logo Kompas.id
Perjelas Desain Penegakan...
Iklan

Perjelas Desain Penegakan Hukum

Desain penegakan hukum dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Amin dinilai belum terlihat jelas. ”Politik hukumnya belum ada, sebenarnya hukum mau dibawa ke mana tidak tahu,” kata Zainal Arifin Mochtar.

Oleh
RINI KUSTIASIH
· 7 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/wqu7hM6H5fdE80rURAO3vH_e6yU=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F20191021_ENGLISH-FICER-ORANG-ORANG-YANG-DI-PANGGIL-KE-ISTANA_A_web_1571670464.jpg
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berbincang bersama Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla seusai dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinilai perlu untuk kembali memikirkan arah penegakan hukum melalui dokumen cetak biru yang terkonstruksi dengan baik. Dengan begitu, politik hukum dalam penegakan hukum itu lebih dapat diimplementasikan sesuai arah yang dimaksud oleh negara.

Jajak pendapat melalui telepon yang dilakukan Litbang Kompas, 14-16 Oktober 2020, terhadap 529 responden, menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang relatif rendah terhadap pemerintahan Jokowi-Amin di bidang penegakan hukum. Sebanyak 46,1 persen responden tidak yakin. Adapun 44,6 persen responden mengaku yakin.

Editor:
Antony Lee
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000