Presiden Jokowi Janjikan Kepastian Hukum Kepada Investor
Presiden menjamin adanya kepastian hukum kepada para investor global. Undang-undang "omnibus law" dipandang sebagai suatu reformasi hukum yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia
BOGOR, KOMPAS – Pemerintah Indonesia menjanjikan kepastian hukum dan komitmen untuk membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan tangguh. Untuk itu, Undang-Undang Cipta Kerja dipromosikan sebagai upaya reformasi regulasi dalam dialog dengan para pemimpin perusahaan global dan Presiden Joko Widodo di Forum Ekonomi Dunia 2020.
Presiden Joko Widodo menghadiri World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, (25/11/2020). Tema forum ini adalah "Prioritas Indonesia pada Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi".
Presiden Joko Widodo berbicara mengenai upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi Indonesia secara sinergis dalam sesi bersama Presiden RI. Para petinggi perusahaan global juga bisa berdialog interaktif dengan Presiden Jokowi. Hadir antara lain 43 CEO dari berbagai perusahaan global yang bergerak di sektor finansial, infrastruktur, industri strategis, farmasi, jasa kesehatan, teknologi informasi, komunikasi dan digital, manufaktur, produksi hilir mineral, serta energi hijau dan terbarukan.
Pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan penanganan di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Namun, kesehatan selalu menjadi acuan utama
Presiden Joko Widodo menjelaskan, Pemerintah Indonesia berusaha menyeimbangkan penanganan di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Namun, kesehatan selalu menjadi acuan utama. Karenanya, selain kasus aktif Indonesia sudah di bawah rata-rata dunia, tingkat kesembuhan lebih baik dari rata-rata dunia. Pemerintah Indonesia juga terus berusaha menekan angka kematian akibat Covid-19. Persiapan vaksinasi pun dilakukan.
Baca juga: Dunia Makin Tak Menentu, Prakarsa Risiko Global Diperlukan
Masa pandemi juga disebut sebagai momentum untuk melompat maju. Krisis, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyampaikan pidato Presiden kepada wartawan, digunakan Indonesia untuk berbenah; tidak hanya menekan tombol \'reset\', tetapi melompat ke depan.
Pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh dituju. Untuk itu, reformasi birokrasi dan regulasi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memastikan ekonomi yang inklusif, dan membangun hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.
"Pengesahan omnibus UU Cipta Kerja adalah langkah besar kami untuk mempermudah izin usaha dan memberikan kepastian hukum, serta memberikan insentif untuk menarik investasi, terutama untuk industri padat karya dan ekonomi digital," kata Presiden Jokowi seperti disampaikan dalam keterangan pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden seusai acara.
Indonesia juga komit menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. "Perlindungan bagi hutan tropis tetap menjadi prioritas kami sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim," tambah Presiden seraya mencontohkan pemanfaatan biodiesel B-30, pengembangan green diesel D100 berbahan kelapa sawit, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Baca juga: Risiko Geopolitik
Tahun 2021 disebut Presiden sebagai tahun yang penuh peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kebangkitan perekonomian dunia. Indonesia mendukung dunia dengan membangun ekosistem investasi yang jauh lebih baik dengan melakukan perbaikan ekosistem regulasi dan birokrasi secara besar-besaran, memberikan insentif bagi investasi yang sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta menjamin kondisi sosial dan politik yang stabil.
"Saya mengundang masyarakat dunia untuk bergabung dan menanamkan investasi di Indonesia, untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient," kata Presiden Jokowi.
Retno mengatakan, diskusi Presiden Jokowi dan para CEO berlangsung cukup panjang dan intensif. Para CEO disebutnya masih sangat antusias untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. Reformasi birokrasi dan reformasi regulasi juga disambut baik.
Tahun 2021 disebut Presiden sebagai tahun yang penuh peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam kebangkitan perekonomian dunia
Selain mendukung komitmen Pemerintah RI untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi yang memiliki keberlanjutan, ada ketertarikan untuk investasi di bidang digital termasuk pentingnya penekanan ekonomi inklusif di sektor digital melalui pemberdayaan UMKM,” tutur Retno.
Investasi dan Stabilitas
Di sesi kedua, dialog interaktif berlangsung antara para CEO dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara dari lokasi terpisah.
Erick Thohir menjelaskan, komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan nyawa warganya dari Covid-19, menyelamatkan pekerjaan dan pendapatan masyarakat di tengah pandemi, serta membuka lapangan kerja di masa datang. Oleh karenanya, percepatan pembangunan di berbagai kawasan ekonomi khusus baik pariwisata, industri, food estate dan lainnya terus dilakukan.
Erick seusai pertemuan mengatakan, banyak yang mempertanyakan mengenai investasi dan apakah Indonesia solid dalam penegakan hukum. Hal ini dijamin karena Indonesia sendiri sedang membentuk sovereign wealth fund dan tak ingin mengulang kesalahan sama dengan kasus 1 MDB di Malaysia. Sovereign wealth fund ini juga akan digunakan untuk mempercepat proyek-proyek strategis pemerintah.
"Kita sangat mendukung investasi baik yang akan dilakukan pengusaha dalam negeri dan dari luar negeri. Omnibus Law UU Cipta Kerja disiapkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia,” tutur Erick.
Dalam sesi kedua ini, Menlu Retno juga menjelaskan mengenai perspektif geopolitik Indonesia yang akan memegang presidensi G-20 pada 2022 dan keketuaan ASEAN pada 2023. Disampaikan pula dalam KTT ASEAN maupun KTT G-20 baru-baru ini, dua isu yang paling menonjol adalah masalah vaksin dan pemulihan ekonomi.
ASEAN selama 50 tahun ini memegang peran sentral di kawasan dan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil dan damai. Tidak ada konflik terbuka di wilayah ini selama setengah abad terakhir. Hal ini sangat menguntungkan sektor swasta untuk mengembangkan usahanya di kawasan Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk dan ekonomi terbesar.
Namun, lanjut Retno, perdamaian dan stabilitas ini tidak otomatis terwujud. Diperlukan upaya keras secara terus-menerus. Karenanya, sentralitas dan kesatuan ASEAN terus dipelihara. Selain itu, paradigma \'win-win\' juga sangat penting untuk terus dijaga.
"Ini penting sekali karena tanpa terus mengarusutamakan paradigma ini, kerja sama yang terbentuk bukanlah kerja sama yang berkelanjutan. Sektor swasta sebagai yang paling diuntungkan dengan situasi damai dan stabil ini bisa menjadi push factor kepada pemerintah masing-masing untuk terus menyebarkan energi positif, mendorong kerja sama \'win-win\' dan meningkatkan stabilitas di kawasan. Ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif disertai banyaknya kepastian,” tutur Retno.
Pemerintah Indonesia sendiri akan terus memainkan perannya dan berkontribusi untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebelumnya menjelaskan forum ini bagian dari rangkaian Country Strategy Dialogue dari WEF. Pemerintah suatu negara bisa bertemu dalam satu dialog strategis dengan para pelaku bisnis global dan pemangku kepentingan lainnya.
Pembahasan berkaitan dengan isu-isu yang tengah berkembang di negara tuan rumah, kawasan, dan global yang difokuskan pada pembangunan ekonomi negara tuan rumah sebagai pokok utamanya.