Indonesia menjalin kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan pasokan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan Pfizer, perusahaan vaksin dari Amerika Serikat.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·4 menit baca
Kompas
Petugas mengecek tekanan darah dan mewawancara calon penerima vaksin Covid-19 dalam simulasi imunisasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal ”Harapan Keluarga” Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Target cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 107 juta penduduk. Karena itu, sistem pendataan menjadi krusial untuk mendukung penerimaan vaksin yang baik dan tepat sasaran. Infrastuktur data pun dimatangkan melalui pembentukan sistem satu data vaksinasi.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Tohir, di Jakarta, Selasa (24/11/2020), mengatakan, sosialisasi mengenai persiapan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan. Kebaruan untuk proses vaksinasi juga disampaikan secara transparan dengan melibatkan berbagai pakar terkait.
”Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus disiapkan sebaik-baiknya karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas. Data menjadi salah satu fokus yang disiapkan karena dengan data yang baik, maka pelaksanaan pun menjadi lebih lancar,” tuturnya.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus disiapkan sebaik-baiknya karena ini menyangkut keselamatan masyarakat luas.
Erick mengatakan, ada lima tujuan utama pembangunan sistem informasi infrastruktur data vaksinasi. Tujuan itu meliputi mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data, menyaring data individu yang jadi penerima prioritas, membangun aplikasi pendaftaran vaksin untuk penerima dengan skema program pemerintah dan skema mandiri, memetakan pasokan dan distribusi vaksin, serta memonitor hasil pelaksanaan vaksin.
Untuk tahap pertama, target penerima vaksin adalah penduduk berusia 18-59 tahun. Ketentuan ini disesuaikan dengan hasil uji yang telah dilakukan dari sejumlah pengembangan vaksin. Sementara itu, penduduk yang mendapatkan vaksin dari program pemerintah, antara lain, tenaga medis dan tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta penduduk yang tidak mampu yang masuk dalam peserta penerima bantuan iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan Nasional.
Terkait merek dagang dari vaksin Covid-19 yang akan diberikan, Erick menuturkan, belum bisa memastikan. Pemilihan merek dagang vaksin ini harus memertimbangkan kesiapan dari sarana dan prasarana yang telah dimiliki. Itu, antara lain, dari segi rantai dingin atau cold chain untuk distribusi vaksin.
”Yang paling memungkinkan adalah calon vaksin dari Sinovac karena suhu penyimpanannya masih berkisar 2-8 derajat celsius,” ujarnya. Dengan infrastruktur yang kita miliki itu, masih mungkin dilakukan. Sementara untuk calon vaksin yang dikembangkan Pfizer dan Moderna, masing-masing membutuhkan suhu penyimpanan minus 70 derajat celsius dan minus 20 derajat celsius.
Satu data
Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Fajrin Rasyid mengatakan, satu data penerima vaksin Covid-19 diintegrasikan dari berbagai sumber data yang saat ini masih tersebar, mulai dari data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, TNI, dan Polri. Pendataan ini diperlukan untuk mencegah ada duplikasi penerima vaksin. Pemberian vaksin pun diharapkan bisa lebih tepat sasaran.
Sistem satu data ini kini siap digunakan, terutama untuk skema pemberian vaksin dari pemerintah. Setidaknya, sudah dilakukan dua kali simulasi, yakni di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, dan Puskesmas Cikarang, Bekasi.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Spanduk sosialisasi tentang vaksin terpasang di Jalan Abdul Muis, Jakarta, Senin (23/11/2020). Pemerintah menargetkan pemberian vaksin Covid-19 akan dilaksanakan pada Januari 2021.
Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma Soleh Ayubi menuturkan, ketersediaan data yang baik dibutuhkan karena proses vaksinasi Covid-19 cukup rumit. Meski Indonesia berpengalaman dalam program vaksinasi massal, pemberian vaksin Covid-19 dengan target cakupan amat besar menjadi pengalaman pertama.
Oleh karena itu, persiapan harus matang, mulai dari produksi, distribusi, layanan vaksinasi, hingga pelaporan dan integrasi. Seluruh proses ini, menurut rencana, didukung dengan pemanfaatan sistem digital.
Untuk pemantauan, misalnya, setiap alat transportasi yang akan digunakan untuk mengantar vaksin akan dilengkapi sistem pemantauan berupa GPS yang dilengkapi dengan pemantauan suhu. Ini diperlukan untuk memastikan suhu penyimpanan vaksin terjaga.
”Masyarakat yang akan mendaftar secara mandiri juga disiapkan aplikasi Kimia Farma Mobile. Lewat aplikasi ini, warga bisa langsung memesan vaksin dengan cara mudah. Namun, kami juga tetap menyiapkan cara pendaftaran secara manual untuk mengantisipasi masyarakat yang masih kesulitan mengakses jaringan internet dan teknologi informasi,” kata Soleh.
Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan Mariya Mubarika mengatakan, sosialisai dan edukasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan terus dilakukan sembari menunggu ketersediaan vaksin Covid-19. Sosialisasi ini penting untuk memperkuat pemahaman serta keterampilan komuniasi terkait vaksin tersebut.
Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenkes bersama dengan WHO dan Unicef yang dipaparkan pada 12 November 2020, sebanyak 53 persen responden dari 115.000 responden menyampaikan tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi sumber informasi yang dipercaya terkait vaksinasi Covid-19. Karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan dari pemberian vaksin Covid-19.
”Kita perlu yakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini bisa menjadi salah satu cara untuk menekan angka penularan serta kematian akibat Covid-19. Tentu, pemerintah berupaya maksimal mencari vaksin yang terbaik dan aman. Negara tidak main-main untuk hal ini,” kata Mariya.
