KPU Sulteng Antisipasi Keterlambatan Pengukur Suhu Tubuh
›
KPU Sulteng Antisipasi...
Iklan
KPU Sulteng Antisipasi Keterlambatan Pengukur Suhu Tubuh
Distribusi pengukur suhu tubuh untuk digunakan di TPS di Sulteng terlambat. Penyelenggara memastikan mengantisipasi hal tersebut.
Oleh
VIDELIS JEMALI
·3 menit baca
PALU, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah mengantisipasi keterlambatan distribusi alat pengukur suhu tubuh pemilih di tempat pemungutan suara. Alat serupa yang sudah dimiliki penyelenggara di kota atau daerah dengan akses mudah, digeser ke desa.
Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming menyatakan, pengukur suhu tubuh (thermogun) di KPU kota/kabupaten atau Panitia Pemilihan Kecamatan yang sudah ada selama ini didistribusikan ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa atau daerah yang sulit diakses.
“Ini sudah kami koordinasikan sehingga kalaupun pengukur suhu terlambat tiba, itu diharapkan tidak jadi masalah karena hanya didistribusikan di kota atau tempat-tempat yang tidak sulit terjangkau,” kata Tanwir, di Palu, Jumat (4/12/2020).
Pengukur suhu tubuh terlambat didistribusikan karena terkendala pengadaan. Pemenang tender yang telah ditetapkan tak sanggup menggarap pekerjaannya sehingga harus diganti dengan rekanan baru. Diperkirakan alat tersebut baru tiba di Palu pada Sabtu (5/12).
Padahal, perlengkapan terkait protokol kesehatan, seperti alat pengukur suhu tubuh, sarung tangan, hazmat, alat pencuci tangan, dan masker sudah harus tiba di kelurahan/desa pada Jumat ini. Tanwir memastikan kendala distribusi hanya soal pengukur suhu tubuh tersebut. Alat atau perlengkapan lainnya sudah ada di kecamatan dan desa. Petugas di TPS sudah bisa mendapatkannya mulai 5 Desember.
Ia pun memastikan protokol kesehatan di TPS sudah sangat jelas sehingga pemilih tak perlu ragu untuk datang memberikan suaranya. Hal itu meliputi pemakaian sarung tangan petugas dan pemilih saat mencoblos, fasilitas cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, hingga disinfeksi secara berkala.
Dari segi kesiapan penyelenggara, Tanwir menyatakan, anggota KPPS sudah mengikuti tes cepat (rapid test). Ada yang terdeteksi reaktif dan penanganannya diserahkan kepada Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 setempat untuk dilakukan pengambilan sampel usap tenggorakan (swab). Mereka yang dinyatakan positif Covid-19 pun sudah diganti.
Terkait logistik, Tanwir menyebutkan, untuk sejumlah tempat yang agak sulit diakses, distribusi dimulai pada Sabtu (5/12). Itu dilakukan di dua kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una dan sejumlah daerah pedalaman di Banggai Kepulauan. Sementara, daerah lainnya yang terjangkau logistik baru disalurkan pada hari pencoblosan. Saat ini, logistik masih berada di kantor KPU kabupaten/kota.
Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Sulteng digelar di delapan kota/kabupaten, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Poso, Morowali Utara, Tojo Una-una, Banggai, Banggai Laut, dan Tolitoli. Selain itu, dilaksanakan juga Pemilihan Gubernur Sulteng. Jumlah TPS di Sulteng 6.309 dengan daftar pemilih tetap 2 juta jiwa.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulteng Jamrin menyatakan, KPU harus cermat mengantisipasi distribusi logistik pemilihan. Kesalahan pernah terjadi pada Pemilihan Presiden dan Pemilu 2019 di Banggai. Sebanyak lima kecamatan terlambat menyelenggarakan pencoblosan karena kendala distribusi logistik.
Berhubungan dengan kasus pembunuhan di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Sigi, Tanwir menyatakan, prinsipnya hak pemilih tak boleh diabaikan. “Kalau memang mereka untuk sementara ini tak mau kembali ke rumahnya dan memilih di TPS sekitar tempat mereka mengungsi, kami fasilitasi. Hal itu bisa diatur, toh, masih dalam satu desa,” katanya.
Ia menyatakan, berdasarkan informasi sementara, anggota keluarga korban dan warga lain yang mengungsi di desa itu sekitar 20 orang. Mereka saat ini mengungsi di rumah keluarga di dusun lain di Lembantongoa.
Pembunuhan terhadap empat orang terjadi pada Jumat (27/11/2020). Pelakunya anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
Beberapa waktu lalu, Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Inspektur Jenderal Abdul Rakhman Baso memastikan pihaknya selalu siap untuk mengamankan pemungutan suara di TPS. Peristiwa di Lembantongoa memang meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengamanaan, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada. “Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi,” katanya.