Cegah Kluster Pilkada, Penumpang ke Maluku Barat Daya Dibatasi
›
Cegah Kluster Pilkada,...
Iklan
Cegah Kluster Pilkada, Penumpang ke Maluku Barat Daya Dibatasi
Demi mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, Pemkab Maluku Barat Daya membatasi jumlah orang yang bepergian ke daerah itu. Menjelang pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020, ada potensi pengerahan massa.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, membatasi jumlah penumpang kapal laut dan pesawat udara yang melayani daerah itu. Selama masa kampanye hingga pemilihan kepala daerah, banyak orang dari zona merah Covid-19 berdatangan ke wilayah itu. Pembatasan jumlah penumpang itu demi mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.
Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Melky Lohi lewat sambungan telepon pada Selasa (24/11/2020) mengatakan, saat ini jumlah penumpang yang diangkut pesawat paling banyak 70 persen dari total kursi yang tersedia. Dalam satu minggu, frekuensi penerbangan dari Ambon ke Maluku Barat Daya juga dikurangi dari setiap hari menjadi tiga kali dalam satu pekan.
”Pelaku perjalanan diutamakan masyarakat Maluku Barat Daya yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Kami sudah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan operator kapal yang melayani rute ke Maluku Barat Daya. Sejauh ini berjalan cukup efektif sehingga penyebaran Covid-19 masih dapat terkendali,” ujarnya.
Ada juga jalur dari Kupang di Nusa Tenggara Timur. Itu yang perlu penapisan secara ketat di pelabuhan. (Melky Lohi)
Menurut Melky, pembatasan jumlah penumpang itu dievaluasi setiap 15 hari. Evaluasi dimaksud dengan mempertimbangkan penyebaran kasus di daerah asal. Sejauh ini, penerbangan ke Maluku Barat Daya hanya berasal dari Ambon. ”Selain itu, pertimbangan lonjakan kasus di Maluku Barat Daya. Jika kasus naik, orang yang mau datang juga dibatasi,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan pembatasan itu, lanjut Melky, jalur yang paling dikhawatirkan adalah kapal. Khusus kapal dari Ambon, saat ini jumlah penumpang dibatasi paling banyak 100 orang. Dalam satu pekan terdapat dua kali pelayaran dari Ambon ke sejumlah pulau di Maluku Barat Daya. ”Ada juga jalur dari Kupang (Nusa Tenggara Timur). Itu yang perlu penapisan secara ketat di pelabuhan,” ujarnya.
Mobilisasi massa
Dalam catatan Kompas selama hampir tujuh tahun terakhir di Maluku, pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota selalu ramai dengan mobilisasi massa pendukung oleh tim sukses dari Ambon. Mereka yang dimobilisasi itu kebanyakan mahasiswa dan pekerja yang sementara waktu tinggal di Ambon. Mereka memiliki hak untuk memilih. Kondisi itu mengkhawatirkan di tengah pandemi Covid-19.
Menurut data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, hingga Selasa, jumlah pasien Covid-19 di Maluku Barat Daya sebanyak 10 orang. Pasien berada di Pulau Wetar. Di Maluku Barat Daya terdapat belasan pulau berpenghuni. Perkembangan kasus Covid-19 di daerah itu juga dinamis sebab sempat beberapa kali kembali ke zona hijau.
Sementara itu, tiga daerah lain yang menggelar pilkada tidak melakukan pembatasan. Daerah dimaksud adalah Kabupaten Kepulauan Aru, Buru Selatan, dan Seram Bagian Timur. Menurut data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, di Kepulauan Aru terdapat dua kasus, Seram Bagian Timur satu kasus, dan Buru Selatan untuk sementara kembali ke zona hijau.
Menurut informasi yang dihimpun Kompas, pelaksanaan masa kampanye di semua wilayah yang menggelar pilkada diwarnai pelanggaran protokol kesehatan. ”Semua orang euforia dengan menjagokan calon masing-masing. Banyak yang tidak peduli protokol kesehatan. Ada yang memakai masker, tetapi mereka tidak menjaga jarak dengan baik,” kata Idris Rumadau (42), warga Seram Bagian Timur.
Ketje Kwaiteto (32) juga menemukan kondisi yang sama di Kepulauan Aru. Ia berharap agar para kandidat dan tim sukses dapat mengontrol massa pendukung. Ia prihatin melihat ada tim sukses yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Massa pendukung yang hanyut dalam euforia semakin tidak terbendung. ”Ini pasti akan berlangsung hingga hari pemilihan,” ucapnya.
Semua orang euforia dengan menjagokan calon masing-masing. Banyak yang tidak peduli protokol kesehatan. Ada yang memakai masker, tetapi mereka tidak menjaga jarak dengan baik. (Idris Rumadau)
Sementara itu, Andre Lesnussa (31), warga Buru Selatan, meminta pemerintah di daerah tersebut membatasi orang yang akan datang ke daerah tersebut. Jika tidak, selesai pilkada pada 9 Desember nanti, daerah itu akan kembali ke zona oranye atau bahkan zona merah. ”Pemerintah jangan sampai terbuai dengan status zona hijau saat ini,” katanya.