Penyelenggara Pilkada di Sumsel Belum Menerima Pistol Termometer

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Seorang pengendara motor sedang menjalani pemeriksaan suhu tubuh, Selasa (26/5/2020). Pemeriksaan ini merupakan salah satu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Warga yang melanggar juga akan dikenai sanksi.

PALEMBANG,KOMPAS—Tujuh daerah yang menyelenggarakan pilkada di Sumsel belum memiliki pistol termometer. Padahal ini dibutuhkan sebagai syarat  pelaksanaan protokol kesehatan. Komisi Pemilihan Umum Sumsel masih menunggu keputusan dari KPU pusat terkait kepastian pengiriman alat tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Kelly Mariana, Kamis (3/12/2020) di Palembang menjelaskan, hingga kini semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada di Sumsel belum memiliki pistol termometer . Hal ini terjadi karena perusahaan yang menang tender di KPU pusat mundur.

Itulah sebabnya, lanjut Kelly, pihaknya masih menunggu keputusan dari KPU pusat terkait pengadaannya. “Kami masih menunggu petunjuk lanjutan,” ucapnya. Menurutnya pistol termometer sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mencegah penularan saat pemungutan suara berlangsung.

Dia menjelaskan, berdasarkan simulasi, pistol termometer digunakan sebelum pemilih memasuki area pemilihan tujuannya untuk mengukur suhu tubuh. Namun, hingga saat ini barang tersebut belum tiba.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana

Selain pistol termometer, sebagian besar pelengkapan alat pelindung diri (APD) telah didistribusikan ke KPU ketujuh kabupaten untuk dilanjutkan ke setiap tempat pemungutan suara (TPS). “Bahkan beberapa peralatan penunjang protokol kesehatan sudah langsung didistribusikan ke TPS karena KPU kabupaten kekurangan ruang penyimpanan (gudang),” ucapnya.

Dia berharap segera ada kejelasan dari KPU pusat terkait ketersedian pistol termometer ataukan menggunakan alternatif lain. Pilihan itu seperti menyerahkan langsung ke KPU Kabupaten untuk melakukan penunjukan langsung pengadaan pistol termometer atau meminjam sementara pistol termometer dari Dinas Kesehatan kabupaten setempat.

Opsi lain adalah meminjam dari Dinas Kesehatan. (Kelly Mariana)

Namun, mekanisme penunjukan langsung, ujar Kelly, cukup sulit karena dipastikan nilainya melebihi batas yang ditetapkan yakni Rp 200 juta. Opsi lain adalah meminjam dari Dinas Kesehatan.“Tapi kita masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat,” ucapnya.

Baca juga : Lagi, Bakal Calon Peserta Pilkada Di Sumsel Terjangkit Covid-19

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Ratusan kotak suara diletakan di Kantor KPU Sumsel, Kamis (9/5/2019). Kotak ini berasal dari kabupaten Empat Lawang yang mengalami kericuhan saat rapat pleno KPU Selasa (7/5/2019) lalu.

Adapun jumlah TPS di tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada berjumlah 5.477 TPS yang tersebar sampai ke pelosok. “Agar tidak mengalami keterlambatan, setelah barang tiba langsung didistribusikan ke kabupaten," tutur Kelly.

Paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara, semua perlengkapan APD dan logistik lain seperti kotak suara, surat suara, dan beragam formulir yang diperlukan tiba di TPS, sehingga tidak mengganggu proses pemungutan suara. “Logistik pilkada termasuk APD sudah terdistribusi sekitar 90 persen,” ucapnya.

Ketua KPU Ogan Ilir  Massuryati menuturkan, ada kabar jika sudah ada perusahaan yang menggantikan pemenang tender  yang mengundurkan diri. “Jika kabar itu benar, saya harap pistol termometer dapat segera dikirim,” ucapnya. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu sarung tangan lateks dan handuk yang juga masih kurang. Sementara untuk ember sudah didistribusikan ke TPS.

Untuk surat suara dan kotak suara sebagian besar sudah terpenuhi hanya tinggal beberapa formulir saja yang masih dalam perjalanan.  Hanya saja dia tetap optimis semua pelengkapan tersebut dapat tersedia tepat waktu. “Kami berharap pada tanggal 6 atau memasuki masa tenang semua perlengkapan sudah tersedia,” kata Massuryati.