Program Teman Bus di tahun 2020 telah melayani 1,5 juta penumpang di lima kota percontohan. Program berskema pembelian layanan angkutan ini akan dikembangkan ke kota-kota lain.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Teman Bus, yakni program pembelian layanan angkutan perkotaan berbasis jalan, telah menjangkau lima kota di Indonesia. Per 2 Desember 2020, sebanyak 1.555.970 penumpang menikmati layanan program yang diluncurkan pada Juni 2020 tersebut.
Kelima kota yang menjadi percontohan program pembelian layanan angkutan perkotaan atau Buy the Service dari pemerintah pusat pada 2020 tersebut adalah Palembang, Solo, Denpasar, Yogyakarta, dan Medan.
”Tidak terbatas hanya di lima kota tadi, program ini akan dikembangkan ke kota-kota lain,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada seminar dalam jaringan ”Teman Bus” sesi kedua, Jumat (4/12/2020).
Teman (akronim dari transportasi ekonomis, mudah, andal, dan nyaman) Bus adalah layanan transportasi perkotaan berbasis jalan melalui program Buy the Service. Sistem ini berupa pembelian layanan angkutan jalan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan angkutan yang baik.
Layanan tersebut harus memenuhi standar minimal. Standar ini meliputi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan kesehatan.
Saat ini, aplikasi Teman Bus dapat diunduh di Play Store dan App Store untuk memudahkan penumpang melihat rute perjalanan, informasi jadwal keberangkatan, dan kedatangan bus secara waktu riil.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pada 2021, pemerintah berencana menambah kota yang mendapatkan program berskema pembelian layanan. Kota-kota tersebut adalah Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Makassar, dan Manado.
”Kami juga sedang mengkaji pengembangan program ini di Jayapura untuk mendukung PON pada tahun depan,” ujar Budi Setiyadi.
Saat ini masyarakat yang ingin menggunakan layanan Teman Bus tidak dikenai biaya. ”Tahun depan mulai berbayar. Namun tidak begitu besar, sekitar Rp 3.000 sampai Rp 4.000 karena sebagian kemampuan bayar masyarakat akan didukung subsidi dari Kemenhub,” kata Budi Setiyadi.
Upaya pemerintah pusat menyediakan layanan transportasi yang murah, bersih, dan memberi kepastian waktu perjalanan dengan skema pembelian layanan diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
”Misalnya, melalui manajemen parkir, manajemen pembatasan kendaraan, dan penyediaan jalur khusus seperti di Trans-Jakarta,” kata Budi Setiyadi.
Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno mengapresiasi upaya Kemenhub membantu pengembangan transportasi umum di daerah melalui skema ini. Apalagi, selama ini ada tantangan dalam pengembangan transportasi umum di daerah, antara lain ketidakpedulian kepala daerah untuk memberikan layanan angkutan umum yang bagus di daerahnya.
”Selain itu, tidak seperti Jakarta, anggaran di daerah juga tidak banyak,” kata Djoko.
Djoko menambahkan, melalui pengembangan transportasi umum di daerah dengan skema pembelian layanan, masyarakat dapat memperoleh kemudahan dan kepastian waktu perjalanan. Pengemudi dapat memperoleh gaji tetap bulanan dengan jam kerja teratur.