Mendasarkan pada sejumlah masukan dari sejumlah lembaga yang bergiat di isu reforma agraria, pemerintah akan mengidentifikasi dan menetapkan prioritas obyek sengketa berikut target penyelesaiannya.
Oleh
FX LAKSANA AS
·3 menit baca
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan dengan sejumlah aktivis reforma agraria di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (03/12/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta persoalan sengketa lahan di Tanah Air segera diselesaikan. Untuk itu, mendasarkan pada sejumlah masukan dari sejumlah lembaga yang bergiat di isu reforma agraria, pemerintah akan mengidentifikasi dan menetapkan prioritas obyek sengketa berikut target penyelesaiannya.
”Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum,” kata Presiden sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden pada pertemuan dengan aktivis pegiat reforma agraria di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (03/12/2020).
Mendampingi Presiden adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.
Para pegiat reforma agraria yang hadir adalah Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.
Dalam kesempatan itu, masih menurut siaran pers yang sama, Presiden dan para menteri menggali berbagai persoalan di lapangan. Selanjutnya kedua belah pihak bersama mencari solusi yang dapat disepakati bersama. Pertemuan ini merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agraria. Pertemuan sebelumnya berlangsung pada 23 November 2020.
Dalam keterangan pers bersama seusai pertemuan, Moeldoko mengatakan, baik pemerintah maupun pegiat reforma agraria, berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala di lapangan.
”Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” kata Moeldoko.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria dapat terus berjalan guna memperjuangkan keinginan masyarakat. ”Presiden sangat concern dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata,” katanya.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dalam kesempatan yang sama, Sofyan menjelaskan bahwa pihaknya akan segera mengidentifikasi semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dan para pegiat dalam pertemuan. Selanjutnya pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.
”Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan diselesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai, kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” kata Sofjan.
Sementara itu, Siti menambahkan, pemerintah berkomitmen menjalankan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FRUU-Pertanahan_85205729_1574610639.jpg){kind=logo}
