Krisis politik Melayu di Malaysia bisa terjadi karena tidak ada mayoritas tunggal, seperti ketika UMNO menguasai parlemen.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
AP PHOTO/VINCENT THIAN
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim bertemu media di luar markas kepolisian di Kuala Lumpur, Malaysia, 16 Oktober 2020. Polisi meminta keterangan Anwar atas penyebaran daftar anggota parlemen yang diklaim sebagai pendukungnya.
Krisis politik di Malaysia bisa berkepanjangan setelah 15 anggota parlemen menyerahkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Namun, Raja Malaysia Sultan Abdullah Ri’ayatuddin mengingatkan agar politisi tidak kembali memicu ketidakpastian dan penyelesaian krisis politik harus dengan sikap dewasa. Di sisi lain, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang kembali memicu krisis politik setelah mengklaim dukungan mayoritas di parlemen, dilaporkan ke polisi karena diduga menghina Raja. Polisi sedang menyelidiki tuduhan terhadap Anwar.
Jika Anwar bisa memenangi pertarungan di parlemen, tak berarti kondisi politik di Malaysia akan tenang. Setidaknya, mantan Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad, meski pernah berselisih dengan Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah, kini bersatu menghadapi musuh bersama, Anwar Ibrahim.
Mosi tak percaya terhadap PM Muhyiddin diserahkan oleh 11 anggota parlemen yang berasal dari Partai Amanah dan 4 orang dari Pejuang. Padahal, kedua partai itu bukan sekutu utama Anwar. Partai Pejuang dibentuk Mahathir setelah dirinya ”ditusuk” dari belakang oleh Muhyiddin. Sementara Partai Amanah merupakan sempalan dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
MALAYSIAN NATIONAL PALACE VIA AP
Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (kiri) dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim berpose di dalam Istana Kerajaan di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Oktober 2020.
”(Mosi) Itu diserahkan di satu sisi ditujukan kepada Muhyiddin dan di sisi lain untuk membersihkan udara serta menghilangkan klaim di luar sana bahwa Raja mendukung Anwar,” tulis Joceline Tan, kolumnis The Star.
Permainan politik tingkat tinggi sedang terjadi yang melibatkan banyak partai, terutama yang berbasis Melayu. Selain itu, setiap kelompok memiliki dan mendorong agenda sendiri-sendiri. Inilah yang bisa membuat krisis politik di Malaysia berkepanjangan jika tidak memperhatikan kepentingan nasional.
Wajar jika Mahathir menyatakan dirinya tak yakin Anwar memiliki cukup dukungan di parlemen untuk menjadi PM. Anwar telah bertemu Raja Abdullah, tetapi belum ada pernyataan tegas dukungan Raja kepada Anwar. Apalagi, saat bertemu Raja, Anwar belum mengungkapkan nama-nama anggota parlemen pendukungnya. ”Jadi, situasinya sangat tidak pasti... bagaimanapun juga, akan ada situasi di mana mungkin tidak ada pemerintah di negara itu,” kata Mahathir.
Di sisi lain, UMNO bisa menarik keuntungan dari perkembangan politik mutakhir di Malaysia. Di satu sisi, UMNO seolah tak terlibat krisis dan di sisi lain dapat menjadi penentu siapa yang akan menjadi PM. Bahkan, UMNO tentu mengincar kursi wakil PM jika situasinya memungkinkan.
Krisis politik Melayu di Malaysia bisa terjadi karena tidak ada mayoritas tunggal, seperti ketika UMNO menguasai parlemen, hingga koalisi Pakatan Harapan memenangi pemilu, Mei 2019. Sesuai dengan konstitusi, Raja adalah simbol negara yang hanya bisa menengahi permainan politik. Apakah Malaysia akan memasuki era baru politik, dengan segala hiruk-pikuknya, hanya waktu yang bisa menjawab.
