Pemprov Jabar: Kerumunan Jadi Faktor Utama Lonjakan Kasus Covid-19
›
Pemprov Jabar: Kerumunan Jadi ...
Iklan
Pemprov Jabar: Kerumunan Jadi Faktor Utama Lonjakan Kasus Covid-19
Kerumunan jadi faktor paling kuat penyebab lonjakan Covid-19 di berbagai wilayah di Bodebek. Warga diimbau menghindari kerumunan. Pemerintah daerah juga diminta mengawasi protokol kesehatan di wilayah masing-masing.
Oleh
STEFANUS ATO
·4 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengingatkan warganya, terutama di Bogor, Depok, dan Bekasi, untuk menghindari kerumunan. Kasus positif Covid-19 yang kembali melonjak salah satunya disebabkan oleh banyaknya kerumunan selama dua pekan terakhir. Pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat diminta mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan oleh warga di daerah masing-masing.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, di masa pandemi Covid-19, upaya menekan lonjakan kasus Covid-19 bertumpu pada kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat menjadi garda terdepan untuk mencegah penularan Covid-19.
”Dalam masa ini yang terpenting adalah hindari kerumunan. Walaupun ada banyak faktor terjadi penularan, salah satu faktor yang paling kuat adalah kerumunan,” kata Setiawan di sela mengikuti kegiatan Persiapan Komunikasi Publik untuk Vaksinasi Jawa Barat di Kota Bekasi, Selasa (24/11/2020).
Ajakan untuk tak berkerumun yang disampaikan Setiawan beralasan. Dampak dari kerumunan di Mega Mendung, Kabupaten Bogor, berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19, ada 20 orang yang positif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan usap antigen terhadap 559 orang (Kompas, 22/11/2020).
Di Kota Bekasi, hingga Selasa, akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 9.233 kasus atau bertambah 111 kasus dalam kurun sehari. Selain itu, dalam waktu satu hari, kematian akibat Covid-19 di daerah itu bertambah dua orang sehingga total kematian mencapai 161 orang.
Persiapan vaksinasi
Setiawan menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggencarkan komunikasi publik ke berbagai kabupaten/kota terkait rencana vaksinasi Covid-19. Komunikasi publik, terutama sosialisasi dan edukasi, urgen agar program vaksinasi tersosialisasi dan diterima masyarakat saat vaksin siap diberikan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dezy Syukrawati mengatakan, dari rapat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi diminta ikut menyampaikan ke masyarakat terkait rencana vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat. Vaksinasi itu merupakan upaya lain dari pemerintah, selain patuh pada protokol kesehatan untuk kembali hidup normal.
”Sasaran vaksinasi di usia 18-59 tahun karena mereka yang menjadi sasaran uji coba. Kasus terbanyak juga ada di usia produktif,” ucap Dezy.
Sebelumnya, di Bandung, sebanyak 1.620 sukarelawan uji klinis telah mendapatkan suntikan, vaksin ataupun plasebo, dosis pertama. Sementara 1.603 sukarelawan sudah disuntik dosis kedua. Adapun 1.335 sukarelawan lainnya memasuki masa pemantauan imunitas, efikasi, dan keamanan.
”Sejauh ini, belum ada laporan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) serius atau serious adverse event (SAE) terkait vaksinasi,” kata juru bicara Tim Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran, Rodman Tarigan, di Bandung, Rabu (11/11).
SAE merupakan salah satu KIPI serius yang dialami penerima obat atau vaksin tanpa melihat hubungannya dengan obat atau vaksin tersebut. Salah satu risiko KIPI serius, seseorang bisa pingsan setelah vaksinasi. Sementara KIPI ringan adalah gejala pasca-imunisasi tanpa menimbulkan risiko potensial pada kesehatan, seperti demam, bengkak, atau kulit memerah di lokasi suntikan.
Rodman menyebutkan, setiap sukarelawan akan terus dimonitor tim peneliti. Dengan begitu, gejala kesehatan yang dialami sukarelawan selama uji klinis dapat diawasi.
Uji klinis vaksin produksi Sinovac di Bandung dimulai Agustus 2020 dan dijadwalkan rampung dalam enam bulan. Jika sukses, vaksin Covid-19 akan diproduksi oleh PT Bio Farma pada kuartal pertama 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis vaksin per tahun.
Selain di Indonesia, uji klinis juga dilakukan di Brasil, India, Bangladesh, dan Turki. Uji klinis fase satu dan dua dilangsungkan di China. Sementara ini, Brasil menangguhkan uji klinis calon vaksin ini karena diduga merugikan sukarelawan.
Pengembangan bahan vaksin diambil dari virus yang sudah dimatikan. Dampak kekebalannya tidak setinggi dibandingkan dengan vaksin berbahan virus hidup. Oleh karena itu, penyuntikan vaksin perlu dilakukan dua kali dengan selang waktu 14 hari (Kompas, 11/11/2020).
Pendataan
Dezy menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi tengah mengumpulkan data warga yang akan mendapatkan kesempatan pertama vaksin Covid-19. Warga yang mendapat vaksin di kota itu ditargetkan sebanyak 480.000 orang.
”Sedang dalam perekapan data. Kalau dirata-rata, 480.000 warga dibagi ke 56 kelurahan, maka ada 8.000 warga di setiap kelurahan. Ini sedang kami proses,” ucap Dezy.
Proses pengumpulan dan rekap data ditargetkan rampung pada Desember 2020. Mereka yang diprioritaskan untuk diberi vaksin terdiri dari tenaga kesehatan, TNI, dan Polri. Ada sebagian warga juga yang akan divaksin, tetapi dengan kriteria dalam kondisi sehat atau berusia produktif.
Pemerintah Kota Bekasi, kata Dezy, saat ini tengah melaksanakan pelatihan bagi tenaga pemberi vaksin atau vaksinator di rumah sakit pemerintah. Pelatihan bagi vaksinator itu merupakan pelatihan lanjutan setelah dilakukan pelatihan bagi vaksinator di tingkat puskesmas.
”Di rumah sakit, ada 12 orang yang sedang dilatih sebagai vaksinator ditambah dari TNI dan Polri, totalnya ada 18 orang. Di tingkat puskesmas, satu puskesmas satu vaksinator,” katanya.