau reaksi rantai polimerase belum terealisasi. Padahal, Pemerintah Provinsi Papua telah mengajukan permohonan bantuan alat tersebut sejak Mei lalu.
Hal ini disampaikan Ketua Harian Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Welliam Manderi saat ditemui di Jayapura, Papua, Senin (28/9/2020).
Welliam mengatakan, pihaknya berulang kali menyampaikan tentang kebutuhan tambahan alat PCR di Papua ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan. Namun, permintaan tersebut belum direalisasikan hingga kini.
Pemerintah pusat telah berjanji untuk memfasilitasi pengadaan tambahan alat PCR di Papua. Faktanya, kami belum memiliki tambahan alat PCR hingga kini.
Diketahui, alat PCR hanya tersedia di Kota Jayapura dan Mimika. Sementara itu, masih terdapat 11 kabupaten di Papua yang masuk zona merah Covid-19 atau memiliki kasus positif virus tersebut.
Ke-11 daerah tersebut adalah Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Nabire, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Merauke, Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, dan Paniai.
Diketahui, angka rasio positif Covid-19 di Papua mencapai 10,6 persen hingga Minggu kemarin. Angka ini belum mencapai standar ideal rasio yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 5 persen.
”Pemerintah pusat telah berjanji untuk memfasilitasi pengadaan tambahan alat PCR di Papua. Faktanya, kami belum memiliki tambahan alat PCR hingga kini,” kata Welliam.
Belum ada solusi
Ia menuturkan, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan tim untuk membantu penanganan Covid-19 di Papua. Namun, pihak Kemenkes belum memberikan solusi terkait dengan minimnya fasilitas pemeriksaan Covid.
”Tim dari Kementerian Kesehatan hanya mengambil informasi dan memberikan masukan kepada kami. Padahal, Papua termasuk sembilan provinsi di Indonesia dengan kasus positif Covid yang tertinggi,” tutur Welliam.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Papua Donald Aronggear yang diwawancarai di tempat terpisah mengungkapkan, banyak rumah sakit rujukan penanganan Covid yang belum memiliki alat PCR.
Ia berpendapat, minimnya fasilitas PCR menyebabkan ratusan tenaga kesehatan rawan terpapar Covid dan kegiatan penelusuran warga yang diduga terpapar Covid juga berjalan lambat.
Dari catatan Kompas serta data Satuan Tugas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, jumlah kumulatif kasus tenaga kesehatan yang positif Covid mencapai 345 orang selama enam bulan terakhir.
”Tanpa adanya alat pemeriksaan Covid-19 yang akurat, kegiatan untuk penelusuran warga yang terpapar Covid-19 juga terhambat. Pemerintah harus segera menambah fasilitas PCR di Papua,” kata Donald.
Menumpuk
Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Papua Antonius Oktavian mengatakan, pihaknya hanya mampu memeriksa 300 hingga maksimal 500 sampel usap per hari. Sementara hingga Senin ini masih terdapat 1.500 sampel yang menumpuk di laboratorium Litbangkes Papua.
Diketahui, petugas laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Provinsi Papua dapat memeriksa maksimal 600 sampel per 800 hari. Hanya terdapat 12 tenaga yang bertugas di laboratorium.
”Menumpuknya jumlah sampel menyebabkan hasil tes baru diketahui hingga delapan hari kemudian. Idealnya, harus ada tambahan fasilitas PCR di Papua,” tutur Antonius.