Grasi, Upaya Hukum Selamatkan Keluarga dan ”Koncoisme” Trump

Donald Trump kemungkinan memberikan pengampunan kepada keluarga, karib, dan dirinya sebelum lengser. Langkah itu tidak etis sehingga dikritik banyak pihak.

AP PHOTO/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Ivanka Trump, putri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menjabat sebagai asisten Trump, saat berbicara dalam konferensi pers untuk membahas pelaksanaan Undang-Undang Build di Gedung Capitol di Washington, Rabu, 14 November 2018.

Ivanka Trump, anak tertua Presiden Amerika Serikat Donald Trump, diketahui menjalani pemeriksaan oleh jaksa pada kantor Kejaksaan Agung Washington DC karena dugaan keterlibatannya dalam penggunaan dana organisasi nirlaba saat pesta pelantikan sang ayah pada 2017.

Kejaksaan Agung telah mengajukan gugatan. Sebab, kejaksaan menilai ada dugaan pemborosan dana hingga 1 juta dollar AS oleh komite pelantikan pada manajemen Hotel Trump Internasional di Washington DC, yang berasal dari organisasi nirlaba itu.

Komite pelantikan, menurut Jaksa Agung Distrik Columbia Karl Racine, membayar terlalu mahal untuk menggunakan ballroom di hotel tersebut. Tindakan itu diduga telah memperkaya keluarga Presiden Trump.

Baca juga : Tepis Ancaman Trump, Partai Republik Jamin Transisi Kekuasaan yang Damai

CNN, media yang pertama kali melaporkan pemeriksaan Ivanka, menyebutkan,  jaksa juga telah memeriksa Ibu Negara Melania Trump dan Ketua Komite Pelantikan Thomas Barrack Jr. Barrack merupakan teman dekat Trump dan diketahui telah diperiksa jaksa pada bulan lalu.

”Berdasarkan peraturan perundangan di tingkat distrik, lembaga nirlaba memiliki kewajiban untuk menggunakan dana publik bagi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk menguntungkan individu atau perusahaan swasta. Dalam kasus ini, kami berusaha mengembalikan dana lembaga nirlaba yang disalurkan secara tidak benar ke bisnis keluarga Trump,” kata Racine.

Komite pelantikan berhasil mengumpulkan dana senilai 107 juta dollar AS untuk menyelenggarakan pelantikan dan pesta pasca-pelantikan pada Januari 2017. Pembelanjaan dana publik itu menjadi perhatian utama masyarakat.

Alan Garten, mewakili Trump Organization, menyatakan, satu-satunya tindakan yang dilakukan oleh Ivanka ialah menghubungkan para pihak dan menginstruksikan hotel untuk membeikan tarif pasar yang adil. ”Dan hal itu dilakukan oleh manajemen hotel,” kata Garten.

REUTERS/JONATHAN ERNST

Manajer kampanye Trump Brad Parscale dan penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, menghadiri kampanye Presiden AS Donald Trump dengan para pendukung di Des Moines, Iowa, AS, pada Kamis (30/1/2020).

Ivanka tidak sendirian. Suaminya, Jared Kushner, juga tengah berhadapan dengan tim penyidik Departemen Kehakiman karena diduga berperan menawarkan suap dengan imbalan grasi atau pengampunan atas kejahatan pajak.

Selain mereka, kasus ini juga melibatkan pengacara Kushner, yaitu Abbe Lowell, dan penggalang dana, Elliott Brody. Si penggalang dana, Brody, sendiri telah mengaku bersalah dalam sebuah persidangan pada Oktober lalu atas sangkaan melakukan lobi terhadap para pejabat pemerintahan Trump.

Dikutip dari The New York Times, seorang pengusaha real estat kaya dari San Francisco, Sanford Diller, meminta bantuan Lowell, Brody, dan Kushner untuk mendapatkan grasi bagi Hugh L Baras, psikolog UC Berkeley yang dipenjara 30 bulan karena tindakan penggelapan pajak dan klaim jaminan sosial palsu.

Sebagai kompensasinya, Diller akan memberikan kontribusi politik yang substansial pada beberapa calon penerima yang saat itu belum ditentukan nama-namanya. Sayangnya, Diller meninggal pada Februari 2018 dan tidak ada bukti keberlanjutan upayanya itu.

Baca juga : Transisi di AS Picu Sentimen Positif

Daftar itu semakin panjang menjelang Trump lengser dari kekuasaan. Tidak hanya keluarganya, konco-konco yang membantunya mengalahkan Hillary Clinton juga masuk dalam daftar calon penerima grasi.

Daftarnya panjang dan penuh warna. Dimulai dari Paul Manafort dan Rick Gates, mantan Ketua dan Wakil Ketua Tim Kampanye Trump, yang telah dipenjara karena kejahatan keuangan sebagai bagian dari penyelidikan kasus keterlibatan Rusia pada pemilu 2016.

Lalu ada George Papadopoulos, mantan penasihat tim kampanye Trump bidang luar negeri; mantan penasihat Roger Stone; mantan Kepala Strategis Steve Bannon; mantan pengacaranya, Michael Cohen hingga Joe Exotic; serta peternak pengembang biak hewan-hewan buas dan mantan kontraktor militer yang dihukum karena kekerasan menewaskan belasan warga sipil di Baghdad, Irak.

Tak hanya kerabat dan para karibnya, Trump pun berencana untuk memberikan grasi kepada dirinya sendiri.

Kritik keras

Kemungkinan Trump memberikan pengampunan kepada keluarga, karib, dan bahkan dirinya sendiri sebelum lengser dikritik banyak pihak.

Pemimpin senat dari Partai Demokrat, Senator Chuck Schumer, mengecam gagasan presiden bisa mengeluarkan grasi untuk keluarga, sahabat, dan bahkan dirinya sendiri.

”Ada jawaban sederhana: Tidak, Tuan Presiden. Hal itu akan menjadi penyalahgunaan wewenang pengampunan presiden,” kata Schumer.

Kompas

Mantan presiden AS BIll Clinton dan istrinya, Hillary Clinton, dalam kampanye di Iowa, 30 Januari 2016. Sehari sebelum lengser dari Gedung Putih, Bill Clinton memberi grasi kepada buron Marc Rich, terpidana kasus penggelapan pajak senilai 48 juta dollar AS yang juga sekaligus pendonor bagi kampanye Hillary.

Kritik tidak hanya berasal dari Demokrat. Senator dari Partai Republik, Mitt Romney, menyatakan, grasi diberikan jika individual yang mengajukan melakukan kejahatan.

”Biasanya jika seseorang diberi pengampunan, hal itu menunjukkan bahwa mereka mungkin telah melakukan kejahatan. Itu bukan sesuatu yang ingin saya kaitkan dengan keluarga saya,” kata Romney, senator asal Utah.

Baca juga : Tim Biden: Penundaan Transisi dari Trump Membahayakan Perang Melawan Korona

Namun,  kekuasaan yang sangat besar memungkinkan Presiden AS memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bahkan belum dituntut. Hal ini pernah dilakukan Presiden Gerald Ford tahun 1974 ketika dia mengampuni pendahulunya, Richard Nixon, dan bisa menjadi yurisprudensi bagi Trump.

Hal yang jamak dilakukan ialah pengampunan presiden kepada konco-konco-nya, pembantunya, yang membantunya ketika masa kampanye atau bahkan saat bertugas di Gedung Putih. Mantan Presiden AS Ronald Reagan pernah memberikan pengampunan kepada pemilik klub bisbol New York Yankees, George Steinbrenner.

Salah satu pengampunan yang mendapat kritik pedas, termasuk dari mantan Presiden Jimmy Carter, ialah grasi yang diberikan Bill Clinton kepada Mark Rich, broker yang menjadi buronan polisi federal AS karena kasus penggelapan pajak senilai lebih dari 48 juta dollar AS.

Istri Rich, Denise Eisenberg Rich, menjadi salah satu penyumbang besar untuk kampanye Hillary dan perpustakaan mereka. Clinton memberikan pengampunan kepada Rich hanya satu hari menjelang lengser.

Bagaimana kalau mengampuni diri sendiri?  Pendapat kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman dan sebagian besar ahli hukum menyebutkan, presiden tidak dapat memaafkan diri mereka karena hal itu mengharuskan mereka untuk menjadi hakim dalam kasus mereka sendiri.

Namun, ada cara lain untuk mendapatkan pengampunan, yaitu mundur dari jabatannya dan menyerahkannya kepada wakil presiden yang kemudian akan mengeluarkan surat grasi atau pengampunan bagi dirinya. Hal itu belum pernah dicoba.

AP PHOTO/ANDREW HARNIK, FILE

Dalam foto tanggal 13 November 2017 ini, Presiden AS Donald Trump (kiri) melakukan ”jabat tangan cara-cara ASEAN” dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc (tak tampak) dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam pembukaan KTT ASEAN di Manila.

Brian Kalt, profesor hukum konstitusi pada Michigan State University, mengatakan, banyak orang yang mencoba menanyakan hal itu.

”Apakah seorang presiden dapat memaafkan dirinya sendiri, jawaban saya selalu, ’Ya, dia dapat mencoba. Konstitusi tidak memberikan jawaban yang jelas tentang ini,” kata Kalt.

Banyak ahli hukum mengatakan bahwa pengampunan diri sendiri tidak sesuai dengan konstitusi karena melanggar prinsip dasar bahwa tidak ada seorang pun yang harus menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.

Menurut Kalt, agar grasi yang diberikan oleh negara valid, jaksa penuntut federal harus menuntut Trump dengan kejahatan dan Trump harus mengajukan pengampunan sebagai pembelaan. (AP/REUTERS)