Sumpah Mahasiswa

Sebagai bagian dari aktivis gerakan mahasiswa 1980-an, saya merasa Sumpah Mahasiswa selalu aktual. Sekadar mengingatkan, sumpah itu pertama kali dikumandangkan pada sebuah apel memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 1988 di Kampus UGM Yogyakarta. Kebetulan penyusun sumpah tersebut juga salah seorang aktivis mahasiswa dari UGM.

Setelah tiga dekade berlalu, sumpah mahasiswa masih sering dibacakan dalam setiap momen aksi. Dalam aksi mahasiswa generasi now, sumpah itu diucapkan disertai tangan tetap mengepal. Seperti bunyi Sumpah Pemuda, sumpah mahasiswa juga terdiri dari tiga larik, dengan prinsip yang sama: tanah air, bangsa, dan bahasa. Bedanya hanya disesuaikan dengan konteks zamannya.

Baca juga: Kebangsaan Berperikemanusiaan

Saat baru diterbitkan pada 1988, yang paling aktual adalah sumpah nomor satu, Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Bisa dipahami, ketika itu rezim Orde Baru dalam fase puncak otoritariannya. Begitu represifnya rezim Orde Baru mengendalikan kekuasaannya hingga ke desa-desa.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Mahasiswa mempertunjukkan teatrikal dalam aksi menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (15/10/2020).

Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, kita telah memasuki era yang lebih demokratis. Bersamaan dengan pergantian zaman, kemungkinan bisa terjadi “rotasi” dalam aktualitas sumpah mahasiswa. Atmosfer masyarakat yang semakin demokratis, penindasan bukan lagi menjadi isu mendesak, sehingga sumpah nomor satu bisa sedikit bergeser, untuk digantikan sumpah nomor tiga, Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan.

Jangan bohongi rakyat

Setiap generasi selalu memiliki tantangan sendiri, yang tentu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satu tantangan generasi now (milenial) adalah bagaimana mengelola kecepatan informasi yang sangat masif di era digital. Sumpah nomor tiga yang terkait dengan bahasa, secara tak langsung memberi antisipasi situasi yang dihadapi aktivis gerakan mahasiswa sekarang.

Berkat bantuan teknologi, dibanding aktivis generasi 1980-an, aktivis generasi sekarang ibarat surga dalam perkara memperoleh informasi. Bagi generasi 1980-an, untuk mendapatkan informasi alternatif, yakni informasi yang bukan dirilis lembaga resmi (negara), butuh perjuangan sendiri. Tentu saja karena belum ada ponsel, smartphone, internet maupun platform media sosial.

Baca juga: Memaknai Kesaktian Pancasila

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pengunjuk rasa menolak disahkannya UU Cipta Kerja di sekitar Bundaran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Aksi gabungan mahasiswa, pelajar dan buruh bersamaan dengan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin tersebut mendesak Presiden membatalkan UU Cipta Kerja dan segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

Generasi 1980-an biasa memperoleh informasi alternatif dalam diskusi terbatas yang sering kali harus “kucing-kucingan” dengan pihak aparat. Termasuk distribusi barang cetakan, seperti selebaran gelap, buletin, majalah, dan buku-buku yang memberi pandangan kritis serta wacana alternatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan pembangunan.

Namun kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi saat ini memiliki konsekuensi tersendiri. Terutama rawan dengan berita bohong (hoaks), berpikir instan, dan kurang kontemplasi. Semoga ini hanya kekhawatiran saya saja sebagai bagian dari generasi aktivis yang telah lewat, bahwa kebiasaan berpikir instan pada gilirannya akan menghasilkan produk “setengah matang”. Ini yang harus kita hindari.

Saya termasuk beruntung sebagai orang yang turut mengalami saat informasi masih disebarkan secara manual, sampai era digital seperti sekarang. Informasi adalah domain publik, kecuali informasi terkait rahasia negara karena ada regulasi yang mengatur soal itu.

Baca juga: Bahasa dan Kebangsaan Indonesia

Akses informasi bisa menjadi indikator demokratis tidaknya sebuah bangsa. Bandingkan dengan era Orde Baru, misalnya, ketika masyarakat seolah “dipaksa” menerima informasi yang datangnya dari lembaga negara. Karena memang hanya lembaga negara yang memiliki otoritas atas diseminasi informasi, meski kita ragu atas kebenaran informasi tersebut. Di era pasca-reformasi dan di zaman internet saat ini, penguasaan informasi secara sepihak seperti itu tidak berlaku lagi.

Saya percaya pada komitmen kerakyatan aktivis mahasiswa, satu hal yang harus kita ingat, jangan memberi hoaks pada rakyat. Kepandaian dan intelektual sebagai mahasiswa harus dimanfaatkan untuk meringankan beban rakyat.

Kompas/Julian Sihombing

Ribuan mahasiswa yang tergabung dari puluhan perguruan tinggi di Jabotabek, hari Senin (18/5/1998), memadati pelataran gedung DPR. Mereka mendesak pimpinan Dewan untuk mengusulkan kepada MPR agar menyelenggarakan Sidang Istimewa dalam waktu sesegera mungkin.

Komitmen kerakyatan aktivis gerakan mahasiswa telah terbukti menjadi pilar gerakan civil society hari ini. Mereka bergerak dalam lintas isu, mulai dari isu internal kampus, perburuhan, HAM, dan isu-isu kerakyatan lainnya. Contoh yang fenomenal misalnya aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan isu terkait UU Cipta Kerja baru-baru ini.

Kiprah generasi baru telah menjadi ikonik di tengah gelombang gerakan civil society. Mereka adalah generasi aktivis yang berani menyatakan hati nuraninya, walaupun kadang bertentangan dengan penguasa. Sebuah generasi yang tidak sekadar mencari jabatan dan kesejahteraan, namun keadilan dan kebenaran. Pada titik ini, kita seolah diingatkan kembali pada butir lain dari sumpah mahasiswa, yaitu Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan.

Fase sebagai aktivis gerakan mahasiswa sejatinya bersifat sementara, karena berhubungan dengan usia. Kelak dengan berjalannya waktu, aktivis gerakan mahasiswa generasi sekarang, pada satu-dua dekade ke depan akan menjadi pimpinan. Memang tidak semua mantan aktivis akan terserap dalam lingkaran elite politik atau elite pemerintahan, karena berkaitan dengan pilihan hidup masing-masing.

Baca juga: Kemerdekaan sebagai Keterdidikan

Namun dalam tradisi politik kita, mantan aktivis gerakan mahasiswa merupakan salah satu sumber rekrutmen utama untuk mengisi formasi elite politik atau pemerintahan, seperti sekadar menyebut nama Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Teten Masduki, Ganjar Pranowo, Fadjroel Rachman, dan lain-lain.

IPPHOS

Suasana aksi mahasiswa dan pelajar saat unjuk rasa Tritura pada tahun 1966 di Jakarta. Para peserta aksi menggunakan spanduk dengan kata-kata yang lugas untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Bila tiba saatnya nanti, kelak para aktivis generasi sekarang akan mengikuti jejak nama-nama tersebut, dengan masuk lingkaran elite politik dan pemerintahan. Kiranya prinsip atau nilai yang terkandung dalam sumpah mahasiswa bisa dijadikan bekal dalam memimpin. Janganlah kita melakukan kebohongan pada rakyat, dan juga berlaku adil pada rakyat.

Seperti bunyi adagium lama bagi etika politisi, yakni satunya antara kata dan perbuatan. Rakyat akan selalu mengingat apa yang pernah kita katakan saat kita masih jadi aktivis mahasiswa. Karena memori rakyat tak sependek memori politisi.

Eko Sulistyo, Aktivis mahasiswa 80-an.