Pengenalan Nasabah secara Elektronik Pangkas Biaya Operasional

Pengenalan nasabah secara elektronik bisa diterapkan melalui otentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenal wajah.

KOMPAS/DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO

Pengunjung sebuah kafe di pusat perbelanjaan di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, menyelesaikan transaksi menggunakan Kesles, sebuah aplikasi yang dikembangkan perusahaan Indonesia, Selasa (27/10). Kesles dimaksudkan sebagai alat pembayaran memanfaatkan kode QR sebagai cara untuk otentifikasi transaksi.

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan pengenalan nasabah secara elektronik atau yang populer disebut e-KYC dapat memangkas biaya operasional lembaga keuangan. Pemanfaatan teknologi ini pun diyakini dapat turut mendorong inklusi keuangan nasional.

Hal tersebut merupakan hasil studi e-KYC yang dilakukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama MicroSave Consulting (MSC). Studi ini mengkaji praktik identifikasi pengguna jasa layanan keuangan di Indonesia dalam mengadopsi pengenalan nasabah secara elektronik.

Pengenalan nasabah secara elektronik diterapkan melalui otentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenal wajah untuk mengakses basis data. Dengan demikian, verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat.

Baca juga: Inklusi Keuangan Memacu Pemulihan Ekonomi

Dalam webinar ”e-KYC: Solusi Digital Akselerasi Keuangan Inklusif”,  Selasa, (1/12/2020), Country Director MSC Indonesia Grace Retnowati memaparkan, penggunaan e-KYC dapat membuat industri tekfin berhemat hingga Rp 61 triliun.

Penggunaan e-KYC dapat membuat industri tekfin bisa berhemat hingga Rp 61 triliun. Sementara di sektor perbankan, penggunaan e-KYC bisa membuat sektor ini berhemat hingga Rp 3,4 miliar. (Grace Retnowati)

Di sektor perbankan, penggunaan pengenalan nasabah secara elektronik dalam periode waktu yang sama dapat membuat perbankan bisa berhemat hingga Rp 3,4 miliar. Grace mencontohkan, di AS, penerapan e-KYC dapat membuat institusi keuangan bisa menghemat biaya hingga 4,3 dollar AS per nasabah.

”Melalui penerapan e-KYC, ongkos dari sistem verifikasi data pengguna dapat ditekan sehingga memberikan penghematan bagi penyedia jasa atau secara umum bagi industri keuangan,” ujarnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Nasabah antre untuk mendapat pelayanan di Bank Mandiri Cabang Supomo, Tebet, Jakarta, Jumat (30/10/2020). Sebanyak 133 kantor cabang Bank Mandiri beroperasi secara bergiliran untuk memberikan layanan perbankan, seperti setoran pembelian BBM, layanan kas terbatas, penggantian buku tabungan, pembukaan blokir, dan cetak mutasi rekening. Sejumlah bank di Jakarta membuka sebagian cabang mereka untuk melayani nasabah pada saat libur panjang cuti bersama dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pelayanan perbankan kembali normal mulai Senin pekan depan.

Di Indonesia, program nomor induk kependudukan nasional juga memiliki cakupan yang luas, yakni lebih dari 90 persen penduduk dewasa telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Data biometrik di dalam KTP-el itu dikelola secara aman oleh Kementerian Dalam Negeri.

Layanan e-KYC berbasis data KTP elektronik mempermudah proses onboarding pelanggan oleh berbagai penyedia jasa, baik perbankan, asuransi, maupun tekfin. Layanan ini bisa meminimalisasi risiko penipuan.

Baca juga: Infrstruktur Jadi Kunci Bisnis Tekfin

Untuk memfasilitasi hal tersebut, diperlukan infrastruktur publik dan ekosistem kebijakan yang mendukung adopsi e-KYC secara lebih luas.

”Selain itu, diperlukan prosedur operasi standar yang jelas bagi penyedia jasa dalam mengakses basis data kependudukan guna memastikan perlindungan data pelanggan tetap terjaga,” kata Grace.

Baca juga: Layanan Perbankan Akomodasi Mitigasi Covid-19

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erdiriyo menyampaikan, digitalisasi e-KYC juga akan mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90 persen pada 2024.

”Indonesia dapat memaksimalkan momentum transformasi digital untuk percepatan inklusi keuangan didukung dengan total populasi pengguna internet aktif sebesar 150 juta orang pada 2019,” ujar Erdiriyo.

Indonesia dapat memaksimalkan momentum transformasi digital untuk percepatan inklusi keuangan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sidik jari perekaman petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor saat merekam data KTP-el di rumah Suhanah (82), warga Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Sareal, Kota Bogor, Selasa (21/7/2020). Sistem pelayanan pembuatan KTP-eldengan mendatangi rumah warga lansia tetap dilakukan sebagai pencatatan data kependudukan. Selama pandemi Covid-19, petugas pendataan dilengkapi alat pelindung diri sebagai bagian dari protokol kesehatan yang harus diterapkan. Sistem pendaftaran bagi warga lansia dilakukan melalui pelayanan daring. Petugas mendatangi rumah-rumah mereka untuk melakukan perekaman data. Hingga saat ini Disdukcapil Kota Bogor telah mendata 78 warga lansia dengan sistem tersebut.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menilai, e-KYC semakin relevan di masa pandemi. Pasalnya, proses ini  mempermudah penyedia jasa memverifikasi pelanggan tanpa perlu kontak fisik.

”Kemudahan ini mendorong semakin banyak penyedia jasa yang mengadopsi e-KYC untuk proses onboarding yang berdampak pada permintaan yang meningkat untuk mengakses basis data kependudukan di Dukcapil,” ujarnya.