Infrastruktur dan Sektor Riil Jadi Prioritas di Sumatera Selatan
›
Infrastruktur dan Sektor Riil ...
Iklan
Infrastruktur dan Sektor Riil Jadi Prioritas di Sumatera Selatan
Pemprov Sumatera Selatan mendorong agar seluruh APBD di setiap pemda dapat terserap optimal hingga akhir tahun mendatang. Beberapa sektor yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur dan sekor riil.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·4 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong agar seluruh pemerintah daerah di Sumsel mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Beberapa sektor yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor riil.
Menggaet investor juga diutamakan, salah satu upayanya dengan meningkatkan pelayanan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Jumat (27/11/2020).
Dia mengakui bulan-bulan sebelumnya ada keterlambatan penyerapan. Hal ini terjadi lantaran adanya beragam aturan yang membuat 17 pemerintah kabupaten/kota harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran.
”Pembelanjaan APBD induk harus sesuai dengan hasil refocusing dan realokasi Covid-19 yang sudah dirancang,” ujarnya.
Herman sangat memaklumi kendala tersebut sehingga cukup wajar jika ada daerah yang penyerapan APBD-nya rendah. ”Hal ini masih bisa dimaklumi asal jangan sampai ada stagnasi,” ujarnya.
Kini, dengan adanya keleluasaan dalam penggunaan anggaran, pihaknya berharap agar pemerintah daerah melakukan pembelanjaan secara lebih optimal dan tentu dapat berdampak pada peningkatan laju perekonomian di daerah.
Untuk di Sumsel, penyerapan anggaran sudah sampai 90 persen dari total APBD Sumsel 2020 sekitar Rp 9,8 triliun. ”Sampai akhir tahun diharapkan tidak ada anggaran yang tidak dibelanjakan. Semua harus terserap,” katanya.
Sektor yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur dan sektor riil, terutama untuk pertanian dan perikanan. Hal ini penting karena berkaitan langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Terkait endapan deposito pemda di Sumsel di perbankan hingga Rp 8,65 triliun, Herman menuturkan, itu merupakan hasil sirkulasi keuangan daerah. Ada yang belum melakukan penagihan, jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA), ada transfer dari pemerintah pusat, dan uang pendapatan.
”Semua masuk dalam kas daerah dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, semua akuntabel,” tegas Herman.
Bupati Banyuasin Askolani Jasi mengungkapkan, saat ini penyerapan anggaran APBD Banyuasin baru mencapai 80 persen. Rendahnya penyerapan anggaran ini ini disebabkan oleh penerapan refocusing dan realokasi anggaran akibat Covid-19. ”Untuk penanganan Covid-19, kami sudah tiga kali melakukan refocusing anggaran,” ujar Askolani. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada tingkat penyerapan APBD.
Askolani menuturkan, hingga akhir 2020, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran di Kabupaten Banyuasin bisa mencapai 97 persen dari total APBD Banyuasin sekitar Rp 2,5 triliun. Memang ada hambatan dalam proses penyerapan anggaran, seperti adanya keraguan dalam pelaksanaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Selain itu, ada keterlambatan proses tender dan kendala administratif lainnya.
Untuk itu, sampai akhir tahun ini, ujar Askolani, pihaknya akan fokus untuk pemulihan ekonomi pascapandemi. Beberapa sektor yang akan dituju adalah pertanian di mana Banyuasin menjadi salah satu lumbung beras di Sumsel, UMKM, dan perikanan.
Inovasi
Selain memanfaatkan APBD guna mendorong roda perekonomian, kata Gubernur Sumsel, pemda diharapkan bisa berinovasi, termasuk menadatangkan investor. Menurut Herman, Sumsel memiliki banyak potensi yang dapat dikembangan. Tinggal bagaimana pemda mampu menarik minat investor untuk berinvestasi dengan beragam inovasi, terutama kemudahan pelayanan.
Pemerintah Kota Palembang sendiri berinovasi untuk membuat mal pelayanan publik (MPP) yang salah satu fungsinya adalah mempercepat perizinan. ”Kalau bisa satu jam, kenapa harus berjam-jam. Kalau bisa satu hari, kenapa harus berhari-hari,” ujar Wali Kota Palembang Harnojoyo.
MPP Palembang terdiri dari 28 instansi dengan 362 pelayanan publik. ”Nantinya semua perizinan bisa diurus di tempat ini,” ujar Wali Kota Palembang Harnojoyo.
MPP Kota Palembang ini merupakan yang terbesar di Indonesia karena berada di bangunan seluas 12.000 meter persegi dengan luas lahan keseluruhan 2 hektar.
Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Palembang Hastuti menuturkan, akibat pandemi Covid-19, nilai investasi di Palembang agak tersendat. Dari target Rp 3,2 triliun target investasi tahun 2020, baru tercapai Rp 713 miliar di triwulan III-2020. Harapannya pada akhir tahun nanti akan lebih banyak lagi investasi terutama setelah MPP ini dibuka.
Dia menuturkan, dengan MPP ini, jangka waktu untuk mengajukan perizinan atau keperluan lain akan lebih cepat karena masyarakat akan didampingi langsung oleh tim teknis di satu tempat. ”Biasanya untuk membuat perizinan bisa berbulan-bulan, kini hanya beberapa hari karena semua sudah tersedia di satu tempat,” ujarnya.