Wapres: Pesantren Jadi Simpul Pemberdayaan Ekonomi
Bersamaan dengan peringatan Hari Santri, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencanangkan agar pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah berkomitmen mewujudkan hal tersebut
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Santri Nasional yang digelar secara virtual oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Jakarta, Kamis (22/10/2020). Mendampingi Ma’ruf adalah Wury Ma’ruf Amin.
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencanangkan pesantren di seluruh Indonesia agar bisa menjadi simpul-simpul pemberdayaan perekonomian rakyat. Pemerintah berkomitmen mewujudkannya melalui berbagai kebijakan.
”Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan di bidang ekonomi. Hari ini sekaligus mencanangkan itu. Banyak pesantren yang sudah memulai, tetapi kita ingin semua pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, baik di sektor keuangan maupun sektor riil,” kata Ma’ruf dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Santri Nasional yang digelar secara virtual oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Sebagai pusat pemberdayaan di bidang keuangan, menurut Ma’ruf, pesantren perlu membangun bank wakaf dan baitul malwat tamwil.
Hadir menjadi pembicara dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Tema acara adalah ”Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren dan Komunitas”.
Sebagai pusat pemberdayaan di bidang keuangan, menurut Ma’ruf, pesantren perlu membangun bank wakaf dan baitul malwat tamwil. Untuk target jangka pendek, bank wakaf tersebut akan didirikan di 20.000 pesantren. Sumber pembiayaannya dari bank syariah dan pemerintah.
Baca juga : Peneguhan Komitmen Kebangsaan Santri
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F20200119IKI-Foto-OPOP-2_1601014759.jpg){kind=logo}
Ilustrasi. Sejumlah santri dan pengasuh pesantren dari sejumlah daerah di Jawa Barat mengikuti kelas menjahit dalam program One Pesantren One Product di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan, pertengahan Desember 2019.
Adapun sebagai pusat pemberdayaan di sektor riil, pesantren perlu memproduksi produk. Sejauh ini telah dicanangkan program One Pesantren One Product. Pesantren juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk pengembangan produk ini.
”Untuk itu, pemerintah punya komitmen yang kuat sekaligus untuk mengembangkan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk KNEKS yang dulu hanya Komite Nasional Keuangan Syariah,” kata Ma’ruf.
KNEKS bertugas mempercepat dan memperluas gerakan ekonomi syariah. Terdapat empat sasaran, yakni pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan pendanaan sosial, dan pengembangan bisnis syariah.
”Pesantren harus bisa menjadi hub ekonomi kerakyatan, dan potensi itu ada. Kalau 28.000 pesantren bergerak, separuhnya saja sudah bergerak, itu sudah melakukan perubahan besar,” kata Ma’ruf.
Menteri Agama Fachrul Razi memberikan pidato pada acara Peringatan Hari Santri Nasional yang digelar secara virtual oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Fachrul menyatakan, Hari Santri Nasional bukan sekadar pengakuan negara atas pengorbanan dan sumbangsih kaum santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Hari Santri merupakan peneguhan komitmen dan tanggung jawab santri terhadap masa depan kehidupan beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hari Santri merupakan peneguhan komitmen dan tanggung jawab santri terhadap masa depan kehidupan beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Santri, Fachrul melanjutkan, memberikan andil yang tak ternilai dalam mendirikan negara Indonesia. Kepahlawanan santri pejuang generasi perintis dan pendiri Republik Indonesia, seperti KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan, terpahat jasanya dalam sejarah bangsa.
”Hari Santri bukan milik golongan tertentu, tetapi milik semua golongan dan bangsa Indonesia. Semangat memperingati Hari Santri Nasional mengingkatkan kita semua tentang arti penting pembangunan karakter, akhlak, dan kepribadian bangsa yang dijiwai nilai-nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan,” kata Fachrul.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan tentang anggaran pemerintah untuk pengembangan pesantren pada acara Peringatan Hari Santri Nasional yang digelar secara virtual oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Jakarta, Kamis (22/10/2020).
Mengutip data Kementerian Agama, Sri Mulyani menyatakan, saat ini terdapat 28.194 pesantren dengan sekitar 18 juta jiwa santri di Indonesia. Jumlah yang sangat besar tersebut memegang peranan yang sangat penting, strategis, dan unik dalam pembangunan Indonesia.
”Semangat resolusi jihad yang digaungkan 75 tahun lalu kiranya hari ini dapat ditranformasikan menjadi semangat yang membara dan dalam rangka berkontribusi membangun Indonesia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan Indonesia yang adil dan makmur,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah selama ini berkomitmen mengembangkan peran pesantren dalam pembangunan dan membantu pesantren menghadapi Covid-19. Hal ini dilakukan melalui berbagai skema.
Pemerintah, misalnya, menggelontorkan program Pemulihan Ekonomi Pesantren dengan mengalokasikan anggaran Rp 2,6 triliun. Tujuannya agar pesantren bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru akibat pandemi.
Baca juga : Peringatan Hari Santri Nasional 2020 di Tepi Rawapening
Santri Ponpes Gontor yang telah sembuh dari Covid-19 mendapat penjelasan dari petugas saat mengecek surat keterangan sehat saat akan meninggalkan Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II Indrapura Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2020). Sebanyak 73 pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Mereka pulang dengan dibekali surat keterangan sehat.
Dari alokasi tersebut, Rp 2,38 triliun untuk membantu operasional pendidikan pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Al Quran. Untuk pesantren ukuran kecil yang berjumlah 14.900 lembaga, bantuannya senilai Rp 25 juta per lembaga. Untuk pesantren ukuran sedang yang berjumlah sekitar 4.000 lembaga, bantuannya senilai Rp 40 juta per lembaga. Adapun untuk pesantren ukuran besar yang berjumlah 2.200 lembaga, bantuannya senilai Rp 50 juta per lembaga.
Pemerintah juga memberikan insentif untuk guru, ustaz, dan pengasuh pondok pesantren melalui bantuan sosial, bantuan pembangunan, atau perbaikan sarana dan prasarana di 100 pesantren di 10 provinsi.
Sementara 62.000 pendidikan diniyah bantuannya senilai Rp 10 juta per lembaga. Untuk 112.00 LPA, bantuannya senilai Rp 10 juta per lembaga.
Di samping bantuan operasional, pemerintah memberikan bantuan pembelajaran dalam jaringan selama 3 bulan. Alokasinya mencapai Rp 211,7 miliar.
Pemerintah juga memberikan insentif untuk guru, ustaz, dan pengasuh pondok pesantren melalui bantuan sosial, bantuan pembangunan, atau perbaikan sarana dan prasarana di 100 pesantren di 10 provinsi. Ada pula bantuan dari berbagai anggaran kementerian dan lembaga negara yang akumulasinya mencapai lebih dari Rp 991 miliar.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fd8d2bf97-5ca8-466a-a061-8824145cb4e5_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas memperhatikan suasana di Bank Wakaf Mikro APIK, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Peresmian bank wakaf mikro ke-52 tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Pemerintah, masih menurut Sri Mulyani, membantu askes pembiayaan untuk para santri guna menyelenggarakan usaha produktif melalui kredit usaha rakyat (KUR) di kantor cabang bank pelaksana terdekat.
”Terhadap masyarakat dan santri yang belum dapat akses perbankan melalui KUR karena belum bankable, pemerintah juga sudah memberikan akses untuk usaha yang skalanya ultra mikro melalui program pembiayaan ultra mikro,” kata Sri Mulyani.
Sampai dengan 20 Oktober, realiasi pembiayaan ultra mikro tersebut mencapai 3,3 juta nasabah. Sebanyak 565.000 nasabah menerima pembiayaan melalui akad syariah yang disalurkan koperasi syariah.
Hingga 2019, kita telah kirim 293 santri untuk mengikuti program magister dan doktor di seluruh dunia, selain mereka belajar di universitas-universitas di Indonesia
Beasiswa khusus santri
Pondok pesantren juga dapat bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Amil Zakat Nasional untuk mendirikan bank wakaf mikro. Berdasarkan data OJK per 9 Sept, kumulatif pembiayaan yang disalurkan bank wakaf mikro mencapai Rp 48 miliar. Adapun untuk mengembangkan kewirausahaan santri, pemerintah mendorong melalui UMKM dan koperasi yang berbasis industri kelapa sawit.
”Kami juga meningkatkan kapasitas santri melalui investasi di bidang pendidikan. Pemerintah telah membangun dana beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) khusus untuk santri. Hingga 2019, kita telah kirim 293 santri untuk mengikuti program magister dan doktor di seluruh dunia, selain mereka belajar di universitas-universitas di Indonesia. Ada yang di Inggris, Australia, Kanada, Belanda, Swedia, dan Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat menyampaikan kondisi ekonomi terkini melalui siaran video kanal Youtube Bank Indonesia secara langsung di Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Perry menyatakan, visi Indonesia maju memerlukan transformasi ekonomi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional melalui penguatan-penguatan sektor unggulan serta pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan ekonomi syariah mendorong terwujudnya perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan peran usaha syariah dalam suatu mata rantai ekonomi halal serta pengembangan keuangan sosial syariah sebagai alternatif dan model bisnis sumber pembiayaan ekonomi secara inklusif.
Guna mewujudkan visi tersebut, menurut Perry, pengembangan ekonomi syariah harus bersifat komprehensif dengan sudut pandang ekosistem yang tidak saja terfokus pada sisi keuangan tetapi juga pengembangan ekonomi syariah pada sektor riil. Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan, dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan koordinasi banyak pihak dan mitra strategis.
”Dalam pengembangan ekonomi syariah tersebut, BI menempatkan perannya sebagai akselerator dan inisiator dalam berbagai strategi dan program yang menyangkut tidak hanya di bidang pemberdayaan ekonomi syariah sebagai pilar pertama, pendalaman pasar keuangan syariah sebagai pilar kedua, dan penguatan riset sebagai pilar ketiga,” kata Perry.
