Kondisi Darurat Dicabut, Pengunjuk Rasa Tetap pada Tuntutan

Sebelum kondisi darurat itu dicabut, para pengunjuk rasa di Thailand memberikan ultimatum tiga hari bagi Perdana Menteri Prayut Chan-ocha untuk mundur dari jabatannya. Prayut sempat mengajukan syarat.

AFP/ MLADEN ANTONOV

Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi melawan barisan polisi antihuru-hara dalam unjuk rasa anti-pemerintah di Bangkok, Rabu (21/10/2020) malam. Guna memecah konsentrasi massa, otoritas keamanan memblokade lokasi-lokasi yang menjadi pusat keberangkatan massa, baik dengan kereta api maupun angkutan umum lainnya.

BANGKOK, KAMIS — Pemerintah Thailand menyatakan, pencabutan kondisi darurat di negara itu terhitung Kamis (22/10/2020) pukul 24.00 waktu setempat. Pencabutan itu diharapkan mengakhiri protes berbulan-bulan yang ditujukan pada pemerintah dan kerajaan. Namun, sejauh ini para pemrotes bergeming dengan tuntutannya, terutama mundurnya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan pembatasan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Pernyataan resmi pemerintah berisi pencabutan kondisi darurat negara diterbitkan di Royal Gazette. Dengan dicabutnya kondisi darurat, hal-hal yang mencakup larangan pertemuan politik yang diikuti lima orang atau lebih dan larangan untuk menerbitkan berita yang dapat memengaruhi keamanan berakhir. Larangan itu diterbitkan pada 15 dan 16 Oktober 2020 dan diberlakukan sampai 13 November 2020. ”Situasi kekerasan saat ini yang mengarah pada pengumuman situasi parah telah mereda dan berakhir pada situasi di mana pejabat pemerintah dan lembaga negara dapat menegakkan hukum regular,” kata pernyataan itu.

Baca juga : Dituntut Mundur, PM Prayut Ajukan Syarat Cabut Kondisi Darurat

Satu-satunya insiden spesifik yang menjadi dasar terbitnya pelarangan itu adalah saat konvoi Ratu Suthida dicemooh oleh pengunjuk rasa. Peristiwa itu di tengah aksi protes ribuan warga. Aksi protes berkelanjutan saat-saat ini merupakan tantangan terbesar selama bertahun-tahun terakhir bagi PM Prayuth dan Raja Maha Vajiralongkorn.

GOVERNMENT HOUSE VIA AP

Dalam foto yang dirilis oleh Wisma Negara ini, tampak Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha duduk di kantornya di Wisma Negara di Bangkok, Thailand, Rabu (21/10/2020). PM Prayuth meminta agar perbedaan politik diselesaikan melalui parlemen.

Sebelum kondisi darurat itu dicabut, para pengunjuk rasa memberikan ultimatum tiga hari bagi Prayut Chan-ocha untuk mundur dari jabatannya terhitung sejak Rabu (21/10/2020). Prayut merespons dengan siap mencabut keadaan darurat dengan syarat pemrotes mengurangi ujaran kebencian pada pemerintah. Namun, seusai pencabutan kondisi darurat itu, para pengunjuk rasa menyatakan, pencabutan itu tidak cukup.

”Dia (Prayut) masih berusaha tetap berkuasa sambil mengabaikan semua tuntutan rakyat. Keputusan darurat seharusnya tidak dikeluarkan dari awal,” kata Sirawith ”Ja New” Seritiwat, salah satu pemimpin kelompok pengunjuk rasa.

Ia dibebaskan pada Kamis setelah ditangkap sehari sebelumnya. Ia ditangkap seusai memberikan ultimatum atas tuntutan pengunduran diri Prayut.

Lusinan pengunjuk rasa, termasuk banyak dari pemimpin pengunjuk rasa, ditangkap. Di antara mereka adalah Patsaravalee Tanakitvibulpon. Ia dibebaskan pada Kamis setelah ditangkap sehari sebelumnya. Ia ditangkap seusai memberikan ultimatum atas tuntutan pengunduran diri Prayut.

Patsaravalee mengatakan kepada wartawan setelah dibebaskan bahwa pengadilan menganggap dakwaan itu tidak serius. Dia mengaku masih perlu menghadiri kelas dan ujian di kampusnya. Ia dibebaskan tanpa harus menyerahkan jaminan apa pun.

AP PHOTO/SAKCHAI LALIT

Para pengunjuk rasa mengangkat tangan dengan menunjukkan salam tiga jari saat berunjuk rasa di depan Monumen Kemenangan di Bangkok, Thailand, Rabu (21/10/2020).

Belum ada keterangan maupun alasan jelas terkait pencabutan kondisi darurat itu dari pemerintah maupun pihak kerajaan. Istana memiliki kebijakan untuk tidak memberikan komentar kepada media. Prayut sebelumnya memberikan syarat untuk mencabut status kondisi darurat itu.

Baca juga : Demonstrasi Prodemokrasi di Thailand Berlanjut

”Saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini. Saya saat ini bersiap mencabut keadaan darurat di Bangkok, dan akan segera melakukannya jika tidak ada insiden kekerasan,” katanya dalam siaran televisi yang disiarkan pada Rabu malam sebagaimana dikutip Bangkok Post. ”Saya meminta para pengunjuk rasa untuk membalas dengan tulus, untuk mengecilkan tensi suara yang penuh kebencian dan memecah belah.”

Prayut mengacu pada keputusan kabinet untuk mendukung proposal diadakannya sidang parlemen khusus guna membahas cara meredakan tensi konflik politik di negara itu. Ia mengatakan bahwa sebagai pemimpin pemerintahan dia bertanggung jawab untuk mendamaikan pandangan yang berlawanan, terutama yang ekstrem, sehingga orang bisa hidup damai bersama di negara yang dimiliki semua orang.

”Mari kita hormati hukum dan demokrasi parlementer, dan biarkan pandangan kita disampaikan melalui perwakilan kita di parlemen,” kata Prayut. Ia menandaskan, solusi ideal untuk konflik saat ini akan menjadi solusi yang adil bukan hanya bagi mereka yang turun ke jalan, melainkan juga bagi jutaan orang lainnya yang memilih tidak bergabung dalam aksi protes. (AP/REUTERS/BEN)