KPK Amankan 17 Orang Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK, Rabu subuh. Sebanyak 17 orang ikut ditangkap bersama Edhy Prabowo.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kedua kanan) menerangkan perihal penangkapan kapal ikan asing di perairan utara Natuna dalam konferensi pers di Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, kawasan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Rabu (12/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 17 orang terkait dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. KPK juga menyita kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Edhy.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Rabu (25/11/2020), di Jakarta, KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi, di antaranya Jakarta, Depok (Jawa Barat), serta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 00.30.

Baca juga : KPK Juga Tangkap Anggota Staf KKP dan Keluarga Edhy Prabowo

”Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy) beserta istri dan beberapa pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta,” kata Ali, tak merinci.

Ia mengungkapkan, dalam penangkapan tersebut turut diamankan sejumlah barang, di antaranya kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Saat ini, barang tersebut masih diinventarisasi oleh tim KPK.

Ali menjelaskan, kasus ini diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster. Saat ini, KPK masih memeriksa secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1 kali 24 jam. Perkembangan informasi akan disampaikan lebih lanjut.

Penangkapan terhadap Edhy dilakukan oleh tim KPK atas penugasan resmi dengan menurunkan lebih dari tiga kepala satuan tugas (kasatgas) di penyelidikan dan penyidikan, termasuk dari jaksa penuntut umum. Salah satu kasatgas tersebut adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Lobster jenis pasir yang dijual secara eceran di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (25/8/2020). Harga semua jenis lobster anjlok, membuat nelayan pembudidaya khawatir merugi. Selain pandemi Covid-19, anjloknya harga losbter juga disumbang ekspor benur yang dilakukan besar-besaran.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru mendengar mengenai informasi penangkapan Edhy Prabowo dan saat ini menunggu informasi yang valid dari KPK. Adapun Edhy Prabowo merupakan politisi Partai Gerindra.

”Kami baru mendengar kader kami yang menjadi Menteri KKP (ditangkap KPK) dari media cetak, online, dan televisi. Karena itu, kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu. Kami minta rekan media bersabar untuk menunggu kabar lebih lanjut.”

”Kami baru mendengar kader kami yang menjadi Menteri KKP (ditangkap KPK) dari media cetak, online, dan televisi. Karena itu, kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu. Kami minta rekan media bersabar untuk menunggu kabar lebih lanjut,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Dasco mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Edhy sekitar dua minggu lalu sebelum Edhy berangkat ke Amerika Serikat. Komunikasi itu berlangsung singkat karena Edhy hanya berpamitan untuk berangkat ke AS.

Terkait informasi yang menyebutkan penangkapan Edhy terkait dengan ekspor benih lobster dan keterlibatan sejumlah kader Gerindra, Dasco enggan berkomentar. ”Kita belum bisa memberikan tanggapan, belum bisa menduga-duga sebelum ada keterangan resmi dari KPK,” ujarnya.

Dasco mengaku telah menyampaikan kabar itu kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo memberikan arahan agar menunggu perkembangan lebih lanjut dan informasi dari KPK.

KKP menunggu perkembangan

”Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan”

Melalui siaran pers, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, KKP masih menunggu konfirmasi dari KPK terkait pengamanan Edhy setibanya di Bandara Soekarno-Hatta setelah kunjungan kerja ke Amerika Serikat. ”Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” kata Antam.

Baca juga : Rumah Dinas Menteri Edhy Prabowo Lengang Pasca-penangkapan

Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Antam mengimbau agar masyarakat tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. ”Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa, dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” katanya.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Awak media kesulitan mengambil gambar suasana rumah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di kompleks perumahan menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020).