Anggaran Besar Pembangunan Toilet Sekolah di Kabupaten Bekasi Dipertanyakan

Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun ribuan toilet dengan alokasi anggaran untuk setiap paketnya mencapai Rp 198,5 juta. Pembangunan toilet itu dipertanyakan karena masih banyak ruang kelas di daerah itu yang rusak.

Kompas/AGUS SUSANTO

Atap salah satu kelas SDN Sindangsari 03 yang ambruk di Kampung Pulongandang Duri, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/7/2020). Atap yang ambruk akhir Juni lalu karena kayu yang lapuk dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

BEKASI, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membangun 488 toilet sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di berbagai sekolah di wilayah itu. Pembangunan toilet dipertanyakan lantaran di daerah itu masih banyak infrastruktur dasar pendidikan, terutama bangunan fisik ruang kelas yang tak layak.

Sesuai data yang dihimpun Kompas dari laman sirup.lkpp.go.id, alokasi anggaran untuk pengerjaan pembangunan toilet/WC di setiap sekolah sebesar Rp 198.550.000. Artinya, jika ditotal, anggaran yang dialokasikan secara keseluruhan untuk pengerjaan 488 bangunan sekolah itu mencapai sekitar Rp 96,8 miliar.

Proyek pengerjaan toilet sekolah itu dilakukan oleh Dinas Cipta Kerja dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Jenis pengerjaannya berupa pekerjaan kontruksi dengan sistem pengadaan langsung. Pelaksanaan kontrak dimulai pada November-Desember 2020.

Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi membenarkan kalau Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah membangun 488 toilet sekolah di berbagai satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah pertama di daerah itu. Program ini diapresiasi karena pada Januari 2021, kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dimulai.

”Tentu ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah sebagai indikator kesiapan, salah satunya faktor sanitasi. Makanya, pendekatan ini kami apresiasi,” ujar Rusdi, Kamis (3/12/2020), di Bekasi.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto aerial atap salah satu kelas SDN Sindangsari 03 yang ambruk di Kampung Pulongandang Duri, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/7/2020). Atap yang ambruk akhir Juni lalu karena kayu yang lapuk dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Rusdi menambahkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, yang salah satu tugasnya berkaitan dengan pendidikan, sejauh ini sudah melakukan kunjungan ke berbagai sekolah untuk melihat kemajuan dari pembangunan toilet sekolah tersebut. Namun, pihaknya belum mendapakan data pasti karena masih sibuk membahas rancangan peraturan daerah tentang pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Baca juga: Percepat Pemerataan Akses Pendidikan di Bekasi

Secara umum, kata Rusdi, penyerapan anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Bekasi pada 2020 sudah melampui amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencapai 20 persen. Namun, serapan anggaran itu belum menyentuh kesejahteraan guru honorer. Selain itu, pemerintah daerah juga kurang memberi perhatian pada pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau sekolah swasta.

”Kemudian persoalan peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya, banyak putra-putri di Kabupaten Bekasi yang berprestasi, tetapi dalam program-program di dinas pendidikan tidak ada beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi,” ujar anggota DPRD Fraksi PKS itu.

Ribuan kelas rusak

Rusdi menambahkan, di Kabupaten Bekasi, persoalan yang paling banyak disoroti di sektor pendidikan itu adalah infrastruktur. Berdasarkan data pada 2019 yang dikantongi Komisi IV, di tingkat SMP, ada sekitar 5.000 ruang kelas yang tidak layak.

”Untuk tingkat SD, ada sekitar 3.000 ruang kelas yang tak layak. Artinya, ini masalah besar karena di satu sisi kita mengklaim sudah melewati angka 20 persen pagu pendidikan dan juga punya daya dukung APBD yang bagus dibandingkan daerah lain. Tetapi di sisi lain ada fakta itu,” kata Rusdi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anak SDN Ridogalih 1, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, bermain di luar gedung sekolahnya yang sudah tidak digunakan lagi, Kamis (6/9/2018). Sudah dua tahun murid-murid belajar di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dengan sekat kayu untuk pembatas antarkelas. Gedung sekolah itu sejak tahun 2015 sudah rusak berat dan rawan untuk digunakan.

Masih banyaknya ruang kelas yang tak layak itu, Rusdi juga mempertanyakan kajian Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memprioritas pembangunan toilet sekolah terlebih dahulu dibandingkan perbaikan ruang kelas. Situasi ini menjadi anomali dan dinilai ada prioritas pembangunan yang tak tepat.

Baca juga: Usulan Perbaikan Sekolah Rusak di Bekasi Tidak Segera Direspons

Partisipasi masyarakat

Adapun terkait paket pengerjaan toilet sekolah yang setiap unitnya mencapai Rp 198,5 juta, Rusdi mengatakan, tinggal dilihat fisik pengerjaan dan kualitas bangunan, serta luas dari bangunan toilet itu. Oleh karena itu, Komisi IV mempersilakan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk ikut memantau pembangunan toilet di setiap sekolah.

”Jika menemukan temuan-temuan itu nanti dilaporkan agar kami tindak lanjuti. Secara tugas dan fungsi, ada di Komisi I DPRD kabupaten Bekasi. Namun, kami tetap melakukan koordinasi,” ujarnya.

Menurut Rusdi, pihaknya juga akan terus mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam sektor pendidikan, termasuk mengecek persiapan pembelajaran tatap muka dan kualitas bangunan dari toilet-toilet sekolah itu. Hasil pengecekan itu akan dibahas saat rapat kerja untuk dievaluasi bersama instansi terkait di daerah tersebut.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anak SDN Ridogalih 1, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, berpose di gedung sekolahnya yang sudah tidak digunakan lagi, Kamis (6/9/2018). Sudah dua tahun murid-murid belajar di gudang BPBD Kabupaten Bekasi dengan sekat kayu untuk pembatas antarkelas.

Sementara itu, sampai pukul 20.00, upaya Kompas menghubungi sejumlah pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membuahkan hasil. Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro saat dihubungi melalui sambungan telepon berada di luar jangkauan atau tak aktif.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda juga tidak merespons permintaan wawancara baik melalui panggilan telepon maupun pesan singkat. Hal serupa juga terjadi pada Kasubbag Humas Setda Kabupaten Bekasi Ramdhan Nurul Ikhsan.

Baca juga: Sejumlah Ruas Jalan di Bekasi Dibiarkan Rusak Berbulan-bulan