Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

Presiden Joko Widodo meminta cuti bersama di akhir tahun dikurangi. Protokol kesehatan juga harus dipastikan dipatuhi di Pilkada 2020. Pada saat yang sama, tes dan pelacakan kasus juga mesti diintensifkan.

JAKARTA, KOMPAS - Memasuki pekan keempat November 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air telah melampaui setengah juta orang. Jumlah kasus baru pun terus bertambah di beberapa daerah sehingga membuat sejumlah rumah sakit rujukan mulai penuh. Perlu ada upaya lebih serius untuk mencegah penularan penyakit itu kian masif, terutama saat pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan libur panjang akhir tahun pada Desember mendatang.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, penambahan kasus baru mencapai 4.442 orang pada Senin (23/11/2020) sehingga total kini ada 502.110 kasus yang tersebar di 505 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 422.386 orang sembuh. Sementara jumlah total korban jiwa 16.002 orang.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh termasuk di antara yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis juga terpapar penyakit itu.

Terkait hal itu, dalam rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, di Jakarta, Senin (23/11/2020), Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar bisa mengatur urusan yang berkaitan dengan Covid-19 dan ekonomi dalam keseimbangan yang baik.

Baca juga: Presiden Minta Libur Panjang Akhir Tahun Dipangkas

SCREENSHOT VIDEO REKAMAN SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden dalam pengantar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11/2020).

”Rem dan gas itu betul-betul diatur. Jangan sampai kendur. Dan, jangan sampai memunculkan gelombang (Covid-19) kedua yang bisa membuat kita mundur lagi. Karena itu, langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan,” tutur Presiden.

Presiden pun mengingatkan gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 daerah yang tersisa tinggal sekitar dua pekan lagi. Presiden meminta agar kepatuhan pada protokol kesehatan diperketat.

Cuti bersama dikurangi

Dalam rapat terbatas itu, Presiden juga meminta cuti bersama pada akhir tahun ini dikurangi. Beberapa waktu lalu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan cuti bersama akhir tahun. Bahkan, jika memungkinkan, kebijakan tersebut dibatalkan. Usulan itu muncul karena jumlah kasus baru Covid-19 selalu meningkat setelah libur panjang, seperti terlihat pada Agustus dan Oktober (Kompas, 17/11).

Terkait permintaan Presiden agar cuti akhir tahun ini dikurangi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy akan segera menggelar rapat koordinasi.

Kompas/Priyombodo

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Libur panjang akhir tahun dimulai sejak 24 Desember hingga 1 Januari 2021. Tanggal 24 Desember merupakan cuti bersama Natal, sedangkan 28-31 Desember merupakan cuti bersama Idul Fitri lalu yang digeser ke akhir tahun karena pandemi Covid-19.

Tingkatkan tes

Untuk mencegah penambahan dan bahkan lonjakan kasus saat pilkada dan libur panjang Desember mendatang, menurut epidemiolog Laporcovid-19, Iqbal Elyazar, jumlah tes dan pelacakan harus ditambah.

Sebagai contoh, penambahan kasus harian secara nasional pada Senin diperoleh dari pemeriksaan terhadap 27.334 orang. Mengacu standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia seharusnya minimal memeriksa 1 per 1.000 populasi per minggu atau 38.500 orang per hari.

Tonang Dwi Ardyanto, pengurus Bidang Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, mengatakan, saat ini seharusnya tidak ada alasan tidak bisa meningkatkan tes. Jika memang kapasitas untuk tes usap dengan analisis reaksi polimerase berantai (PCR) terbatas, bisa dilakukan dengan uji antigen.

Baca juga: Setengah Juta Orang Tertular Covid-19

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Kepadatan kendaraan di Tol Jagorawi di Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2020). Arus lalu lintas baik menuju arah Puncak (kanan) maupun sebaliknya dan juga dari arah Sukabumi menuju Jakarta terlihat ramai di libur panjang akhir Oktober.

Adapun anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Afifuddin, meminta agar koordinasi pengawas pemilu di daerah dengan kepolisian dan satpol PP diperkuat. Ini terutama di dua pekan terakhir masa kampanye pilkada hingga 5 Desember. Kampanye calon kepala/wakil kepala daerah diprediksi meningkat sehingga berpotensi terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Untuk mencegah kerumunan saat hari pemungutan suara pada 9 Desember, anggota KPU, I Dewa Wiarsa Raka Sandi, meminta pemilih hadir di tempat pemungutan suara sesuai jadwal waktu yang dibuat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Rumah sakit penuh

Terus bertambahnya kasus baru Covid-19 membuat banyak rumah sakit rujukan penuh pasien Covid-19.

Tonang, yang juga Juru Bicara Satgas Covid-19 Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, misalnya, menyebutkan, saat ini sulit bagi pasien Covid-19 mendapatkan perawatan di rumah sakit di Solo. ”Sudah penuh, ini sejak sepekan terakhir dan masuk pekan kedua,” ujarnya.

Baca juga: Covid-19 Mengganas di Cirebon

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Suasana Deklarasi Koalisi Perubahan Purbalingga Maju yang mengusung bakal calon bupati Purbalingga M Sulhan Fauzi dan bakal calon wakil Bupati Purbalingga Zaini Makarim Supriyatno di Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah seusai pendaftaran di KPU Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (6/9/2020). Kerumunan tidak terhindarkan.

Di Cirebon, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto pun mengatakan, hampir semua tempat isolasi di sembilan rumah sakit penuh. Begitu pula sejumlah fasilitas isolasi mandiri di hotel.

Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam, penambahan kasus terjadi karena mobilitas warga dan kerumunan.

Adapun menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, penambahan kasus terjadi karena masih rendahnya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. (NTA/LAS/AIK/BOW/SYA/IKI/BRO/ETA/VIO/DIT/DKA/XTI/FLO/VDL/FRN/RTG/TAM/HLN/DNE/KOR)