Pesantren Berpotensi Besar sebagai ”Motor” Pemberdayaan Ekonomi
›
Pesantren Berpotensi Besar...
Iklan
Pesantren Berpotensi Besar sebagai ”Motor” Pemberdayaan Ekonomi
Peta jalan pengembangan dan replikasi model bisnis syariah diimplementasikan di 300 pesantren. Usaha yang digeluti di antaranya pengolahan air minum, daur ulang sampah, industri kreatif, pariwisata, dan perdagangan.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pesantren menyimpan potensi sebagai motor penggerak ekonomi syariah nasional secara inklusif. Selain menjadi pusat pendidikan dan dakwah, institusi ini juga telah lama menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berada di dalam lingkungan pesantren sendiri maupun yang tinggal di lingkungan sekitarnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kegiatan bertajuk ”Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas, dalam Rangka Hari Santri Nasional”, Kamis (22/10/2020) siang. Gelaran ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020.
Turut hadir sebagai pembicara dari kegiatan yang digelar secara virtual ini, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Wapres menegaskan, institusi pesantren lahir secara mandiri sebagai bentuk swadaya masyarakat. Sejak dulu, institusi ini telah hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan terintegrasi sebagai lembaga pendidikan, layanan dakwah, serta pemberdayaan masyarakat.
Saat ini, sejumlah pesantren telah memulai mengembangkan institusinya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, baik di sektor riil maupun keuangan. ”Fungsi ini semestinya dapat dijalankan oleh seluruh pesantren di Tanah Air, baik di level kecil, sedang, atau besar,” ujar Wapres.
Sejumlah pesantren telah memulai mengembangkan institusinya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, baik di sektor riil maupun keuangan. Fungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi semestinya dapat dijalankan oleh seluruh pesantren di Tanah Air, baik di level kecil, sedang atau besar.
Demi mencapai tujuan tersebut, lanjut Wapres Amin, pemerintah saat ini tengah membangun bank-bank wakaf mikro dan baitul mal wat tamwil (BMT) di berbagai pesantren sebagai penyalur pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat. Sejumlah BMT ini juga telah menjadi kanal dari bank-bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.
”Saya berharap seluruh pesantren di Indonesia yang berjumlah sekitar 28.000 unit bisa membangun BMT. Nantinya, tempat tersebut juga akan memperoleh pembiayaan dari bank syariah,” ujarnya.
Wapres mengajak pesantren-pesantren turut mengembangkan visi Satu Pesantren Satu Produk (One Pesantren One Product/OPOP) yang dicanangkan pemerintah agar setiap pesantren dapat turut berkontribusi bagi pengembangan sektor riil untuk skala UMKM.
Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah turut membantu akses pembiayaan bagi para santri untuk menyelenggarakan usaha produktif melalui program pembiayaan berskala ultramikro (UMI) atau kredit usaha rakyat (KUR).
”Diharapkan para santri dapat menggunakan dalam rangka membiayai usaha produktif dengan mengakses pembiayaan KUR di kantor cabang pelaksana terdekat ataupun mengakses UMI melalui koperasi syariah,” ujar Sri Mulyani.
Sampai dengan 20 Oktober ini, pembiayaan ultramikro telah menjangkau 3,3 juta penerima. Sebanyak 565.000 UMKM menerima pembiayaan melalui akad syariah yang disalurkan melalui koperasi syariah yang menjadi lembaga keuangan penghubung dari program kredit ultra mikro.
Adapun KUR untuk membiayai usaha produktif, santri atau masyarakat yang sudah bankable bisa mengakses pembiayaan di kantor cabang pelaksana terdekat termasuk yang melayani syariah. Pondok pesantren pun saat ini mulai didorong untuk bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mendirikan bank wakaf mikro. Dengan begitu, pesantren dapat turut memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar.
Berdasarkan data OJK 9 September 2020, nilai kumulatif pembiayaan yang disalurkan bank wakaf mikro mencapai Rp 48 miliar. Pemerintah terus mendukung potensi santri yang berbasis UKM atau usaha kecil menengah dan juga koperasi yang berbasis industri kelapa sawit.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, telah mengalokasikan dana Rp 2,6 triliun lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi pesantren untuk mendukung institusi pesantren yang ikut ”ambruk” karena hantaman pandemi Covid-19. Alokasi anggaran itu tersebar mulai dari bantuan pendidikan keagaman sebesar Rp 2,38 triliun hingga bantuan belajar daring untuk pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar.
Peta jalan
Perry Warjiyo menyampaikan, untuk mendorong peran pesantren sebagai motor pemberdayaan ekonomi masyarakat, BI mengimplementasikan berbagai program penguatan. Program itu masuk dalam peta jalan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren pada 2017-2025.
Peta jalan itu meliputi pengembangan dan replikasi model bisnis usaha syariah di pesantren, standardisasi laporan keuangan pesantren, pengembangan platform digital, platform pasar virtual, pengembangan pusat produksi hingga pembentukan holding ekonomi dan bisnis pesantren nasional.
”Kami menempatkan peran pesantren sebagai akselerator dan inisiator dalam berbagai strategi dan program. Tujuannya agar semua pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Saat ini, peta jalan pengembangan dan replikasi model bisnis syariah sudah diimplementasikan di 300 pesantren di Tanah Air. Usaha yang digeluti di antaranya pengolahan air minum, daur ulang sampah, industri kreatif, industri terbarukan, konveksi, pariwisata, dan perdagangan.
Peta jalan pengembangan dan replikasi model bisnis syariah sudah diimplementasikan di 300 pesantren di Tanah Air. Usaha yang digeluti di antaranya pengolahan air minum, daur ulang sampah, industri kreatif, industri terbarukan, konveksi, pariwisata, dan perdagangan.
Di sektor pertanian yang mengembangkan model bisnis pertanian berorientasi ekspor dengan lima mitra pesantren di Cianjur, Jawa Barat, melalui budi daya produk hortikultura, seperti wortel, jagung, dan buncis.
Bank sentral juga menyediakan infrastruktur berbasis digital, yakni internet untuk segala (internet of things/IoT) dan mitra pendamping melakukan pelatihan dan fasilitasi penjualan hasil produksi ke sejumlah negara, di antaranya kawasan Timur Tengah, Singapura, dan Jepang serta memenuhi pasar dalam negeri.
”Kami juga mengoptimalkan peran keuangan sosial syariah melalui green wakaf dan dana wakaf tunai akan dikelola nazhir untuk mendukung usaha pertanian baik pembebasan lahan dan penyediaan infrastruktur pendukung produksi pertanian di pesantren,” kata Perry.
Platform e-dagang
Menyambut Hari Santri Nasional, pengelola aplikasi Kedaulatan Santri (Kesan) resmi meluncurkan fitur Umat Market atau disingkat U-Mart. Fitur ini merupakan platform e-dagang yang akan mendukung digitalisasi UMKM di Tanah Air.
”U-Mart didesain ramah produk santri dan Islami. Ada kurasi produk dan jasa UMKM di dalam U-Mart agar para pembeli merasa aman dengan kehalalan produk dan transaksi,” ujar CEO KESAN Hamdan Hamedan.
Melalui aplikasi Kesan, Hamdan bertekad mendorong digitaliasi UMKM santri dan nasional di masa pandemi serta menawarkan kemudahan bagi para pembeli yang menginginkan produk dan jasa halal untuk memperkuat rantai pasok produk halal di Indonesia.