AS Ingin RI Ikut Tangkal China, Pompeo Bakal Hadiri Acara GP Ansor
Mike Pompeo akan membahas soal perdagangan, keamanan, dan diplomasi; bidang-bidang yang membuat hubungan Indonesia-AS terus meningkat.
AS berusaha merangkul Indonesia untuk membendung pengaruh China yang makin luas di Indo-Pasifik. Namun, AS jangan sampai gagal paham akan politik bebas-aktif Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS — Amerika Serikat berusaha membujuk Indonesia agar menangkal upaya China memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu, Washington berusaha semakin mendekatkan diri dengan Jakarta dan kelompok masyarakat madani Indonesia. Gerakan Pemuda Ansor termasuk yang didekati AS.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis (22/10/2020) di Jakarta, mengatakan, Menlu AS Mike Pompeo akan melawat ke Jakarta pada pekan depan. Indonesia ingin terus memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan dan menghormati dengan AS.
”Komitmen kuat peningkatan kemitraan tecermin dengan intensifnya saling kunjung pejabat kedua negara,” ujar Retno.
Pekan lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melawat ke AS. Pekan ini dan pekan depan, giliran International Development Finance Corporation (IDFC) dan Pompeo akan melawat ke Jakarta.
Baca juga: AS Ajak Eropa Musuhi China
Selain menemui Retno, Pompeo juga akan menghadiri kegiatan bertema peradaban dan agama yang diselenggarakan GP Ansor. Lawatan Pompeo sedang dipersiapkan Indonesia bersama Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Kala menemui Retno pada Rabu (21/10), Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Yom Kim, antara lain, membahas lawatan itu. ”Saya yakin pembicaraan bilateral saya dengan Pompeo akan berjalan dengan baik dan sekali lagi dapat memperkokoh hubungan bilateral kita dengan AS,” kata Retno.
Dalam pernyataan resminya, Pompeo menyebut lawatan ke Indonesia dalam rangkaian muhibah ke Asia. Sebelum ke Indonesia, Pompeo terlebih dulu melawat India, Sri Lanka, dan Maladewa. Di New Delhi, Pompeo dan Menteri Pertahanan AS Mark Esper direncanakan bertemu Menlu India Subrahmanyam Jaishankar dan Menhan India Rajnath Singh.
”AS sangat percaya kepentingan Asia Tenggara, dan tentu saja seluruh Asia Selatan, untuk memastikan kedaulatan mereka terlindungi dari upaya penggerusan tiada henti terhadap hak dasar mereka, hak maritim, hak berdaulat, dan kemampuan untuk berusaha menurut cara sendiri yang terancam oleh Partai Komunis China,” tutur Pompeo.
Indo-Pasifik
Pompeo akan membahas soal perdagangan, keamanan, dan diplomasi dengan Retno. Pada bidang-bidang itu, hubungan Indonesia-AS terus meningkat dan ingin terus dinaikkan.
”Saya tahu Indonesia punya hasrat sama dengan kami untuk memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan kami ingin memastikan bahwa mereka (Indonesia) mau dan bisa bermitra dengan AS,” ujar Pompeo.
Beberapa hari lalu, Pompeo juga membahas soal Indo-Pasifik dalam pertemuan dengan Australia, India, dan Jepang di Tokyo (kelompok Quad). Selepas lawatan Pompeo, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga lalu mengunjungi Indonesia dan membahas Indo-Pasifik. Dalam konferensi pers di Washington, Pompeo menolak menjawab kala ditanya soal rencana AS menempatkan pesawat pengintai di Indonesia.
Beberapa hari lalu, Reuters melaporkan Indonesia menolak permintaan AS menempatkan pesawat intai P-8 Poseidon. Pesawat itu berperan penting dalam mengawasi pergerakan dan pengerahan militer China di Asia Tenggara dan Laut China Selatan.
Baca juga: Indonesia Jadi Pusat Persaingan AS-China
AS meminta Indonesia mengizinkan pesawat itu mengisi bahan bakar di tengah pengintaian di Laut China Selatan. Permintaan disampaikan Washington sebelum Prabowo melawat ke AS. Dalam pernyataan bersama Prabowo-Esper, tidak disinggung soal isu.
Pakar Asia Tenggara pada Center for Strategic and International Studies di Washington, Greg Poling, menyebut AS sangat gagal memahami Indonesia sehingga mengajukan permintaan itu.
”Ada batasan yang bisa dilakukan dan apabila menyangkut Indonesia, batasannya adalah menjejak ke bumi,” katanya.
Pengajar Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Bina Nusantara, Faisal Karim, mengatakan, Indonesia tidak akan gegabah menunjukkan keberpihakan dalam kompetisi AS-China. Sebab, sikap Indonesia dapat dipandang sebagai sikap ASEAN.
”Kalau Kamboja condong ke China, tidak ada anggapan ASEAN ke China. Begitu pula kalau Malaysia atau Singapura cenderung ke salah satu. Berbeda kalau Indonesia bersikap, maka akan dinilai sebagai sikap ASEAN,” katanya.
Nantikan sikap Indonesia
Secara tradisional, Indonesia dianggap sebagai pemimpin ASEAN. Meski ASEAN berkeras bahwa seluruh anggotanya setara, faktanya selama ini komunitas internasional kerap menanti sikap Indonesia sebelum menentukan posisi ASEAN. Hal itu antara lain tecermin dalam sengketa kepemilikan perairan Laut China Selatan.
Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam yang bersengketa dengan China di wilayah itu. Walaupun demikian, komunitas internasional lebih menyoroti penegasan-penegasan Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal hak berdaulatnya.
Retno menyebut, diplomasi kedaulatan menjadi salah satu pilar utama kebijakan luar negeri RI. ”Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya telah mencatatkan kembali posisi yang tegas tentang penolakannya atas klaim-klaim maritim yang bertentangan dengan UNCLOS 1982 melalui korespondensi diplomatik ke Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen,” ujarnya.
Baca juga: Tetap Jadi Kawasan Damai dan Netral, Bukan Memihak China atau AS
Selain itu, Indonesia juga melakukan serangkaian upaya hukum untuk melindungi kedaulatan dan hak berdaulat di Laut Natuna. Perlindungan kedaulatan terus dilakukan meski di tengah pandemi Covid-19.
Tidak kalah penting dari perlindungan kedaulatan adalah perlindungan WNI. Selama pandemi, Kemenlu dan perwakilan diplomatik Indonesia mengevakuasi dan membantu proses pemulangan ribuan WNI di luar negeri. Sebagian harus dibantu karena menghadapi kasus hukum, seperti dialami ribuan WNI di India.
Hak dasar
Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat dihubungi, Kamis (22/10), membenarkan adanya rencana pertemuan dengan Pompeo, Kamis (29/10). Yaqut mengatakan, pertemuan yang digelar di Jakarta itu, menurut rencana, dihadiri Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua KWI Kardinal Ignatius Suharyo, serta tokoh-tokoh organisasi massa.
Substansi yang akan dibahas di dalam pertemuan antara lain isu tentang hak-hak dasar yang melekat dan tak bisa dihilangkan (unalienable rights). Isu itu yang banyak dikampanyekan Pompeo di AS. Di Indonesia sendiri, perjalanan untuk memperjuangkan hak dasar yang melekat ini masih panjang.
Praktik toleransi beragama di Indonesia dianggap contoh yang patut diteladani walau belum ideal. Berbagai pengalaman tentang implementasi hak-hak dasar ini sangatlah penting.
GP Ansor yang merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berafiliasi dengan NU dianggap sebagai representasi implementasi nilai-nilai tersebut di Indonesia. Kedua belah pihak meyakini bahwa pemenuhan hak-hak dasar yang fundamental itu bisa menjadi solusi permasalahan dunia.
”GP Ansor dan pihak Amerika Serikat meyakini bahwa ke depan agama justru seharusnya menjadi solusi atas konflik. Selama ini agama justru di beberapa tempat menjadi norma untuk melakukan konflik. Kami ingin kembalikan agama sebagai fungsi untuk mendamaikan umat manusia,” kata Yaqut.
Baca juga: Bertemu Paus Fransiskus, GP Ansor Sampaikan Dokumen Deklarasi Islam untuk Kemanusiaan
Meskipun karakteristik konflik yang dihadapi AS berbeda dengan di Indonesia, karena di sana lebih didasari pada isu rasial, Yaqut mengatakan bahwa hal itu masih sama tentang pemenuhan hak-hak fundamental. Di Indonesia sendiri, masih banyak konflik horizontal yang disebabkan oleh isu agama.
Yaqut berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ajang pertukaran ide yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itu juga menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat-Indonesia tidak sekadar hubungan bilateral ”G to G”.
Hubungan baik itu juga terjalin baik di level masyarakat sipil di bidang berdiplomasi. Ini adalah upaya GP Ansor untuk membangun peradaban dunia yang lebih baik. (REUTERS)