AS Siapkan 5 Juta Dollar untuk Pemberi Bukti Pelanggaran China dan Korut
›
AS Siapkan 5 Juta Dollar untuk...
Iklan
AS Siapkan 5 Juta Dollar untuk Pemberi Bukti Pelanggaran China dan Korut
AS menuding China membantu Korea Utara melanggar sanksi PBB sebab China terus berdagang dengan Korut.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
WASHINGTON DC, RABU — Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 5 juta dollar AS kepada pemberi bukti pelanggar sanksi atas Korea Utara. Menurut catatan AS, pelanggaran antara lain dilakukan oleh China.
Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Korea Utara, Alex Wong, menyebutkan, sanksi ekonomi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan memaksa Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya.
”Mereka (China) memiliki sumber daya untuk menerapkan sanksi PBB. Sayangnya, mereka tidak mau menggunakan (sumber) itu,” ujar Wong, Selasa (1/12/2020) siang waktu Washington atau Rabu pagi WIB.
Sepanjang 2019-2020, AS memantau sedikitnya 555 kapal China masuk dan keluar Korut. Kapal-kapal itu mengangkut batubara dari Korut dan mengantarkan aneka produk lain ke Korut, termasuk komoditas masuk dalam daftar sanksi PBB.
”Kegagalan Beijing memenuhi kewajibannya bertolak belakang dengan keinginannya mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea,” ujarnya.
Selain kapal, pelanggaran oleh Beijing adalah dengan menampung hampir 24 warga Korut yang terkait dengan program pengembangan rudal dan senjata pemusnah massal. Mereka juga mewakili perbankan. Wong menyebutkan, seharusnya Beijing mengusir mereka bertahun-tahun lalu.
”Mereka (China) mencoba membatalkan sanksi PBB yang mereka dukung pada 2006, 2009, 2013, 2016, dan 2017. Mereka mencoba menghidupkan lagi jalur perdagangan dan pengiriman uang ke Korea. Dengan demikian, China memastikan pengaruhnya pada perekonomian Korut,” kata Wong.
Kerja paksa
Selain itu, ada 20.000 warga Korut bekerja di China. Menurut Wong, ribuan orang itu dipekerjakan secara paksa. Beijing juga mengizinkan perusahaan-perusahaannya berdagang dengan Korut.
Washington menuding Beijing telah membantu Pyongyang mencuci uang yang didapat agen-agen Korut dari pencurian di dunia maya. Dana hasil pencurian itu dipakai untuk membiayai program persenjataan nuklir Korut.
Wong mengancam akan mengenakan sanksi tambahan kepada pihak-pihak di China dan luar China yang terlibat pelanggaran sanksi terhadap Korut. ”Kami telah mengenakan sanksi di masa lalu dan akan menambahnya lagi,” ujarnya.
Washington menolak mencabut sanksi terhadap Pyongyang. Sebab, pencabutan sanksi disebut akan membuat Korut punya dana untuk membiayai program senjatanya.
China belum mengeluarkan pernyataan resmi atas tudingan Wong. Dalam berbagai kesempatan, Beijing selalu menyatakan mendukung penerapan sanksi PBB dan menjunjung semua norma hukum internasional.
Bantuan kemanusiaan
PBB sebenarnya mengizinkan pengecualian perdagangan dengan Korut. Syaratnya, hasil perdagangan dipakai untuk membiayai program kemanusiaan. Pyongyang sangat membutuhkan pasokan asing untuk pangan dan obat. Pandemi Covid-19 memperburuk keadaan di sana.
Mantan Direktur Program Korut pada Badan Pengembangan dan Kerja Sama Swiss (Swiss Agency for Development and Cooperation/SADC), Katharina Zellweger, menyebutkan bahwa 40 persen warga Korut dalam status rawan pangan. Ia sangat prihatin dengan rangkaian sanksi terhadap Korut.
”Seluruh perekonomian tertekan karena pembatasan ekspor-impor dan warga biasa sangat menderita,” ujarnya sebagaimana dikutip kantor berita Korea Selatan, Yonhap.
Sementara Komite Sanksi Korut di PBB menyetujui perpanjangan pengecualian sanksi dari enam bulan menjadi 9 bulan. Dengan pengecualian itu, kapal dan pesawat pengangkut kebutuhan pangan dan obat-obatan tetap bisa dikirim.
Di sisi lain, Korut bisa menjual aneka komoditas dengan syarat hasilnya dipakai untuk membayar kebutuhan pangan dan obat-obatan.
Kelompok bantuan kemanusiaan bisa mendapatkan tambahan waktu pengiriman. Syaratnya, mereka bisa membuktikan bahwa pengiriman tertunda antara lain karena pandemi Covid-19. (AP/REUTERS)