Makin Padat Penduduk, Wajib Makin Tertib

DOKUMENTASI PRIBADI

Windoro Adi, wartawan KOMPAS 1991-2019

Semakin padat penduduk di satu tempat, perilaku penghuninya wajib semakin tertib. Sebab, semakin padat penduduk, semakin tinggi risiko gesekan dan konflik sosial. Apalagi jika hal ini diwarnai dengan persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta bermacam tradisi yang masih kental yang dibawa para perantau di permukimannya yang baru dan majemuk.

Perilaku tertib warga membutuhkan aturan main yang jelas, yang tidak memihak, dan melulu demi mencapai harmoni sosial yang sehat dan produktif. Langkah berikutnya, jika aturan main sudah jelas, tidak tumpang tindih, dan tugas-tugas serta koordinasi instansi terkait pun jelas, adalah eksekusi.

Eksekusi sebagai tindakan represif menjadi tindakan terakhir setelah para petugas melewati langkah preemtif atau imbauan dan preventif atau pencegahan. Langkah preemtif dan preventif hanya akan efektif apabila dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran bersama.

Sesederhana itukah? Tentu saja tidak. Akan terjadi banyak distorsi dan penyimpangan sejak aturan main dirancang, dibuat, sampai tindakan eksekusi. Ironisnya, faktor yang paling mengganggu justru berasal dari sebagian kalangan elite.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Kepadatan lalu lintas kendaraan di Jalan HOS Cokroaminoto di depan Mal CBD Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Selasa (19/5/2020). Kemacetan diperparah dengan penggunaan sebagian badan jalan untuk parkir sepeda motor.

Kaum elite tersebut bisa berasal dari kalangan pemodal, wakil rakyat, para pemimpin daerah, serta pemuka masyarakat dan agama. Dengan uang dan ”otoritas”, mereka sanggup menggerakkan massa, atau bersembunyi di balik aturan main yang ambigu. Dengan dalil-dalil agama yang menyesatkan, mereka mampu merusak tanggung jawab dan tatanan sosial yang sudah bertahun tahun diyakini masyarakat sebagai hal baik.

Pembangkangan sosial

Yang terjadi kemudian adalah pembangkangan sosial. Jadilah mereka para penguasa ”ruang”. Dengan leluasa mereka mengubah peruntukan ruang dan peruntukan lahan. Aturan main menjadi ”macan kertas”. Lalu, mulailah kerusakan sosial dan kerusakan lingkungan yang berujung bencana.

Pembangkangan sosial tersebut bisa bermula dari hal yang dianggap sepele, yang bisa bermula dari individu. Kasus yang terjadi di Perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, misalnya.

Baca juga: Tambang Pasir di Balik Konflik Internal Polres Blitar

Seorang penghuni berinisial TS memarkir belasan mobil di sekitar rumah kontrakannya, seperti disampaikan Kepala Kepolisian Sektor Cipondoh Ajun Komisaris Maulana Mukarom, Sabtu (17/10/2020). Di permukiman itu, TS berdagang mobil bekas. Hal ini membuat warga permukiman menjadi tidak nyaman. Lalu lintas di permukiman pun terganggu.

Kompas

Petugas Dinas Perhubungan mengangkut sepeda motor yang diparkir sembarangan di sekitar Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Keberadaan pedagang kaki lima yang menempati jalur pedestrian dan sejumlah parkir liar di kawasan tersebut menambah kesemrawutan di sekitar Stasiun Tanah Abang yang hingga saat ini masih sulit untuk ditata.

Warga lalu melaporkan kasusnya ke satuan pengaman (satpam) permukiman. Satpam menegur, TS justru menghardik mereka. TS pun kena pukul.

Seremonial perda

Soal parkir kendaraan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Dalam UU itu disebutkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Jalan yang dimaksud adalah segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan saluran kabel. Yang dimaksud jalan umum adalah jalan bagi lalu lintas umum.

Baca juga: Batu Penanda Makam Sunda Wiwitan yang Disegel

Setiap pengemudi yang melanggar tata cara berhenti dan parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan, atau denda paling banyak Rp 250.000.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tanda dilarang parkir di sekitar Taman Ayodya yang ditutup untuk umum, di Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2020).

Jakarta memiliki perda lebih rinci mengenai hal ini. Pasal 140 Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan soal penindakan larangan parkir yang bukan pada tempatnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perda mewajibkan setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor memiliki atau menguasai garasi.

Tempat terlarang parkir di DKI adalah lokasi sepanjang 6 meter, sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan. Lokasi sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam, dengan radius kurang dari 500 meter.

Baca juga: Mempermudah Balas Dendam

Lokasi sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan. Lokasi sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah pelintasan sebidang. Lokasi sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung, dan sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber mata air sejenis.

Setelah 15 menit kendaraan parkir di tempat terlarang, petugas yang berwenang di ruang milik jalan atau petugas parkir di luar ruang milik jalan bisa memindahkan kendaraan tersebut dengan kendaraan derek.

DOKUMENTASI SUDINHUB JAKSEL

Sebuah kendaraan yang diparkir di sembarang tempat dan memicu kemacetan lalu lintas diderek oleh petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

Fakta di lapangan menunjukkan, aturan main yang sudah jelas, seperti ditunjukkan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014, pun belum berdampak pada ketertiban jalan. Eksekusi penertiban baru sebatas ”acara seremonial” untuk konsumsi media massa. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain di Tanah Air.

Melibatkan ormas

Pembangkangan sosial kian memburuk manakala melibatkan organisasi massa atau ormas, demonstran, atau kelompok masyarakat bersentimen SARA. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta instansi terkait lainnya seperti kehilangan otoritas menegakkan aturan main karena ancaman dan tekanan mereka. Keadaan inilah yang membuat birokrasi di tingkat bawah akhirnya menyerah, berkompromi atau mengizinkan apa yang mereka mau.

Baca juga: Tidak Semua Aman di Rumah Saja

Para pembangkang kemudian memaksakan kepentingan mereka, sampai akhirnya mereka saling berbenturan dengan kepentingan mereka sendiri. Perebutan lahan parkir, perebutan trotoar pedagang kaki lima, perebutan lapak, perebutan jasa pengamanan, dan penagih utang. Perebutan wilayah penutupan jalan lingkungan dan jalan raya untuk digunakan sebagai pasar kaget, panggung hiburan, atau acara hajatan lainnya.

Bayangkan jika hiruk-pikuk pembangkangan sosial tersebut terjadi di permukiman dan sekitar permukiman Anda. Pilihannya, Anda melawan untuk ikut menertibkan atau Anda pindah dari rumah Anda. Tampaknya, Anda akan cenderung memilih pilihan yang terakhir.