5.200 Polisi Jaga Pilkada 2020 di Sulawesi Utara

Sekitar 5.200 polisi ditugaskan untuk mengamankan jalannya Pilkada 2020 di 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Mendagri Tito Karnavian meminta mereka mewaspadai gangguan konvensional maupun penularan Covid-19.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pasukan Polda Sulawesi Utara merapikan barisan dalam apel pergeseran pasukan pengaman Pilkada 2020, Jumat (4/12/2020), di Manado. Sebanyak 770 pasukan Polda Sulut akan dikirim ke 15 kota dan kabupaten sebagai bagian tim pengaman pilkada beranggotakan 5.200 polisi.

MANADO, KOMPAS – Sekitar 5.200 polisi ditugaskan untuk mengamankan jalannya Pilkada 2020 di 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepolisian bekerja sama dengan penegak keamanan lain untuk mencegah gangguan keamanan konvensional dan pelanggaran protokol kesehatan pencegah Covid-19.

Dari 5.200 polisi pengaman Pilkada 2020, sebanyak 770 di antaranya adalah personel dari satuan Kepolisain Daerah (Polda) Sulut yang ditugaskan di 15 kabupaten/kota. Mereka dilepas secara simbolis dalam upacara penyerahan alat pelindung diri, Jumat (4/12/2020), lima hari sebelum pemungutan suara, di Manado.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulut Komisaris Besar Jules Abraham Abast mengatakan, pasukan tambahan ke Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Sangihe sudah diberangkatkan lebih dulu, sedangkan yang ditugaskan ke Kepulauan Talaud akan diberangkatkan Jumat ini dengan pesawat.

"Mayoritas yang kami lepas hari ini mereka yang ditugaskan di wilayah daratan. Yang di area Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara diberangkatkan hari ini karena lokasi jauh. Sedangkan di Manado, Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa, dan Bitung akan berangkat Sabtu (5/12/2020) atau Minggu (6/12/2020)," katanya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Para personel Polda Sulawesi Utara membawa perlengkapan sebelum diberangkatkan ke 14 daerah di luar Manado dalam apel pergeseran pasukan pengaman Pilkada 2020, Jumat (4/12/2020), di Manado. Sebanyak 770 pasukan Polda Sulut akan dikirim ke 15 kota dan kabupaten sebagai bagian tim pengaman pilkada beranggotakan 5.200 polisi.

Menurut Jules, jumlah total polisi yang khusus mengamankan pemilu membentuk dua per tiga dari kekuatan pasukan kepolisian di Sulut. Para polisi dibekali alat pelindung diri seperti masker, pelindung wajah, dan sarung tangan.

Sebelumnya, seluruh anggota polisi juga sudah menjalani tes cepat Covid-19 untuk memastikan semua polisi sehat. “Kami juga beri vitamin agar mereka bisa tetap sehat saat menjalankan tugas,” kata Jules.

Baca juga:770 Personel Polda Sulut Ikuti "Rapid Test" Sebelum Amankan Pilkada 2020

Upacara pelepasan pasukan itu dipimpin Mendagri Tito Karnavian di sela-sela kunjungan kerjanya di Manado. Menurut Tito, ada dua jenis ancaman terhadap Pilkada 2020, yaitu gangguan keamanan konvensional yang meliputi konflik, kekerasan, intimidasi, dan politik uang, serta penyebaran Covid-19.

Kami juga beri vitamin agar mereka bisa tetap sehat saat menjalankan tugas (Jules Abraham)

Selama masa kampanye di 270 daerah, kata Tito, pelanggaran protokol kesehatan hanya ditemukan pada 2,2 persen dari total sekitar 73.500 acara tatap muka. Ia juga menilai Sulut cukup aman dan lancar. Tidak ada laporan adanya kluster kampanye maupun meski ada beberapa calon yang ditegur karena dianggap menimbulkan kerumunan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Anggota Brigadir Mobil Polda Sulawesi Utara mengikuti apel pergeseran pasukan pengaman Pilkada 2020, Jumat (4/12/2020), di Manado. Sebanyak 770 pasukan Polda Sulut akan dikirim ke 15 kota dan kabupaten sebagai bagian tim pengaman pilkada beranggotakan 5.200 polisi.

Siapkan fisik dan mental

Untuk itu, Tito pun meminta pasukan Polda Sulut untuk menyiapkan kondisi fisik dan mental untuk mengamankan semua proses yang tersisa. Tahapan pencabutan alat peraga kampanye pada masa tenang, pengawalan kotak dan surat suara, tempat pemungutan suara (TPS), hingga penghitungan suara dan penyimpanan logistik harus terlaksana dengan baik dan aman.

Konflik misalnya, tidak ada yang spontan. Kerja sama dengan berbagi informasi bisa mencegah tumbuhnya konflik sedini mungkin. Tetapi, saat bertindak, jangan arogan, jangan langsung memakai cara terakhir dengan peluru tajam (Tito Karnavian)

Kerja sama dengan aparat keamanan lain, dari TNI hingga perlindungan masyarakat (linmas), serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mutlak untuk dijalin. Dengan begitu, kata Tito, tiap instansi bisa saling berbagi informasi intelijen untuk mencegah ancaman yang mungkin datang.

“Konflik, misalnya, tidak ada yang spontan. Kerja sama dengan berbagi informasi bisa mencegah tumbuhnya konflik sedini mungkin. Tetapi, saat bertindak, jangan arogan, jangan langsung memakai cara terakhir dengan peluru tajam jika bisa menggunakan pendekatan persuasif," kata Tito.

Baca juga: Adu Kuat Petarung Lama di Manado

Kepala Polda Sulut Inspektur Jenderal RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, tiap TPS akan dijaga dua orang karena kebutuhan untuk mencegah kerumunan yang dapat menjadi pemicu penularan Covid-19. Polri juga akan dibantu oleh TNI dan polisi pamong praja.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau kesiapan pasukan Polda Sulawesi Utara dalam apel pergeseran pasukan pengaman Pilkada 2020, Jumat (4/12/2020), di Manado. Sebanyak 770 pasukan Polda Sulut akan dikirim ke 15 kota dan kabupaten sebagai bagian tim pengaman pilkada beranggotakan 5.200 polisi.

“Masyarakat tidak perlu berkerumun untuk menyaksikan penghitungan karena sudah ada pengeras suara di tiap TPS. Jika ada kerumunan, tindakan kami adalah membubarkan,” kata dia.

Panca menambahkan, para pelanggar protokol kesehatan akan akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme penindakan sudah ada, mulai dari imbauan dari aparat di lapangan hingga peninjauan kelompok kerja terpadu. Namun, polisi akan lebih dahulu mengingatkan para pelanggar protokol kesehatan dengan teguran.

Sementara itu, Pemprov Sulut telah membagikan 10,74 juta lembar masker dari target 11,39 juta masker bagi warganya sebagai bagian dari program Gerakan Sulut Bermasker. Pejabat Sementara Gubernur Sulut Agus Fatoni mengatakan, hal ini adalah respons dari fakta bahwa 27 persen warga Sulut yakin dan sangat yakin tidak akan tertular Covid-19.

“Ini diharapkan bisa mengurangi jumlah masyarakat Sulut yang terpapar Covid-19, terlebih sebelum ikut serta dalam Pilkada 2020 serta perayaan Natal dan tahun baru 2021. Mengenakan masker bisa mengurangi risiko tertular sampai 85 persen,” kata Fatoni.

Baca juga : 1,88 Juta Surat Suara Pilgub Sulut Didistribusikan Pekan Depan