Euforia vaksin jangan sampai melemahkan ketahanan masyarakat. Ketahanan pertama berasal dari diri sendiri untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua adalah ketahanan secara ekonomi.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pemberian vaksin Covid-19 kepada 60.000 tenaga kesehatan dan 21 pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/1/2021). Imunisasi untuk mencegah penyebaran virus korona baru ini tetap tidak akan efektif tanpa ada ketahanan dari masyarakat berupa disiplin menegakkan protokol kesehatan dan pemastian dari pemerintah mengenai ekonomi yang bisa berkelanjutan mengeluarkan masyarakat dari krisis.
”Tenaga kesehatan merupakan prioritas untuk diberi vaksin Covid-19. Tidak hanya karena mereka yang merawat para pasien positif, tetapi berdasarkan survei Pemprov DKI Jakarta terhadap 180.000 responden, mayoritas mengatakan mempercayai informasi tentang Covid-19 apabila diutarakan oleh dokter dan tenaga kesehatan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sambutannya.
Setelah tenaga kesehatan, responden mengatakan memercayai perkataan pejabat publik, pemuka agama, dan tokoh masyarakat, termasuk pemimpin organisasi kemasyarakatan. Oleh sebab itu, 21 orang perwakilan tiga kategori itu turut diberi vaksin guna membangun kepercayaan masyarakat bahwa berbagai variasi vaksin Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah aman dan halal.
Meskipun begitu, Anies mengingatkan bahwa benteng utama masyarakat terhadap virus korona baru adalah kedisiplinan memakai masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan.
Harap diingat, setelah divaksin, kemungkinan penerima terkena Covid-19 memang jauh lebih rendah, tetapi tidak mustahil.
”Harap diingat, setelah divaksin, kemungkinan penerima terkena Covid-19 memang jauh lebih rendah, tetapi tidak mustahil. Artinya, semua orang yang telah divaksin bertanggung jawab terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak berisiko menulari orang lain kalau-kalau di tubuhnya masih hinggap virus,” tuturnya. Mereka yang telah divaksin harus kembali ke klinik Balai Kota dua pekan kemudian untuk disuntik dosis berikutnya.
Pejabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Samsul Ma’arif menambahkan, pemberian vaksin ini adalah bentuk perlindungan negara untuk rakyat. Akan tetapi, umat manusia juga wajib melindungi sesama. Apabila belum berkesempatan diimunisasi, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Dari 21 pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Yusri Yusron tidak bisa divaksin. Ketika pemeriksaan awal, tekanan darahnya di atas 140/90 yang merupakan batas aman penyuntikan vaksin. Ia sempat beristirahat, tetapi ketika diperiksa ulang ternyata tekanan darahnya belum menurun secara signifikan.
”Hari Senin depan saya dijadwalkan ulang untuk divaksin. Ini pelajaran bagi kita semua bahwa sebelum divaksin tidak boleh kelelahan dan kurang tidur. Harus makan yang bagus pula,” ujarnya.
Untuk periode Januari-April, Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan memvaksin 131.000 tenaga kesehatan. Total ada 488 fasilitas kesehatan yang memberikan layanan ini. Setelah itu dilanjutkan dengan petugas publik, warga lansia, dan masyarakat awam.
Pengajar Antropologi di Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Aris Arif Mundayat, mengatakan, euforia vaksin jangan sampai melemahkan ketahanan masyarakat. Ketahanan pertama berasal dari diri sendiri, yaitu kesadaran untuk melindungi sesama dengan memakai masker dan menjaga jarak. Kunci dari ketahanan ini adalah pendidikan publik secara terus-menerus dan pemantauan serta penindakan tegas bagi setiap pelanggaran.
Ketahanan kedua ialah secara ekonomi. Menurut dia, inflasi Indonesia maupun Jakarta saat ini masih tergolong normal karena mayoritas harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan drastis. Memang ada beberapa barang seperti kedelai harganya naik karena faktor diimpor.
”Langkah pemerintah mengganti bansos (bantuan sosial) dan paket kebutuhan pokok ke uang tunai sudah tepat karena bisa langsung dibelanjakan oleh warga. Begitu pula dengan memberi bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, ini masih skala memutar uang di akar rumput yang semestinya dilakukan pada akhir semester pertama pandemi,” ujarnya.
Pada tahun kedua pandemi ini, ketahanan ekonomi masyarakat semestinya mulai memasuki tahap produktif. Salah satunya bisa memakai sistem ekonomi gotong royong. Tahapnya diawali dengan pemetaan potensi lokal, bisa di level kelurahan atau kecamatan. Setelah itu dilanjutkan dengan kerja sama perusahaan besar atau badan usaha milik pemerintah.
Aris mencontohkan lini produksi (assembly line) industri sepatu yang biasanya dilakukan di satu wilayah perindustrian. Di masa pandemi, setiap tahap produksi bisa dibagi ke berbagai wilayah. Ada kelurahan yang khusus membuat sol, ada yang khusus memotong bahan, menjahit, dan seterusnya. Industri bertindak sebagai pengepul, pemeriksa mutu produksi, dan menjual ke pasar.
”Satu kampung atau satu wilayah bisa diversifikasi produksi. Jangan cuma membuat satu produk dari A sampai Z karena jika seandainya produk itu tidak diperlukan lagi di pasar, ekonomi kampung tersebut bisa ambruk,” katanya. Pendekatan ini telah dilakukan di Thailand dengan mencontoh industri rumahan dari Jepang.
Fokus pada produktivitas lokal ini akan mengurangi mobilitas warga karena tidak perlu pergi jauh untuk mencari nafkah. Di samping itu, adanya kegiatan yang bisa memutar uang juga bisa mengurangi kebiasaan nongkrong yang mengakibatkan kerumunan.