Dipertimbangkan, Tes Covid-19 untuk Pemilih di Jabar

Pemprov Jabar mempertimbangkan melakukan tes Covid-19 bagi pemilih dalam pilkada 9 Desember nanti untuk mencegah potensi penyebaran virus korona.

Kompas/Hendra A Setyawan

Petugas menata kotak suara di Gudang Logistik KPU Kota Depok, Jawa Barat, Senin (23/11/2020).

BANDUNG, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan melakukan tes Covid-19 bagi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah atau pilkada pada 9 Desember. Opsi ini untuk mencegah potensi penyebaran Covid-19 saat pemungutan suara.

Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar), Selasa (1/12/2020) pukul 17.00 WIB, jumlah pasien isolasi Covid-19 di delapan daerah yang menggelar pilkada di Jabar sebanyak 2.470 orang. Angka ini mencapai 35,7 persen dari total 6.908 pasien isolasi di Jawa Barat.

Delapan daerah ini meliputi Kota Depok dengan jumlah 668 pasien, Kabupaten Karawang (570), Bandung (463), Indramayu (402), Sukabumi (265), Cianjur (40), Tasikmalaya (40), dan Pangandaran (22).

Peta risiko Covid-19 dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan, dua dari delapan daerah yang menggelar pilkada di Jabar itu masuk dalam zona merah. Daerah dengan tingkat risiko penularan tinggi itu meliputi Kabupaten Karawang dan Indramayu.

Kompas/Hendra A Setyawan

Baliho para kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Depok di kawasan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/10/2020).

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, kluster pilkada berpotensi muncul jika upaya pencegahan dan antisipasi tidak dilaksanakan. Karena itu, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengetesan Covid-19 bagi pemilih yang akan berkegiatan di tempat pemungutan suara (TPS).

“Ada masukan untuk melakukan tes (Covid-19) bagi mereka yang ingin mencoblos. Namun, kami belum bisa memutuskan karena ini harus dikaji secara ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Uu usai Rapat Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 di Bandung.

Baca juga: Jaga Kualitas Pilkada

Kajian tersebut, papar Uu, di antaranya untuk memperhitungkan kelompok umur yang akan dites, data dan kajian ilmiah, serta teknis hingga keterjangkauan. Selain itu, Pemprov Jabar tengah mengkondisikan logistik untuk pemeriksaan di daerah-daerah pilkada sebelum mengambil keputusan. “Mudah-mudahan minggu depan atau sebelum hari-H sudah ada keputusan,” ujarnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menyambut baik pertimbangan Pemprov Jabar untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 saat pilkada. Dia menuturkan, hal tersebut membantu KPU untuk mencegah persebaran Covid-19 di setiap TPS.

“Kami sangat mengapresiasi ketika Pemprov Jabar mau memfasilitasi. Semua itu bergantung kesiapan pemprov karena penyelenggara bertanggungjawab atas tes Covid-19 panitia, sedangkan pemilih tidak,” ujarnya.

Rifqi memaparkan, sebanyak lebih kurang 299.000 petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) akan dipastikan kesehatannya melalui tes cepat. Bagi petugas yang terbukti reaktif, pemeriksaan dilanjutkan dengan tes usap untuk memastikan bebas atau tidak dari Covid-19.

Baca juga: Mereka yang Bertaruh Nyawa Mengawal Pilkada

“Pemeriksaan sudah lebih dari 50 persen. Ada petugas yang reaktif, tetapi untuk data yang positif masih belum kami himpun. Jika ada sebagian petugas yang terbukti positif Covid-19, kami sudah bersiap untuk mengurangi jumlah petugas,” ujarnya.

Selain penerapan protokol kesehatan bagi petugas, Rifqi menuturkan, persiapan pilkada di delapan daerah telah mencapai 90 persen. “Semua (logistik) sudah berada di kecamatan. Sebanyak 10 persen yang bersisa tinggal pengadaan alat pelindung diri, seperti masker dan sarung tangan, masih dalam proses,” paparnya.