Tantangan Inklusi Keuangan Digital

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang daging menerima pembayaran dengan menggunakan uang elektronik di Pasar Modern Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (26/10/2020). Sistem pembayaran berbasis server atau dompet digital ini memudahkan transaksi bagi pedagang dan pembeli. OJK optimistis target inklusi keuangan sebesar 90 persen akan tercapai pada 2024.

Target indeks inklusi keuangan Indonesia memang tercapai, tetapi masih banyak tantangan. Ketersediaan akses pada produk/layanan jasa keuangan harus dibarengi dengan tingkat pemahaman yang memadai. Sesuai dengan yang tertera dalam Perpres No 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, pemerintah menargetkan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 75 persen pada 2019. Capaiannya lebih besar, 76,19 persen. Indeks ini menunjukkan jumlah pengguna produk/layanan jasa keuangan.

Namun, sayangnya, Indeks Literasi-nya masih tertinggal. Indeks Literasi 38,03 persen di 2019 menunjukkan tak semua orang yang menggunakan produk/layanan jasa keuangan memiliki pemahaman cukup atas produk/layanan tersebut.

Baca juga: Inklusi Keuangan Memacu Pemulihan Ekonomi

Untuk inklusi keuangan digital, diyakini lebih rendah lagi angkanya. Dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 terhadap 4.536 responden, hanya 31,26 persen yang menggunakan jasa layanan financial technology (teknologi finansial/tekfin). Sebanyak 68,74 persen belum menggunakan layanan tekfin.

Masyarakat paling banyak menggunakan tekfin berjenis pembayaran (66,6 persen), peer-to-peer lending/pinjaman daring (27,4 persen), asuransi (9,9 persen), dan agregator (9,1 persen). Yang menarik, alasan orang yang belum menggunakan tekfin adalah tidak membutuhkan (52,7 persen), tidak paham (39,2 persen), tidak percaya (37,4 persen), dan biayanya mahal (13,6 persen). Jika kita perhatikan keempat alasan utama kenapa orang belum menggunakan tekfin, faktornya lebih banyak pada persoalan kurangnya literasi.

Baca juga: Arti Penting Literasi Keuangan Digital

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Hasil survei inklusi keuangan. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Optimalisasi literasi

Untuk mendongkrak penggunaan keuangan digital, optimalisasi literasi publik masih menjadi cara yang efektif. Level pemahaman terhadap layanan keuangan digital dapat dilihat dari empat kategori.

Pertama, memahami produk. Sebagian orang beranggapan produk keuangan digital sama dengan produk keuangan tradisional, hanya ditambahkan penggunaan teknologi informasi. Sejatinya tak demikian. Ada perubahan mendasar, khususnya terkait dengan kenyamanan dan kemudahan konsumen.

Baca juga: Pahami agar Tidak Tertipu

Kedua, memahami bagaimana memanfaatkan produk keuangan digital secara bijak dan memahami konsekuensinya. Masyarakat perlu menyadari bahwa dengan segala kemudahan transaksi layanan keuangan digital, mereka harus mampu memanfaatkannya secara bijak.

Dalam transaksi pinjaman daring, misalnya, harus meminjam sesuai dengan kebutuhan, prioritas pinjaman produktif, dan menghitung mampu bayar. Hal ini untuk menghindari pinjaman berlebihan ke banyak platform untuk gali lubang tutup lubang.

Kompas/Priyombodo

Petugas teller dengan mengenakan masker, sarung tangan dan pembatas kaca melayani pembukaan rekening tabungan bagi pengemudi ojek daring Gojek di Bank BNI Syariah cabang Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2020). Program tabungan bagi pengemudi Gojek ini dilakukan dengan cara memotong secara otomatis deposit yang dimiliki pengemudi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan sektor informal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek daring.

Ketiga, masyarakat perlu memahami risiko bertransaksi di dunia digital dan mampu melakukan kontrol atas risiko. Sebagian risiko itu tak ada di layanan keuangan tradisional. Ada risiko penyalahgunaan data pribadi, jebakan platform tekfin ilegal, hacking, dan lain-lain. Mengingat kita belum memiliki UU perlindungan data pribadi, masyarakat harus hati-hati pada pihak yang secara legal maupun ilegal mengakses data pribadi kita.

Keempat, memahami penyelesaian masalah/sengketa. Seperti di industri keuangan lainnya, di industri tekfin juga terdapat sejumlah pengaduan. Dengan literasi yang mencukupi, masyarakat akan dapat melindungi dirinya sendiri.

Baca juga: Dituduh Menipu Bikin Trauma

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi dua tantangan utama literasi keuangan, yakni faktor demografi dan geografi. Dari sisi demografi, Indonesia menghadapi beragamnya budaya, etnis, bahasa, agama, dan lain-lain. Juga level edukasi dan ekonomi yang berbeda. Sementara dari sisi geografi, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dukungan internet yang belum merata.

Partisipasi aktif pelaku

Menurut Saal, dkk (2017), ada empat tantangan pengembangan layanan keuangan digital di negara berkembang. Tantangan itu adalah rendahnya penetrasi layanan keuangan formal, rendahnya penghasilan dan literasi keuangan, ekosistem teknologi yang belum berkembang, dan lemahnya infrastruktur.

Keempat faktor ini juga berlaku di Indonesia dalam level yang berbeda. Ditambah lagi ada faktor kekurangpercayaan, terutama yang dipicu oleh kasus-kasus kejahatan siber. Khusus di industri pinjaman daring, tantangan lain adalah citra industri yang ternodai oleh aksi perusahaan tekfin ilegal (tak terdaftar/berizin di OJK). Mereka tak hanya mematok bunga sangat tinggi, tetapi juga melakukan tindakan penagihan tidak beretika serta pengancaman.

Dalam layanan keuangan digital yang menyasar pelanggan masyarakat umum, literasi yang efektif dan masif, menjadi faktor pendongkrak tingkat inklusi. Ini sudah terbukti pada industri pinjaman daring yang tumbuh sangat tinggi tiga tahun terakhir. Literasi tak hanya dilakukan OJK, tetapi melibatkan partisipasi aktif penyelenggara pinjaman daring.

Baca juga: Teknologi Finansial Tumbuh Pesat, Risikonya Juga Tinggi

Karakteristik layanan keuangan digital adalah kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan pelanggan. Dengan karakteristik ini, dikombinasikan dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar dan dukungan literasi yang efektif, perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia akan terus tumbuh signifikan.

(Munawar, Deputi Direktur di Otoritas Jasa Keuangan)