Menkeu Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Rp 402 Triliun
Angka Rp 402 triliun itu cukup signifikan. Pemerintah daerah diharapkan tetap bisa membelanjakannya sampai akhir tahun karena ini akan sangat mendorong perekonomian.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Realisasi belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tingkat daerah jauh lebih lambat dibandingkan dengan pusat. Sebab, sebagian besar daerah baru membayar kontrak proyek pada akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta mengakselerasi belanja di sisa triwulan IV-2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBD seharusnya bisa dijalankan dan menjadi tambahan pengungkit perekonomian. Namun, pada kenyataannya, realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tingkat daerah masih sangat rendah.
Berdasarkan data Kemenkeu per 5 November 2020, realisasi anggaran kesehatan baru Rp 14,93 triliun atau 49,12 persen dari alokasi senilai Rp 30,4 triliun. Adapun anggaran jaring pengaman sosial terealisasi Rp 12,91 triliun (56,62 persen pagu) dan dukungan ekonomi hanya Rp 2,75 triliun (14,3 persen pagu).
”Realisasi belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di daerah memang ada kenaikan dari bulan sebelumnya. Namun, jumlahnya masih sangat kecil. Kami berharap bulan November-Desember bisa terjadi akselerasi,” ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi pers APBN edisi Oktober 2020, Senin (23/11/2020).
Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran yang rendah juga tecermin dalam postur APBD. Sampai dengan 31 Oktober 2020, realisasi belanja pemerintah daerah baru Rp 678,41 triliun atau 62,77 persen dari total belanja APBD sebesar Rp 1.080,71 triliun. Ironisnya, realisasi belanja per Oktober 2020 lebih rendah dibandingkan dengan Oktober 2019, yakni Rp 763,38 triliun.
Dengan demikian, tersisa sekitar Rp 402 triliun belanja APBD yang masih harus dibelanjakan pemda sepanjang November-Desember 2020. Besarnya sisa belanja ini akan sangat signifikan mendorong perekonomian nasional pada akhir tahun. Penyelenggaraan pilkada diharapkan tidak mengganggu realisasi APBD.
”Angka Rp 402 triliun itu cukup signifikan. Pemerintah daerah diharapkan tetap bisa membelanjakannya sampai akhir tahun karena ini akan sangat mendorong perekonomian,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, kinerja APBD yang belum optimal juga tecermin dalam besarnya transfer dana dari pusat yang mengendap di rekening pemerintah daerah. Kementerian Keuangan mencatat, total saldo yang ada di rekening pemerintah daerah per Oktober 2020 masih sekitar Rp 239 triliun.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, dana transfer masih mengendap di rekening kas umum daerah karena sebagian besar daerah baru membayar kontrak proyek pada akhir tahun. Ke depan Kementerian Keuangan akan menyusun rancangan kebijakan anggaran agar realisasi belanja daerah bisa lebih cepat.