DPR Desak Penuntasan Distribusi Logistik APD

Tinggal empat hari lagi sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020, logistik Pilkada 2020 terutama terkait protokol kesehatan belum merata dibagikan. Komisi II DPR pun mendesak agar segera dituntaskan distribusinya.

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Warga difabel dibimbing oleh saudaranya, tengah memasukkan suara suara yang baru dicoblos ke dalam kotak pada simulasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (27/11/2020) . Alat pelindung diri yang wajib dikenakan membedakan pilkada serentak tahun 2020 ini dengan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi yang belum kunjung reda.

JAKARTA, KOMPAS – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendesak penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum untuk segera menuntaskan distribusi logistik Pilkada 2020, terutama yang merupakan bagian dari protokol kesehatan. Pendistribusian logistik tepat waktu diperlukan karena hanya tersisa empat sekitar empat hari sebelum hari pemungutan suara.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengatakan, dari hasil pemantauan dan kunjungan Komisi II ke sejumlah daerah, memang ada laporan dari KPU daerah yang menyebutkan logistik Pilkada 2020, utamanya yang terkait dengan protokol kesehatan, yakni sarung tangan dari bahan lateks, dan thermogun, belum diterima oleh mereka. Namun, laporan lanjutan menyebutkan, kini hanya tersisa sarung tangan yang belum terdistribusi, karena thermogun telah diditribusikan oleh KPU.

Baca Juga: Partai Kembali Ingatkan Calon di Pilkada untuk Patuhi Protokol Kesehatan

“Kami ingin KPU di sisa waktu yang ada ini untuk betul-betul memaksimalkan pendistribusian APD, khususnya sarung tangan untuk pemilih. KPU harus bekerja keras untuk memenuhi syarat mutlak penyelenggaran Pilkada 2020, yaitu APD sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya, saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).

“Kami ingin KPU di sisa waktu yang ada ini untuk betul-betul memaksimalkan pendistribusian APD, khususnya sarung tangan untuk pemilih. KPU harus bekerja keras untuk memenuhi syarat mutlak penyelenggaran Pilkada 2020, yaitu APD sesuai dengan protokol kesehatan”

Saan memantau dua wilayah, yakni Karawang dan Indramayu di Jawa Barat. Dari pantauannya, para petugas Kelompok Panitia Pemungutan suara (KPPS) juga telah melakukan tes cepat Covid-19, sehingga harapannya tes cepat itu dapat tuntas diikuti seluruh petugas pada 8 Desember 2020. Tes cepat itu sekalipun tidak secara pasti menunjukkan infeksi Covid-19, namun hasil tes cepat itu dapat dijadikan salah satu indikator pengukur kondisi kesehatan petugas.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Petugas menaikkan alat pelindung diri (APD) yang merupakan bagian dari Logistik Pilkada Serentak 2020 ke truk sebelum didistribusikan dari Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (4/12/2020). Tersedianya APD secara lengkap dan penerapan protokol kesehatan yang menjadi syarat mutlak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dengan demikian, selain memberi rasa aman dan nyaman bagi pemilih, juga mencegah penularan Covid-19.

“KPU harus benar-benar memastikan APD itu sampai ke TPS, jangan ada satu pun item logistik protokol kesehatan yang terlewatkan. Bawaslu di satu sisi harus memaksimalkan pengawasannya terhadap distribusi logistik APD tersebut,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya kerumunan, KPU diminta untuk mengatur kehadiran pemilih, sehingga tidak sampai terjadi penumpukan. Selain itu, pada masa tenang, yakni 6-8 Desember 2020, para calon diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dalam melakukan hitung cepat (quick count), dan mencegah euforia kemenangan.

“Kita tentu berharap Pilkada 2020 ini jangan sampai seperti yang dikhawatirkan, yakni menjadi kluster baru penularan Cobid-19. Oleh karenanya, penyediaan APD dan protokol kesehatan menjadi sesuatu syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara,” ujarnya.

Saksi belum dites

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syamsurizal mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan ke sejumlah daerah. Ia antara lain mendatangi dua wilayah, yakni Padang Pariaman di Sumatera Barat, dan Tangerang Selatan. Di dua daerah tersebut Syamsurizal tidak menemui ada kendala distribusi logistik.

“Dari KPU dan Bawaslu setempat yang kami pantau, secara umum kini tinggal menunggu logistik didrop dari kantor-kantor kecamatan setempat. Kemarin, sudah berangsur-angsur didrop ke TPS-TPS,” katanya.

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Petugas menyemprotkan desinfektan di area Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebelum TPS digunakan untuk pemungutan suara. Adegan ini diperagakan dalam simulasi yang digelar di halaman Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Jumat (27/11/2020)

Hanya saja, untuk penerapan protokol kesehatan masih ada kekurangan dari sisi penyediaan tes cepat bagi para saksi. “Selama ini tidak terpikirkan oleh kita, dan kami telah meminta sekretariat Komisi II DPR untuk menyurati Kementerian Dalam Negeri agar segera melakukan tes cepat kepada para saksi, karena tidak mungkin dibiayai oleh KPU. Kami berharap hal ini menjadi perhatian dari Kemendagri, karena setiap orang yang hadir di TPS minimal harus melalui rapid test.

“Petugas KPPS atau PPS harus mengingatkan warganya untuk datang sesuai dengan jadwal undangan. Kalau memang diundang datang pukul 07.00-08.00, ya harus datang jam itu. Itu demi menghindari kerumunan”

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, setiap orang di TPS harus dipastikan mengenakan APD sesuai protokol keseahtan. Laporan belum adanya sarung tangan lateks harus segera direspons oleh KPU. Begitu juga dengan tes cepat bagi petugas KPPS serta para saksi, dan petugas keamanan di TPS.

Baca Juga: Perhatikan Logistik dan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

“Petugas KPPS atau PPS harus mengingatkan warganya untuk datang sesuai dengan jadwal undangan. Kalau memang diundang datang pukul 07.00-08.00, ya harus datang jam itu. Itu demi menghindari kerumunan,” katanya.

Kalau memang ada kerumunan di saat pemungutan suara, di kemudian hari ditemukan kasus positif Covid-19 di antara warga yang berkerumun itu, Zukfikar meminta pelacakan harus dilakukan guna melokalisir kemungkinan penularan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintasi baliho sosialisasi Pilkada Kota Depok 2020, Jawa Barat, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jumat (6/11/2020). Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Sementara, hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.Kompas/Wawan H Prabowo