Percepat Belanja Konstruksi, Kementerian PUPR Lakukan Lelang Dini

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melelang dini beberapa paket kegiatan tahun anggaran 2021. Ada sekitar 1.900 paket yang telah masuk sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Jalur kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer itu akan dilengkapi dengan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Kereta dengan kecepatan 350 kilometer per jam ini akan menyingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi 45 menit.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya mempercepat belanja pemerintah di sektor konstruksi demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di tengah investasi dan konsumsi masyarakat yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Selasa (24/11/2020), mengatakan, sejak bulan lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang dini beberapa paket kegiatan tahun anggaran 2021. Ada sekitar 1.900 paket yang telah masuk sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Belanja pemerintah yang naik 15 persen pada triwulan III-2020 dapat turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang minus 3,49 persen. ”Ke depan, belanja modal akan terus dipercepat agar pertumbuhan ekonomi lebih baik pada triwulan IV-2020 dan pada 2021," ujarnya di Jakarta.

Ke depan, belanja modal akan terus dipercepat agar pertumbuhan ekonomi lebih baik pada triwulan IV-2020 dan pada 2021.

Basuki menyatakan hal itu dalam pembukaan Konstruksi Indonesia 2020, Indonesia Infrastructure Week 2020, dan Beton Indonesia 2020. Tiga kegiatan yang diisi pameran, seminar, program pertemuan global, dan presentasi produk tersebut akan berlangsung hingga 3 Desember 2020.

Menurut Basuki, total anggaran konstruksi nasional pada 2021 sekitar Rp 414 triliun. Dari jumlah itu,  sekitar Rp 150 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR. ”Kegiatan kontruksi tersebut diharapkan lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia,” katanya.

Kementerian PUPR mencatat, pada 2020 pagu awal belanja sebesar Rp 120,21 triliun. Lantaran ada pemfokusan kembali anggaran di tengah pandemi Covid-19, pagu tersebut berkurang Rp 44,5 triliun.

Kemudian pagu itu kembali bertambah menjadi Rp 87,83 triliun karena ada pemasukan dari penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN), percepatan pinjaman, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga pertengahan November 2020, realisasi belanja Kementerian PUPR sudah mencapai 73 persen.

Baca juga: Pandemi Tak Ganggu Pembangunan Infrastruktur

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tampilan layar saat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memberi sambutan pada pembukaan Konstruksi Indonesia 2020 di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto menuturkan, pelaku usaha memahami realokasi atau pemfokusan kembali anggaran 2020 Kementerian PUPR. Ini dilakukan karena ada kebutuhan yang lebih penting dan mendesak di tengah pandemi Covid-19.

Terkait lelang dini yang sudah berjalan sejak sebulan lalu, Kadin berharap proyek-proyek konstruksi itu benar-benar dapat mulai berjalan pada awal 2021.

”Anggaran tahun 2021 yang besar, yakni Rp 149,8 triliun, tentunya membutuhkan kesiapan badan-badan usaha konstruksi agar proyek-proyek tersebut dapat dikerjakan dengan baik, secara mandiri, dan menggunakan sumber sendiri,” katanya.

Saat ini, Dandung menambahkan, ada sekitar 140.000 badan usaha konstruksi dengan tenaga kerja terampil sekitar 600.000 orang. Sumber daya ini diharapkan dapat menjadi modal memulihkan lagi sektor konstruksi tahun depan.

Baca juga: Proyek Infrastruktur Menjadi Daya Ungkit Pemulihan Ekonomi

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Ruslan Rivai menyatakan, inovasi jasa konstruksi dibutuhkan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Seluruh masyarakat jasa konstruksi diharapkan dapat bahu-membahu menemukan berbagai cara dan inovasi teknologi untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur.