Pemeriksaan Kasus Belum Merata, Distribusi Laboratorium Jadi Kendala

Disparitas tingkat pemeriksaan kasus terkait Covid-19 antardaerah masih tinggi. Hal itu dipicu oleh keterbatasan jumlah laboratorium dan sumber daya manusia bidang kesehatan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menjalani tes usap mandiri dengan layanan tanpa turun di sebuah rumah sakit di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (27/11/2020). Kesadaran warga menjalani pemeriksaan Covid-19, baik dengan tes usap secara mandiri maupun difasilitasi semakin tinggi.

JAKARTA, KOMPAS — Jumlah pemeriksaan kasus terkait Covid-19 di Indonesia hampir mencapai target minimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Namun, disparitas tingkat pemeriksaan ini masih ditemui di sejumlah daerah. Keterbatasan jumlah laboratorium dan sumber daya yang memadai menjadi penyebabnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada minggu keempat November 2020, jumlah pemeriksaan kasus terkait Covid-19 mencapai 90,64 persen dari target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 267.000 orang per minggu atau 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Namun, jika dilihat secara lebih rinci di tingkat provinsi, hanya ada 11 provinsi yang mencapai target itu.

Sebelas provinsi itu adalah DKI Jakarta (7.151 orang per minggu per 1 juta penduduk), Kalimantan Timur (3.584 orang), Riau (2.144 orang), Papua Barat (2.142 orang), Sumatera Barat (1.989 orang), Papua (1.745 orang), Sulawesi Utara (1.673 orang), DI Yogyakarta (1.631 orang), Bali (1.466 orang), Jawa Tengah (1.329 orang), dan Kalimantan Selatan (1.152 orang).

Sementara terdapat 10 provinsi yang pemeriksaannya 50 persen di bawah target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), antara lain, Sulawesi Tengah (222 orang), Nusa Tenggara Barat (238 orang), dan Nusa Tenggara Timur (285 orang).

Baca juga: Penundaan ke Rumah Sakit Penyebab Tingginya Kematian Covid-19

”Untuk melihat jumlah pemeriksaan ini, kita perlu memahami faktor penunjang lainnya, seperti jumlah laboratorium, jumlah SDM (sumber daya manusia), serta ketersediaan logistik, seperti mesin PCR (reaksi rantai polimerase) dan reagennya. Dengan kondisi geografis Indonesia, tentu kapasitas di setiap provinsi tidak bisa disamakan,” ujar Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah, di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurut dia, sebaran laboratorium pemeriksaan Covid-19 yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu kendala utama peningkatan jumlah pemeriksaan kasus. Jumlah laboratorium yang tersedia tidak sebanding dengan besarnya target jumlah orang yang harus diperiksa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah laboratorium pemeriksaan Covid-19 saat ini sebanyak 466 laboratorium.

Untuk melihat jumlah pemeriksaan ini, kita perlu memahami faktor penunjang lainnya, seperti jumlah laboratorium, jumlah sumber daya manusia, dan ketersediaan logistik.

Di Provinsi DKI Jakarta, 64 laboratorium rujukan tersedia dengan target pemeriksaan 10.846 orang per minggu. Selain itu, wilayah lain, seperti Jawa Timur, terdapat 78 laboratorium dengan target pemeriksaan 40.479 orang per minggu.

Kondisi tersebut berbeda dengan Nusa Tenggara Timur yang hanya memiliki lima laboratorium dengan target pemeriksaan 5.411 orang per minggu, Sulawesi Utara sebanyak enam laboratorium dengan target 2.641 orang dan Sulawesi Tenggara dengan satu laboratorium untuk memeriksa 1.559 orang per minggu.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Kesibukan terlihat di bagian pemeriksaan sampel Covid-19 di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Surabaya, Selasa (3/11/2020). Laboratorium tersebut beroperasi sepanjang waktu untuk memeriksa sampel Covid-19 dengan metode PCR.

Kendala lain yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang mumpuni dalam pemeriksaan penyakit menular seperti Covid-19. Kapasitas ini diperlukan mulai dari pengambilan spesimen, pengiriman spesimen ke laboratorium, pemeriksaan di laboratorium, dan pendataan.

Baca juga: Skenario Jateng Saat Tempat Tidur Isolasi RS Terisi 76 Persen Pasien Korona

”Kapasitas pelacakan dan penelusuran kontak di masyarakat juga amat memengaruhi. Sebab, tidak mungkin ada spesimen yang diperiksa di laboratorium jika ada pelacakan dan penelusuran kasus yang optimal di lapangan. Karena itu, pelacakan dan penelusuran kasus serta pemeriksaan yang optimal harus berjalan beriringan,” katanya.

Oleh sebab itu, Dewi menuturkan, peran pemerintah daerah sangat besar dalam mengawal jalannya pelacakan dan pemeriksaan kasus, serta menjamin pasokan logistik di laboratorium. Pengaturan jam kerja dari tenaga laboratorium juga berpengaruh untuk meningkatkan jumlah kasus yang diperiksa.

Hal ini terbukti pada Provinsi Sumatera Barat. Meskipun jumlah laboratorium yang tersedia hanya empat laboratorium, wilayah ini mampu melebihi target yang diterapkan WHO dengan pemeriksaan kasus pada minggu keempat November 2020 sebanyak 1.989 orang per 1 juta penduduk per minggu. Ini bisa dicapai karena sistem kerja yang berjalan di laboratorium dilakukan selama 24 jam penuh dengan pembagian kerja tenaga laboratorium yang baik.

”Pelibatan laboratorium swasta yang terintegrasi juga bisa dilakukan untuk mendukung capaian pemeriksaan kasus di suatu wilayah. Tentu juga perlu disertai dengan evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk menjaga kuantitas dan kualitas pengetesan,” kata Dewi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas medis mengambil sampel cairan tenggorokan dalam kegiatan tes usap drive thru gratis di Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Per 2 Desember 2020, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan ada 5.533 kasus baru yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan 118 kematian dan 4.001 kasus sembuh. Dengan penambahan ini, total kasus Covid-19 di Tanah Air menjadi 549.508 kasus dengan 17.199 kematian.

Baca juga: Enam Kluster Gejala Infeksi Covid-19

Secara terpisah, anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI),  Soedjatmiko, menuturkan, penularan Covid-19 harus tetap diwaspadai. Masyarakat perlu sadar bahwa penyakit ini masih terjadi dengan tingkat penularan yang tinggi.

”Kita bisa mencegah Covid-19 dengan memperkuat 3T dan 3M. Pemerintah terus meningkatkan tracing (pelacakan), testing (pemeriksaan), dan treatment (tindak lanjut penanganan), sementara masyarakat juga tetap disiplin menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ini nanti akan diperkuat lagi dengan vaksin yang cakupannya harus mencapai 70 persen,” tuturnya.