Israel-Mesir Hilangkan 16,7 Miliar Dollar AS dari Perekonomian Gaza

Blokade Israel-Mesir membuat 1.500 perusahaan dan usaha dagang di Gaza bangkrut. Serangan Israel menghancurkan 150.000 rumah. Serangan juga menghancurkan rumah sakit, sekolah, PDAM, hingga pembangkit listrik,

GENEVA, KAMIS — Israel dan Mesir menghilangkan peluang ekonomi setara 16,7 miliar dollar AS karena memblokade Gaza sejak 2007. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah pihak di Israel mendesak Israel segera mengakhiri blokade dan embargo terhadap Gaza.

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) menuangkan temuan itu dalam laporan yang disiarkan pada Rabu (25/11/2020) waktu Geneva atau Kamis dini hari WIB. ”Keadaan akan semakin memburuk jika blokade dilanjutkan. Blokade yang tidak adil dan memerangkap 2 juta orang Palestina ini harus segera dicabut. Mereka (warga Palestina di Gaza) harus bisa bergerak bebas, berusaha, berdagang, dan berhubungan lagi dengan dunia dan keluarga di luar Jalur Gaza,” kata Koordinator Bantuan UNCTAD untuk Palestina, Mahmoud Elkhafif.

Baca juga: Indonesia Desak PBB Tuntut Pertanggungjawaban Israel

UNCTAD memeriksa dampak blokade Israel di Gaza pada periode 2007-2018. Gaza diblokade total sejak Hamas mengendalikan wilayah sepanjang 2 kilometer dan satu-satunya daerah Palestina yang berbatasan dengan laut itu. Awalnya, blokade dilakukan Israel. Belakangan, Mesir juga ikut memblokade Gaza. Mesir adalah negara Arab pertama yang menjalin perdamaian dan mengakui kedaulatan Israel.

AFP/MOHAMMED ABED

Jalanan tepi pantai di kota Gaza yang lengang, Selasa (25/8/2020), setelah diterapkannya penguncian kota selama 48 jam.

Dalam temuan UNCTAD, Gaza kehilangan peluang ekonomi setara 16,7 miliar dollar AS. Akibatnya, 49 persen angkatan kerja Gaza kini menganggur. Nilai kehilangan yang harus ditanggung Gaza setara 107 persen produk domestik bruto (PDB) Palestina.

Sebelum blokade, Gaza berkontribusi hingga 31 persen pada PDB Palestina. Pada 2018, Gaza hanya berkontribusi sebanyak 18 persen pada perekonomian Palestina.

UNCTAD mendesak blokade segera diakhiri untuk mencegah perekonomian Gaza ambruk. Warga Gaza harus dibebaskan berdagang dan berbisnis di wilayah mereka. ”Tanpa pembukaan, sangat sulit mengharapkan hal selain kebangkrutan pada masyarakat Gaza. Kondisi ini sangat mengejutkan di abad ke-21 bahwa 2 juta orang dibiarkan dalam keadaan seperti itu,” kata Direktur Strategi dan Globalisasi UNCTAD Richard Kozul-Wright.

Baca juga: Mahkamah Agung Israel Putuskan Permukiman Tepi Barat Ilegal

Selain blokade, Gaza juga terus diserang Israel sehingga lebih dari separuh penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal. Rangkaian serangan Israel menewaskan 3.793 orang dan melukai 18.000 orang lainnya di Gaza.

Rangkaian serangan dan blokade telah menghancurkan 1.500 perusahaan dan usaha dagang di Gaza. Sedikitnya 150.000 rumah di Gaza hancur dibom Israel. Fasilitas publik, seperti PDAM, rumah sakit, sekolah, bangunan pemerintahan, hingga pembangkit listrik, juga hancur oleh rangkaian serangan Israel.

REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Seorang militan Palestina membawa sebuah tong logam ketika ia menyurvei sebuah situs Jihad Islam yang menjadi sasaran serangan udara Israel di Jalur Gaza selatan, 24 Februari 2020.

Hingga 56 persen atau lebih dari 1 juta warga Gaza kini berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, UNCTAD menaksir akan butuh sedikitnya 838 juta dollar AS untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan di Gaza.

Blokade juga membuat layanan kesehatan di Gaza amat buruk dan menjadi ancaman serius di tengah pandemi Covid-19. Kini, 14.768 warga Gaza terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Eropa Desak Sanksi bagi Israel

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut laporan UNCTAD mengungkap kejahatan Israel. ”Pengepungan menimbulkan kejahatan perang dan menyebabkan semua sektor di Jalur Gaza runtuh. Hal ini juga menunjukkan kegagalan internasional menghadapi pengepungan ilegal di Gaza.

Kelompok HAM Israel, Gisha, menyebut bahwa Israel punya kewajiban hukum dan moral untuk mengakhiri blokade. ”Harga yang harus dibayar orang Palestina atas kehilangan waktu, kesempatan,dan keterpisahan dari orang tercinta tidak bisa dihitung,” demikian pernyataan Gisha.

Harapan

Kozul-Wright berharap kondisi membaik setelah Amerika Serikat dipimpin Joe Biden. Di bawah Donald Trump, AS menerapkan kebijakan yang sangat mendukung Israel dan menekan Palestina. Trump memangkas bantuan pada Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNRWA) sehingga korban perang dan pengungsi Palestina kesulitan mendapatkan aneka layanan pendidikan dan kesehatan.

Baca juga: Biden Tetap Sulit Wujudkan Perdamaian di Palestina

”Pemotongan 200 juta dollar AS merupakan pukulan keras pada perekonomian Gaza. Sangat menarik untuk melihat apakah pemerintah baru akan mengubah kebijakan terhadap UNRWA. Memang, sebelum 2016 pun pelanggaran HAM terhadap orang Palestina telah diabaikan,” ujarnya merujuk pada periode kala Biden menjadi Wakil Presiden AS dan AS dipimpin Barack Obama. (AP/AFP)