PM Jepang Yoshihide Suga menggarisbawahi pentingnya posisi Indonesia bagi Jepang dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Hal itu disampaikan Suga dalam wawancara khusus secara tertulis dengan ”Kompas”.
Oleh
MH SAMSUL HADI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suha menyatakan, kunjungannya ke Indonesia, Selasa dan Rabu (20-21/10/2020), tidak terbatas dalam konteks hubungan bilateral kedua negara. Ia menyebut kunjungan itu juga bagian penting dalam upaya negaranya mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di kawasan yang lebih luas, yakni Indo-Pasifik.
Dalam wawancara khusus secara tertulis kepada Kompas, yang disampaikan sebelum kedatangannya di Jakarta, Suga menggarisbawahi peran penting Indonesia dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ia juga menjelaskan, beberapa kerja sama pembangunan di Indonesia merupakan bagian dari kerja sama kawasan Indo-Pasifik.
”Indonesia adalah negara utama di kawasan ini dengan mencakup lebih kurang 40 persen dari seluruh penduduk dan PDB di ASEAN. Maka, sangatlah wajar jika Indonesia dianggap sebagai mitra mutlak bagi Jepang dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik,” kata Suga.
Suga menyebut Indonesia sebagai pemimpin saat tahun lalu ASEAN mengadopsi konsep Indo-Pasifik yang disebut dengan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik atau ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). ”Pemerintah Jepang sepenuhnya mendukung AOIP karena AOIP memiliki banyak kesamaan dengan ’Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP)’ yang diprakarsai Pemerintah Jepang,” kata mantan Kepala Sekretaris Kabinet pada pemerintahan PM Shinzo Abe itu.
Ia menjelaskan, beberapa komitmen kerja sama untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk Pelabuhan Patimban dan pemberdayaan sumber daya manusia bidang penegakan hukum laut, khususnya bagi Badan Keamanan Laut RI, merupakan ”langkah kerja sama yang konkret untuk menopang AOIP”.
Pusat pertumbuhan
Dalam wawancara tertulis yang difasilitasi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Kompas menanyakan sikap Pemerintah Jepang terkait dengan konsep dan pandangan di kawasan Indo-Pasifik yang dimiliki negara-negara lain, termasuk—meski dengan istilah yang berbeda—dari China: apakah semua itu bisa dipertemukan ataukah konsep-konsep itu saling berbenturan?
”Kawasan Indo-Pasifik yang meluas dari Asia-Pasifik sampai Timur Tengah dan Afrika melalui Samudra India serta mencakup lebih dari 50 persen jumlah penduduk di dunia, merupakan pusat daya dorong dunia yang akan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian,” tutur Suga.
”Sangat penting bagi kita semua untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran di seluruh kawasan ataupun di dunia melalui pencapaian tata kelola kawasan yang bebas dan terbuka berdasarkan rule of law di kawasan Indo-Pasifik.”
Suga kemudian memaparkan langkah-langkah konkret Jepang dalam mendorong terwujudnya ”Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka” serta stabilitas kawasan. Ia memerinci bantuan dan kerja sama guna mencapai tujuan itu, antara lain dalam tiga bidang.
Pertama, penyebaran dan penetapan prinsip dasar, seperti rule of law dan kebebasan navigasi; kedua, kemakmuran ekonomi dengan peningkatan konektivitas melalui pembenahan infrastruktur; serta ketiga, peningkatan kemampuan penegakan hukum di laut dan penanganan bencana alam.
”Pandangan ini telah mendapatkan persetujuan dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, India, dan Eropa,” kata Suga.
”Kami juga sangat bersyukur terhadap langkah-langkah yang diambil negara-negara itu, terutama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang diadopsi di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun lalu serta Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka yang diprakarsai Jepang dapat berbagi nilai-nilai universal, seperti rule of law, kebebasan navigasi, keterbukaan, dan transparansi.”
Suga menegaskan, Jepang mendukung AOIP sepenuhnya dan ingin memperkuat kerja sama antara Jepang dan ASEAN, khususnya di empat bidang kerja sama yang ditetapkan dalam AOIP, yaitu kerja sama maritim, konektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan perekonomian.