Logistik Protokol Kesehatan Pilkada 2020 di Jabar Belum Rampung

Kebutuhan alat pelindung diri untuk pilkada di delapan daerah di Jabar telah rampung 90 persen. KPU berharap semua alat, baik logistik suara maupun peralatan protokol kesehatan, tersedia jelang pilkada 9 Desember nanti.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Petugas menyiapkan pengiriman logistik pilkada di gudang KPU Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020).

BANDUNG, KOMPAS — Pemenuhan logistik protokol kesehatan untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada di Jawa Barat belum rampung. Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah masih menunggu pengiriman alat pelindung diri sebagai antisipasi penularan pandemi Covid-19.

Komisioner KPU Jawa Barat, Nina Yuningsih, di Bandung, Kamis (3/12/2020), mengatakan tengah menunggu pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang telah rampung 90 persen. Sisanya, beberapa alat, seperti alat pengukur suhu dan sarung tangan, masih menunggu distribusi dari pusat.

”APD dan kebutuhan protokol kesehatan lainnya sudah kami distribusikan ke setiap KPU kabupaten dan kota, tinggal menunggu beberapa alat dari KPU pusat. Untuk distribusinya sesuai kebutuhan. Jika di suatu wilayah sudah ada yang rampung, boleh langsung distribusinya,” ujarnya.

Baca juga : Pilkada untuk Siapa?

Di sisi lain, Nina menyebutkan, pemenuhan logistik pilkada telah 100 persen. Barang-barang tersebut akan diedarkan ke setiap kecamatan mulai dari H-5 pencoblosan yang akan berlangsung pada Rabu (9/12/2020).

Menurut dia, logistik suara ditargetkan rampung di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada H-1 pemilihan. Jabar memiliki delapan daerah yang akan melaksanakan pilkada, yaitu Kabupaten Bandung, Karawang, Indramayu, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.

Lebih kurang 33.000 TPS tersebar di delapan daerah tersebut dengan jumlah pemilih sebanyak 11,6 juta orang. Sekitar 299.000 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dikerahkan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Kompas/Hendra A Setyawan

Petugas menyortir surat suara Pilkada Depok di gudang logistik KPU Kota Depok, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Senin (23/11/2020). KPU Kota Depok telah menerima surat suara yang dicetak untuk kebutuhan Pilkada Depok 2020 sebanyak 1.262.051 lembar.

”Kami ingin memastikan surat suara dan logistik pemilihan lainnya aman hingga masa pencoblosan. Kalau langsung dikirim ke setiap kecamatan, konsentrasi petugas akan terpecah sehingga pengamanan tidak maksimal. Jadi, semuanya disimpan dulu di KPU kabupaten,” ujarnya.

Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menuturkan, persiapan KPU kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada mencapai lebih dari 90 persen. Selain itu, lebih dari 50 persen petugas KPPS telah melaksanakan tes cepat sebagai salah satu syarat bertugas.

”Tes cepat telah kami lakukan dari tanggal 26 November hingga 5 Desember di delapan daerah untuk memastikan kesehatan petugas. Jika ada yang reaktif, akan kami lanjutkan ke tes usap dan isolasi mandiri. Pengurangan jumlah petugas akan menjadi konsekuensinya,” ujar Rifqi.

Tes cepat telah kami lakukan dari tanggal 26 November hingga 5 Desember di delapan daerah untuk memastikan kesehatan petugas. Jika ada yang reaktif, akan kami lanjutkan ke tes usap dan isolasi mandiri. Pengurangan jumlah petugas akan menjadi konsekuensinya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintasi baliho kampanye pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Kota Depok 2020, di depan Kantor KPU Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/11/2020). Pilkada serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Terkait perkembangan zonasi risiko persebaran Covid-19 di Jabar yang dinamis, Rifqi menuturkan, KPU selalu berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 di setiap daerah. Setiap perubahan zona risiko akan diinformasikan untuk menyesuaikan terhadap penerapan protokol kesehatan di setiap TPS.

Potensi kerumunan dapat terjadi di setiap TPS sehingga KPU membatasi jumlah pemilih. Ia berujar, jumlah pemilih dibatasi maksimal 500 orang dari sebelumnya 800 orang.

Baca juga : Indramayu Zona Merah, APD Petugas Pilkada Belum Lengkap