BI memperkirakan inflasi 2020 akan tetap rendah bahkan lebih rendah dari 2 persen atau kisara 1-3 persen. Kebijakan pengendalian inflasi tak hanya fokus pada upaya pengendalian harga, tetapi juga menjaga daya beli warga.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·3 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Warga mengantre membayar sejumlah kebutuhan yang mereka beli di Lumbung Pangan Jatim di JX International, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/4/2020). Lumbung Pangan Jatim menjadi sentra logistik Jatim yang memberikan berbagai kemudahan di tengah pandemi Covid-19. Bahan pokok yang disediakan, di antaranya beras, gula, minyak goreng, telur ayam, ikan, daging, dan bawang putih, dijual di bawah harga pasar.
JAKARTA, KOMPAS — Indeks harga konsumsi atau inflasi pada 2020 diproyeksikan lebih rendah dari 2 persen atau di bawah batas sasaran pada rentang 2-4 persen. Inflasi akan diupayakan tidak terlalu rendah agar sisi penawaran dalam perekonomian tidak semakin tertekan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kamis (22/10/2020), mengatakan, inflasi sampai akhir tahun 2020 diperkirakan rendah. Hampir seluruh daerah mengalami inflasi sangat rendah karena permintaan masih lesu ditambah nilai tukar rupiah yang stabil, ketersediaan pasokan panen, dan rendahnya harga komoditas global.
”Kami perkirakan inflasi 2020 akan tetap rendah bahkan akan lebih rendah dari 2 persen atau berkisar 1-3 persen,” kata Perry dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2020 di Jakarta yang digelar secara virtual.
Kami perkirakan inflasi 2020 akan tetap rendah bahkan akan lebih rendah dari 2 persen atau berkisar 1-3 persen.
Pada 2021, inflasi diperkirakan pada rentang sasaran 2-4 persen dengan berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah kenaikan permintaan domestik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, peningkatan pasokan, dan distribusi pangan antardaerah, serta pengaruh tertunda dari ekspansi moneter pada 2020.
Perry menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta perwakilan BI di daerah harus terus diperkuat untuk memperkecil risiko inflasi. Dibutuhkan berbagai inovasi program pengendalian inflasi agar tingkat inflasi pada kisaran 2-4 persen sejak 2015 dapat tetap dipertahankan.
SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK
Perkembangan tingkat inflasi sampai dengan September 2020.
Dalam pembukaan rapat koordinasi itu, Presiden Joko Widodo menyatakan, kondisi perekonomian tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Indonesia dituntut mempertahankan inflasi agar tidak terlalu rendah.
Tahun ini, Indonesia mengalami deflasi dalam tiga bulan berturut-turut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi terjadi pada Juli sebesar 0,1 persen dan Agustus-September 0,05 persen. Adapun inflasi secara tahunan pada September 2020 sebesar 1,42 persen.
Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan inflasi sebesar 3,1 persen, sementara Bank Indonesia 2-4 persen.
Presiden menekankan, tingkat inflasi tidak terlalu rendah. Inflasi mesti dijaga pada titik keseimbangan tertentu untuk memberikan stimulus kepada produsen agar tetap berproduksi. Keseimbangan inflasi juga penting supaya ketika perekonomian mulai pulih dan daya beli kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan pada harga barang.
”Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat,” kata Presiden.
Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
Untuk menjaga daya beli, pemerintah telah menggelontorkan berbagai program jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan produktif. Anggaran jaring pengaman sosial per 30 September 2020 terealisasi Rp 167,08 triliun atau 81,94 persen dari pagu, yakni Rp 203,9 triliun.
SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK
Perkembangan tingkat inflasi sampai dengan September 2020.
Serapan daerah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam pengendalian inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, peran pemda masih rendah yang terefleksi dalam serapan anggaran untuk program jaring pengaman sosial.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran program jaring pengaman sosial per 30 September 2020 baru Rp 11,7 triliun atau 51 persen dari pagu Ro 22,8 persen dalam APBD. Selain itu, anggaran dukungan ekonomi terealisasi Rp 2,6 triliun atau 13,7 persen dari pagu Rp 19,24 triliun.
”Kondisi ini menandakan banyak halangan dan kendala dari sisi non-anggaran yang perlu segera diatasi sehingga masyarakat dan dunia usaha bisa segera merasakan manfaat dari APBD,” kata Sri Mulyani.
Pemda, lanjut Sri Mulyani, diminta memaksimalkan pemulihan ekonomi dari sisi permintaan atau daya beli masyarakat dalam 2,5 bulan terakhir. Setelah daya beli masyarakat menunjukkan kenaikan, sisi produksi dunia usaha perlu mendapat dukungan insentif. Dengan demikian, tingkat inflasi dapat terjaga sesuai target.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, selain stabilitas harga, upaya pengendalian inflasi juga perlu mempertimbangkan nilai tukar petani. Pemerintah akan mendorong sektor pertanian dan perikanan dari kegiatan budidaya (on farm) menjadi produksi pascapanen (off farm).
