Rampasan KPK Capai Rp 1,73 Triliun

Dalam rentang waktu 2014 hingga 2020, KPK telah mengeksekusi barang rampasan mencapai Rp 1,73 triliun. Banyak di antaranya diserahkan ke pemerintah untuk digunakan kembali.

DD04

Pengunjung melihat mobil rampasan KPK yang dilelang dalam acara Lelang Ekspo 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rentang waktu 2014 hingga 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeksekusi barang rampasan, termasuk hibah, senilai Rp 1,73 triliun. Banyak aset yang dirampas telah diserahkan kepada sejumlah kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk bisa digunakan kembali.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, rampasan tersebut berupa uang, mobil, tanah, dan bangunan. Adapun denda dan uang pengganti dari koruptor sejak 2014 hingga 2019 sebesar Rp 2 triliun, sedangkan pada 2020 hingga bulan Oktober mencapai Rp 172,5 miliar.

”Penyelesaian perkara pidana, terutama penyelesaian perkara korupsi dan pencucian uang, tidak hanya upaya untuk follow the suspect, tidak hanya menghukum pelaku. Namun, juga upaya untuk mencari hasil tindak pidana tersebut, yaitu follow the money and follow the asset,” kata Karyoto.

Pernyataan tersebut disampaikan Karyoto dalam acara serah terima barang rampasan dalam penetapan status penggunaan aset dari KPK kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG), di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Ironi Barang Rampasan

Kompas/Madina Nusrat

KPK menyerahkan aset hasil rampasan dalam perkara korupsi dan pencucian uang dari terpidana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aset tersebut merupakan gedung yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencucian uang Nazaruddin.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala KASN Agus Pramusinto, Pelaksana Tugas Kepala BIG Muhtadi Ganda Sutrisna, serta Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Purnama T Sianturi.

Karyoto menegaskan, pencarian hasil tindak pidana dibutuhkan untuk optimalisasi pengembalian aset. Aset tersebut terlebih dahulu disita kemudian statusnya berubah menjadi barang rampasan setelah melewati penyidikan, penuntutan, dan persidangan, serta eksekusi. Di antara rangkaian kegiatan tersebut, ada juga pelacakan aset.

Pengembalian aset dari hasil korupsi dan pencucian uang dilakukan KPK agar dapat dimanfaatkan oleh negara. Upaya pemanfaatan ini merupakan salah satu program strategi nasional dalam bidang penegakan hukum.

Bentuk pemanfaatan pengembalian aset tersebut di antaranya penyerahan dua aset berupa tanah dan bangunan di Bali serta Jakarta kepada Kejagung. KASN menerima tanah dan bangunan di Jakarta. Sementara itu, BIG menerima aset berupa tanah di Bogor, Jawa Barat. Total nilai keempat aset tersebut sebesar Rp 56,48 miliar.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Peserta lelang mengikuti acara lelang yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (24/11/2017). KPK melelang barang rampasan dari beberapa perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. Barang yang akan dilelang di antaranya barang elektronik, kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang seni.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penetapan status penggunaan (PSP) kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga lainnya, di antaranya Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bantul, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Markas Besar Angkatan Darat melalui Kementerian Pertahanan.

Firli mengatakan, penyerahan aset ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK dalam menjalankan tugas. ”Salah satu tugas KPK adalah pemulihan aset. Ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” kata Firli.

Ia menjelaskan, seluruh barang rampasan milik KPK sudah ditetapkan dengan PSP. Ada tiga tata cara perlakuan terhadap benda sitaan barang rampasan, yaitu lelang, PSP, dan pemusnahan.

Untuk mes

ST Burhanuddin mengungkapkan, tanah dan bangunan yang telah diberikan kepada Kejagung akan digunakan sebagai mes. Aset di Bali akan digunakan sebagai mes jaksa yang sedang bertugas dan aset di Jakarta akan digunakan sebagai mes satuan tugas tindak pidana korupsi.

Kompas

Para calon jaksa berbincang saat mengikuti acara perayaan HUT ke-56 Adhyaksa di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Agus Pramusinto mengatakan, KASN akan menggunakan tanah dan bangunan yang diberikan sebagai kantor. Sementara itu, Muhtadi Ganda Sutrisna mengatakan, tanah yang diberikan kepada BIG akan digunakan sebagai pusat pendidikan untuk bidang survei dan pemetaan.

Baca juga: Aset Rampasan Negara Rp 411 Miliar Terbengkalai

Purnama T Sianturi menuturkan, pemanfaatan barang milik negara yang berasal dari rampasan melalui PSP merupakan optimalisasi aset yang dapat menghemat belanja yang dilakukan pemerintah. Sebab, kementerian atau lembaga memperoleh tanah dan bangunan tanpa harus melakukan pengadaan lagi.

Ia mengingatkan agar aset yang diberikan KPK dicatat pada daftar barang kuasa pengguna atau daftar barang pengguna melalui aplikasi SIMAN atau Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.