Presiden Minta Lelang Proyek Segera Tuntas

Presiden Jokowi meminta Menteri PUPR mempercepat proses lelang pembangunan infrastruktur sehingga kontrak selesai ditandatangani pada triwulan I-2021. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian nasional.

SCREENSHOT VIDEO SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender atau Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari Istana Kepresidenan Bogor di Jawa Barat, Jumat (15/01/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menuntaskan proses lelang seluruh paket proyek infrastruktur pada triwulan I-2021. Percepatan ini dimaksudkan untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional yang pada 2020 tumbuh negatif akibat krisis pandemi Covid-19.

Presiden pada acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender atau Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (15/01/2021), mengapresiasi Kementerian PUPR yang sejak Oktober 2020 telah memulai proses lelang dini. Sampai dengan Jumat ini, proses lelang terhadap 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun sudah selesai dan telah dilakukan penandatanganan kontrak.

Sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum dilelang masih cukup banyak. Untuk itu, Presiden menginstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono untuk mempercepat proses lelang sehingga kontrak semua paket sudah tuntas ditandatangani di triwulan I-2020.

Namun, Presiden mengingatkan, sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum dilelang masih cukup banyak. Untuk itu, Presiden menginstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono untuk mempercepat proses lelang sehingga kontrak semua paket sudah tuntas ditandatangani di triwulan I-2020. Hal ini penting guna menggerakkan perekonomi nasional yang resesi di tahun lalu akibat Covid-19.

Dalam acara yang digelar secara virtual oleh Kementerian PUPR tersebut, Presiden memberikan pidato dari Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Tersambung pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia maju, para pejabat pembuat komitmen, dan para gubernur dari tempatnya masing-masing.

Baca Juga: ”Mendayung” di Tengah Krisis, Perbaikan dan Kemajuan Solusi Bangun Infrastruktur

SCREENSHOT VIDEO SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender atau Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari Istana Kepresidenan Bogor di Jawa Barat, Jumat (15/01/2021). Hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat pembuat komitmen di lingkungan Kementerian PUPR, dan para gubernur.

Pagu anggaran Kementerian PUPR tahun ini mencapai Rp 149,81 triliun. Anggaran, mengutip data Kementerian PUPR, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air senilai Rp 58,55 triliun, konektivitas senilai Rp 53,96 triliun, permukiman senilai Rp 26,56 triliun, dan perumahan senilai Rp 8,09 triliun.

Anggaran lainnya untuk pengembangan sumber daya manusia senilai Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi senilai Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur senilai Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen senilai Rp 748,20 miliar, pengawasan senilai Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur senilai Rp 206,18 miliar.

Dengan alokasi anggaran yang besar sekaligus terbesar di antara kementerian lainnya itu, Presiden mengingatkan seluruh jajaran Kementerian PUPR agar penyerapannya memiliki dampak signifikan sekaligus memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional serta membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali.

Presiden mengingatkan seluruh jajaran Kementerian PUPR agar penyerapannya memiliki dampak signifikan sekaligus memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional.

Bergeraknya kembali sektor konstruksi, Presiden melanjutkan, bukan saja akan memberikan kesempatan bagi para pekerja konstruksi, melainkan juga akan menggerakan rantai pasok sektor konstruksi. Hal ini juga akan memberikan dampak berlipat yang luas bagi industri terkait, di antaranya adalah industri baja, alat berat, dan semen. Sektor informal juga akan mendapatkan manfaat positif.

”Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021, kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar, kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda. Harus pindah ke channel extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat, kita bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Tahun 2020, Presiden memberikan konteks, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami tekanan cukup dalam, yakni tumbuh -5,2 persen di triwulan II-2020 dan -3,9 persen di triwulan III-2020. Pada triwulan IV-2020 dan triwulan I-2021, Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa positif kembali.

”Sekali lagi, kuncinya adalah kecepatan kita dalam bekerja. Apalagi, di masa pandemi seperti sekarang, saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek yang padat karya, sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak,” tutur Presiden.

Kecepatan kerja yang dibutuhkan tersebut tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. Sebaliknya, seluruh prosesnya harus benar, transparan, dan sesuai aturan.

Kecepatan kerja yang dibutuhkan tersebut, Presiden mengingatkan, tidak berarti mengabaikan tata kelola yang baik. Sebaliknya, seluruh prosesnya harus benar, transparan, dan sesuai aturan. ”Dan, juga yang paling penting, outcome-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” kata Presiden.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pekerja melakukan pekerjaan konstruksi di ruas tol Simpang Susun Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara, akhir November 2020.

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Dilanjutkan demi Ungkit Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Basuki melaporkan, Kementerian PUPR sejak Oktober 2020 telah melaksanakan seleksi dini untuk 3.175 paket senilai Rp 38,6 triliun. Sampai dengan 15 Januari, sebanyak 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun telah selesai proses lelangnya. Rinciannya, 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai lelang dan tanda tangan kontrak per Desember 2020.

SCREENSHOT VIDEO SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan laporan acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender atau Seleksi Dini Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (15/01/2021). Hadir Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat pembuat komitmen di lingkungan Kementerian PUPR, dan para gubernur.

Adapun 982 paket senilai Rp 12,5 triliun juga telah selesai lelang. Acara penandatanganan kontrak digelar serentak pada 15 Januari oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor balai Kementerian PUPR di 34 provinsi. Berikutnya, Basuki melanjutkan, 1.984 paket senilai Rp 24 triliun akan ditandatangani kontraknya hingga akhir Februari 2021. Sebanyak 1.553 paket senilai Rp 40 triliun akan diselesaikan proses lelangnya pada Maret 2021.

”Sedangkan sisanya akan kami upayakan untuk segera diselesaikan paling lambat Maret 2021,” kata Basuki.

Dengan pembayaran uang muka terhadap kontrak-kontrak paket yang baru ditandatangani pada Jumat (15/01/2021) dan pembayaran termin kontrak tahun jamak lanjutan dari 2021, Basuki memperkirakan serapan anggaran Kementerian PUPR hingga akhir Januari akan mencapai Rp 14,8 triliun atau 9,9 persen dari pagu anggaran Kementerian PUPR di 2021.